Search

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022

Penerbit:

Kementerian PPN/Bappenas

Tahun Terbit:

2024

Personil IJRS yang terlibat dalam penulisan publikasi ini:

  • Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.
  • Bunga Pertiwi T. Puteri, S.Sos., M.Si.
  • Gladys Nadya Arianto, S.Sos.
  • Marsha Maharani, S.H.
  • Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.
  • Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.
  • Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.”

Sinopsis:

Publikasi ini diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di: https://mappifhui.org/indeks-pembangunan-hukum-di-indonesia-tahun-2022

Pengukuran IPH di tahun sebelumnya menghasilkan angka 0.60 (Tahun 2021) pada kategori Cukup dan meningkat menjadi 0.66 (Tahun 2022) atau berada dalam kategori Baik. Pencapaian ini menunjukkan beberapa analisis terhadap 5 (lima) pilar di atas sebagai bahan masukan untuk perumusan rencana pembangunan hukum untuk RPJPN 2025-2045.”

Bagikan:

Produk Kolaborasi Lainnya:

Peraturan-Komisi-Nasional-Hak-Asasi-Manusia-Republik-Indonesia-Nomor-4-Tahun-2025-tentang-Rencana-Strategis-Komisi-Nasional-Hak-Asasi-Manusia-Tahun-2025–2029-1
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029
Modul-Pendidikan-dan-Pelatihan-Paralegal-Bantuan-Hukum-Berperspektif-GEDSI-1
Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum Berperspektif GEDSI