Junaedi Saibih atau yang biasa disapa Bang Juned menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2002. Beliau memperoleh Sarjana Hukum tahun 2002 dan Magister Sains dalam bidang Kajian Eropa Bidang Kekhususan Hukum Eropa dari Universitas Indonesia 2005.

Selanjutnya Bang Juned melanjutkan studinya dan memperoleh Magister Hukum (LLM) dari Universitas Canberra dengan beasiswa Australian Development Scholarship Awards, dan selanjutnya kembali meneruskan pendidikan tingkat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Canberra dan submitted PhD Thesisnya pada tahun 2016.

Selain pendidikan formal di atas, Bang Juned juga berkesempatan mengikuti pendidikan informal di antaranya: Summer University Program di Central European University (CEU) di Budapest, Hungaria (2009), Summer University Program tentang Etika dan Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan sponsorship dari Public Interest Law Institute (PILI) di Columbia University (2009), Research Fellows pada Asian Law Institute di National University of Singapore (2017), Teaching Fellows di Mykolo Romerio University, Lithuania atas dukungan Erasmus + Teaching Mobility Programs (2018).

Junaedi merupakan salah satu pendiri Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) di tahun 2000. Beliau bersama MaPPI aktif melakukan penelitian mengenai pemantauan hakim dan peradilan. Sejak tahun 2002 – 2004, beliau bergabung dalam tim pembaruan Mahkamah Agung RI dalam penyusunan cetak biru Mahkamah Agung RI dan tim penyusunan bench book Mahkamah Agung RI. Saat ini Bang Juned juga adalah Anggota Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021. Serta menjadi Anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI RBA.

Publikasi

Buku

  • 2018: Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara KTP-Elektronik (ed), Buku Anotasi Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi KTP Elektronik
  • 2017: Buku, Praperadilan di Indonesia, Bidang studi Hukum Acara FHUI, Badan Penerbit FHUI
  • 2016: Buku, Anotasi Putusan: Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan, Kontributor, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, 2016
  • 2007: Buku, Indonesian Judicial Administration Bench Book (Team), Supreme Court, Republic of Indonesia.
  • 2003: Buku, Blue Print of Supreme Court on Judicial Human Resources Reform: Judges Recruitment System in Indonesia (Team), Supreme Court, Republic of Indonesia.

Jurnal

  • Constitutional Court Dismissed the Reconciliation Efforts, Advancing Rule of Law in a Global Context; Proceeding of the International Conference on Law and Governance in a Global Context (ICLAVE, 2017), CRC Press, 2020.
  • Using Narrative Theory on Analysis of law and human Rights: Searching Truth on Tanjung Priok’s Incident in Indonesia, Proceeding of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019), Antlantis Press, 2020.
  • Human Rights Court and Truth Reconciliation Commission for the Settlement of Human Rights in Indonesia, Indonesian Comparative Law Review, 2018.
  • The Politics of Laws in The Establishment of Human Rights Court in Indonesia, Proceeding publication of The Asia-Pacific Forum for Research in Social Sciences and Humanities, CRC Press, (2016).
  • The Existence of Human Rights Court as A National Effort to eliminate the severe violation of Human rights in Indonesia, Indonesia law reviews, 4.2 (2014)
  • Judicial Annotation on Panel Judges Decision in Anti Corruption Court; a study about Judicial Corruption Case (2007), Law and Development Journal, Universitas Indonesia.
  • Kasus Gratifikasi di Pengadilan Anti Korupsi (Analisis Kritis terhadao kasus Harini Wiyoso, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 37 No. 1 Januari-Maret 2007.
  • European Ombudsman and Good Administrative Behaviours in Europe, European Studies Journal (2005)
  • Ombudsman Uni Eropa dan Perilaku administrasi yang Baik, Jurnal Kajian Eropa, Universitas Indonesia, 2005.
  • Judges Recruitment System in Indonesia. Supreme Court Blue Print on Management and Career Development, Book Published by Supreme Court of Indonesia, 2004.
  • Government Regulation at Lieu of Law on Combating Terrorism to Save Our National Tourism, Law and Justice Journal (2003)
  • Reversal Burden of Proof System on Anti Corruption Judiciary System, Law and Justice Journal (2002)
  • Legal Review the law number 26/2000 about Human Right Court, Law and Justice Journal (2001)
  • Pengadilan HAM di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  • Analisis Hukum terhadap UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Jurnal Hukum dan Keadilan “TEROPONG” ,Vol 1 No. 3/ 2002.
  • Perppu Pemberantasan Terorisme: Respons Pemerintah atas dampak pemboman Bali terhadap Pariwisata Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Jurnal Hukum dan Keadilan “TEROPONG” , 2002
  • Komisi Anti Korupsi di Negara yang Korup, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Jurnal Hukum dan Keadilan “TEROPONG”, 2001.
  • Review tentang Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian di Pengadilan Korupsi (Analisis Rancangan UU Anti Korupsi), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Jurnal Hukum dan Keadilan “TEROPONG”, Edisi II/Nopember 2001