Senin, 29 September 2025, LBH Masyarakat bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Indonesia Legal Resources Center (ILRC) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Matheus Nathanael (Peneliti ...

Draf revisi KUHAP membuka lebih banyak peluang penyalahgunaan wewenang penegak hukum. Namun, masukan warga ke DPR dan pemerintah tentang RKUHAP tidak pernah dipertimbangkan. 2 Oktober 2025 lalu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyampaikan surat permohonan jawaban resmi kepada DPR ...

Baru-baru ini, sejumlah tokoh sektor publik asal Indonesia menyelesaikan program Australia Awards Short Course berdurasi dua pekan bertajuk “Peningkatan Integritas, Transparansi dan Kepemimpinan di Sektor Publik”. Program ini membekali peserta dengan perangkat praktis untuk mendorong reformasi antikorupsi, meningkatkan transparansi, dan ...

Selasa, 8 Juli 2025, IJRS selaku Koordinator CSO OGP Indonesia bersama Steering Committee CSO Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan rapat konsolidasi persiapan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VIII periode 2026-2027. Kegiatan ini melibatkan Sekretariat Nasional OGI, Konsultan Ko-Kreasi OGI, ...