Nanda Oktaviani (Nanda) merupakan lulusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia tahun 2015. Minatnya dalam penelitian (khususnya kuantitatif) membuat Nanda bergabung menjadi peneliti di IJRS. Ketertarikan Nanda dengan penelitian kuantitatif dan data, menjadikan Nanda memiliki fokus dalam pengembangan metode penilitian kuantitatif yang dilakukan oleh IJRS. Nanda juga tergabung ke dalam divisi Knowledge Management untuk membantu pengelolaan produk teknologi dan branding IJRS.

Selama berkarir sebagai peneliti ilmu sosial dan hukum, pengalaman Nanda pernah terlibat dalam penyusunan indeks akses terhadap keadilan di Indonesia. Pada penyusunan indeks ini, Nanda tergabung sebagai tim peneliti dalam Konsorsium Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society, Indonesian Legal Roundtable dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan berkolaborasi bersama Bappenas RI. Selain penyusunan indeks tersebut, Nanda juga tergabung sebagai tim peneliti dalam penelitian survei kebutuhan hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Nanda juga ikut turut serta dalam penyusunan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung RI.

Saat ini Nanda tergabung ke beberapa program lainnya seperti :

  • Pengembangan Website E-Probono.org
  • Pengembangan Website Katahukum.org
  • Penelitian terkait Hukuman Mati
  • Penelitian terkait Narkotika

Selain mengerjakan program, Nanda juga terlibat dalam advokasi pelaksanaan indeks akses terhadap keadilan selanjutnya dengan Bappenas RI serta penyempurnaan modul Hansos dengan BPS RI berdasarkan indeks akses terhadap keadilan serta advokasi pelaksanaan Open Government Indonesia.

Selama di IJRS, Nanda berhasil mendapatkan pencapaian seperti :

  1. Berhasil menjadi team yang menyusun Indeks Akses terhadap Keadilan pertama di ASIA dan masuk ke dalam RPJMN 2020-2024
  2. Melakukan presentasi dalam The Socio-Legal Studies Association Conference 2021 bersama Dio Ashar (Direktur Eksekutif IJRS) secara online

Pendidikan

Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Program

  • Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia – Provinsi Lapung dan Sulawesi Selatan (Desember 2018-September 2019)
  • Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia (Juni 2018 – November 2019)
  • Penyusunan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019-2020)
  • Indeksasi Tuntutan Tindak Pidana Korupsi (2019)
  • Layanan Publik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (2018)

Publikasi

Buku

  • Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 (Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan)
  • Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 (dalam Tahap Revisi)