Search

Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kepengarangan:

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.,
Dian Widyaningrum, S.H.,
Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.,
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.,
Matheus N. Siagian, S.H.,
Mulki Shader, S.H., LL.M.,
Rima Ameilia, M.Krim,
Meyriza Violyta, S.H.,
Josua Satria Collins, S.H.

Tahun Terbit:

2022

Spesifikasi Buku:

17,6 x 25 cm

Sinopsis:

Penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, dimana peneliti IJRS berkontribusi sebagai penulis dalam kajian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pembuatan kebijakan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini dapat berkontribusi untuk menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan peneliti dalam menyusun kebijakan pidana secara regulasi dan kelembagaan.

Bagikan:

Laporan Riset Lainnya:

Rekomendasi-Kebijakan-Tata-Kelola-Rumah-Penyimpanan-Benda-Sitaan-dan-Barang-Rampasan-Negara-di-Badan-Pemulihan-Aset-Kejaksaan-Agung-RI-1
Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI
Copy-of-(WEB)-Template-Kegiatan-IJRS
Apa yang Berubah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? Panduan Singkat tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025