Saat ini Adery Ardhan Saputro (Adery) tengah bekerja di lembaga penelitian bernama Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Adery pernah terlibat dalam beberapa agenda penelitian terkait reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung RI, anti korupsi dan isu reformasi peradilan.
Proyek-proyek penelitian tersebut telah menciptakan hubungan yang erat dengan para pemangku kepentingan terutama lembaga-lembaga penegak hukum diantaranya; Mahkamah Agung, Kemenkopolhukam, Kementerian Hukum & HAM, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Saat ini Adery juga merupakan pengajar tidak tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Jentera pada mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana serta Kemahiran hukum pidana. Selain sebagai pengajar, Adery juga merupakan tim anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia.
Sepanjang berkarier sebagai peneliti hukum, Adery telah terlibat sebagai anggota tim dalam beberapa perumusan kebijakan, seperti:
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemidanaan Pasal 2 & 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
- Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak;
- Pedoman Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Pedoman Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- Rancangan Pedoman Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Milik Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi
- Rancangan road map Keadilan Restoratif bersama dengan Bappenas RI
Selanjutnya Adery juga tergabung dalam beberapa gerakan advokasi kebijakan bersama masyarakat sipil di antaranya:
- Tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP
- Tergabung dalam Aliansi Rancangan KUHAP
Pendidikan
- Sarjana Hukum, Fakultas Hukum (SH), Universitas Indonesia (2015)
- Magister Ilmu Hukum (LL.M), Vrije Universiteit Amsterdam (2019)
Program
- Penyusunan Pedoman Penuntutan Perkara Narkotika (April -Desember 2021)- The Asia Foundation
- Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Maret 2021-….)- Rutgers, AIPJ (Australia Aid), USAID, dan The Asia Foundation
- Kelayakan dan Strategi Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (April-September 2021) Bappenas dan ICJR
- Program Asesmen Konsistensi Putusan Gender dan difabel (Maret- November 2015) – Australian Aid Foundation
- Disparitas Tindak Pidana Korupsi Khususnya Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – USAID ( Januari 2017- Desember 2020)
- Judicial Review Mahkamah Konstitusi terkait SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan)
- Pemantau Jaksa dan Sosialisasi Kejaksaan RI – AIPJ Australian Aid (November 2013- Mei 2014)
- Riset terkait Tata Kelola Institusi Penegakan Hukum – Bappenas RI ( Maret- Desember 2020)
- Program Penelitian Kajian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ( Juni 2013- Agustus 2014)
- Penerbitan Buku Bunga Rampai Kejaksaan RI (Februari- September 2015) – The Asia Foundation
Publikasi
Buku
- Kesalahan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pasal 335 KUHP (The failure of the constitutional court ruling for the implementation of article 335 Indonesia Criminal Code), (Jakarta: Fiat Justitia bulletin, Vol.2 , April 2014). http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Fiat- Justitia_Vol-2_Ed-1_April_2014.pdf
- Anotasi hukum kasus pembunuhan berencana Holly Angela ( Annotation of Holly Angela Murder case), (Jakarta: MaPPI FHUI, 2015). http://mappifhui.org/2016/02/29/perkara-pembunuhan-berencana-holly-angela/
- Membahas Aturan Peralihan dalam RKUHP (Examining Transitional Provision in Draft Indonesian criminal code), (Jakarta:ICJR, 2015). http://reformasikuhp.org/kekacauan-atau-keteraturan-membahas-aturan-peralihan-dalam-r-kuhp/
- Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP (Several Reviews of Draft Indonesian criminal code provision), (Jakarta:ICJR, 2016). http://reformasikuhp.org/catatan-terhadap-beberapa-ketentuan-dalam-rancangan-kuhp-2015/
- Parliament Brief: Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP (Parliament Brief: Sexual Violance Offence in Draft Indonesian criminal code), (Jakarta: ICJR, 2016). http://reformasikuhp.org/parliamentary-brief-10-delik-perkosaan-dalam-rancangan-kuhp/
- Difabel Dalam peradilan Pidana (Disabillity in Criminal Justice system), (Jakarta: UI Press, 2016). http://mappifhui.org/2016/12/15/difabel-dalam-peradilan-pidana-analisis-konsistensi-putusan-putusan-difabel/
- Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam peradilan Pidana (Violance against Women in Criminal Justice System), ( Jakarta: UI Press, 2016), http://mappifhui.org/2016/12/15/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-peradilan-pidana-analisis-konsistensi-putusan/
- Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan (Law Reform: Sexual offences Provision), (Jakarta: UI Press, 2016), http://mappifhui.org/2016/12/15/reformasi-pengaturan-tindak-pidana-perkosaan/
- Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang tahun 2012-2014 (The Implementation of pre-prosecution In Indonesia between 2012-2014), http://mappifhui.org/2016/12/22/prapenuntutan-sekarang-ratusan-ribu-perkara-disimpan-puluhan-ribu-perkara-hilang-penelitian-pelaksanaan-mekanisme-prapenuntutan-di-indonesia-sepanjang-tahun-2012-2014-lembaga-bantuan-hukum-jakarta/
- Memaknai dan Mengukur Disparitas Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Praktik Tindak Pidana Korupsi (Sentencing Disparities in Corruption Cases), (Jakarta: UI Press, 2017) , https://mappifhui.org/2017/10/02/memaknai-dan-mengukur-disparitas-studi-terhadap-praktik-pemidanaan-pada-tindak-pidana-korupsi/
Jurnal
- Peran Kejaksaan RI sebagai dominus litis dalam kekisruhan KPK VS Polri (The role of the Indonesian Attorney General’s Office as dominus litis in the fight between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Police Force), (Jakarta: Selasar.com, 2015). http://jurnal.selasar.com/politik/kejaksaan-agung-dalam-kisruh-kpk-polri
- Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemafaan Hakim Dalam Rancangan KUHP (The conception of Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena in Draft Indonesian criminal code), (Yogyakarta: Mimbar Hukum UGM Journal, Vol. 28, No.1, 2016). https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15867
- Konsep dan Penerapan Plea Bargain di beberapa Negara (Plea Bargain Concept and Implementation of Plea Bargain in Several Countries), (Jakarta: Teropong Journal, vol 3, Jul 2015). http://mappifhui.org/2015/10/21/teropong-jurnal-peradilan-indonesia/
Thesis & Skripsi
- Revisiting the definition of Terrorism in ASEAN Convention on Counter-Terrorism, Master Thesis di Vrije Universiteit Asmterdam (2019)
- Tinjauan Yuridis Bentuk Penyertaan pada Penyertaan (deelneming aan deelneming) (studi kasus Antasari Azhar), Skripsi di Universitas Indonesia (2015)