Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Hukum

Cerita Perubahan

Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Hukum

Kami percaya bahwa adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik berawal dari berkualitas dan profesionalitas lembaga hukum yang ada. Kami terus berupaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik bagi penegakan hukum, perencanaan kerja institusi, anggaran berbasis kebutuhan, hingga keterbukaan pemerintah

Kajian Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di LPSK untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana, 2024.
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum.
Open Government Indonesia (OGI): Terlibat aktif kegiatan Open Government Indonesia.
Penyusunan Rencana Startegi Lembaga: Renstra Komnas HAM 2025-2029.
Kajian Anggaran berbasis Kinerja: Kejaksaan RI.
Penyusunan Peraturan terkait Perilaku Penegak Hukum: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Kami bersama LPSK menyusun kajian strategis mengenai tata kelola Victim Trust Fund (VTF) sebagai mekanisme pendanaan pemulihan korban tindak pidana di Indonesia. Kajian ini bertujuan memberikan acuan kebijakan bagi LPSK, Pemerintah, dan DPR dalam merancang sistem VTF yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mengkaji praktik internasional, menganalisis kebutuhan anggaran negara, serta mengeksplorasi potensi sumber pendanaan alternatif. Hasil kajian ini berkontribusi langsung dalam penyusunan regulasi nasional, termasuk Peraturan Pemerintah turunan dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan arah pembangunan hukum dalam RPJPN 2025–2045.
Kami melakukan penelitian mengenai tata kelola kebijakan hukum pidana di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional. Penelitian ini disusun sebagai laporan resmi untuk Bappenas RI, dengan tujuan memetakan permasalahan kelembagaan dan regulasi dalam kebijakan hukum pidana, serta merumuskan arah perencanaan pembangunan hukum yang lebih terintegrasi dan efektif ke depan.
Kami bersama berbagai kelompok masyarakat sipil dan Kementerian/Lembaga bergabung dalam Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) untuk mendukung keterbukaan dan transparansi pemerintah, yang telah menjadi agenda global sejak 2010 melalui inisiatif Open Government Partnership. Keterlibatan aktif dalam OGI turut mempercepat transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Kami terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2025-2029 sebagai bahan acuan Komnas HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Keterlibatan ini mendorong penguatan kelembagaan Komnas HAM menuju institusi yang lebih strategis, adaptif, dan berdampak dalam menjawab tantangan HAM.
Kami terlibat dalam penelitian mengenai penganggaran berbasis kinerja di Kejaksaan RI, dengan fokus pada efektivitas alokasi anggaran untuk penanganan perkara pidana. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi agar Kejaksaan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait mekanisme revisi anggaran penanganan perkara. Kajian ini mendorong transformasi kelembagaan Kejaksaan menuju tata kelola anggaran yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil kinerja yang nyata dalam penegakan hukum.
Kami terlibat dalam penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perilaku jaksa dalam penanganan perkara senantiasa berlandaskan etika dan standar yang dapat dipertanggung jawabkan. Peraturan ini memberikan landasan normatif bagi penegakan integritas dan profesionalisme jaksa, serta menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas penanganan perkara. Keterlibatan ini mendorong pembangunan budaya kerja yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang terpercaya.

Buku

Konten Media Sosial

Open Government Indonesia, Open Government Partnership, LPSK, BPHN, Kemenkopolhukam, Komnas HAM, TI Indonesia, Yappika, Wahana Visi Indonesia, Kopel Indonesia, Kapal Perempuan, Suarise, Publish What You Pay, Perludem, Medialink, Auriga, Seknas Fitra, ICW, dll.

Cerita Perubahan