{"id":7429,"date":"2023-12-01T08:50:45","date_gmt":"2023-12-01T01:50:45","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.ijrs.or.id\/?p=7429"},"modified":"2023-12-01T08:50:45","modified_gmt":"2023-12-01T01:50:45","slug":"is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/","title":{"rendered":"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases?"},"content":{"rendered":"<p>Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa \u2013 yang diduga memperdaya\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cnnindonesia.com\/nasional\/20200808162026-12-533599\/korban-gilang-bungkus-jarik-25-orang-sejak-2015\">setidaknya 25 orang<\/a>\u00a0sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut \u201c<em><a href=\"https:\/\/www.routledge.com\/Forensic-and-Medico-legal-Aspects-of-Sexual-Crimes-and-Unusual-Sexual-Practices\/Aggrawal\/p\/book\/9781420043082\">mummification<\/a><\/em>\u201d \u2013 suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup\u00a0<em>fetishism<\/em>\u00a0\u2013 dengan dalih penelitian.<\/p>\n<p>Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cnnindonesia.com\/nasional\/20200808135714-12-533576\/gilang-bungkus-tersangka-uu-ite-bukan-pasal-asusila-kuhp\">dugaan perbuatan asusila<\/a>.<\/p>\n<p>Namun, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<\/p>\n<p>Penggunaan UU ITE oleh polisi dalam memproses kasus ini tidaklah tepat. Gilang melakukan perbuatannya terlepas dari peran teknologi; salah satu korban mengaku mengalami kekerasan\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/kingbangtal\/status\/1288623314827530241?s=19\">secara langsung\u00a0<\/a>.<\/p>\n<p>Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat, kepolisian seharusnya menggunakan KUHP untuk kasus ini.<\/p>\n<p><strong>Penyalahgunaan UU ITE<\/strong><\/p>\n<p>UU ITE yang disahkan pada 2008 sebagai\u00a0<em>cyber law<\/em>\u00a0pertama di Indonesia dibentuk untuk memberikan\u00a0<a href=\"https:\/\/www.kpk.go.id\/images\/pdf\/uu%20pip\/UU_ITE%20no%2011%20Th%202008.pdf\">keamanan dan kepastian hukum<\/a>\u00a0dalam pemanfaatan teknologi. Karena ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan\u00a0<a href=\"http:\/\/etd.repository.ugm.ac.id\/home\/detail_pencarian\/45921\">prinsip-prinsip hukum tradisional<\/a>.<\/p>\n<p>Sebagai contoh, lewat teknologi, seseorang dapat menderita kerugian akibat transaksi walau ia sendiri tidak terlibat dalam transaksi itu karena penjahat melakukan pencurian dana kartu kredit miliknya dan melakukan pembelanjaan di internet.<\/p>\n<p>Undang-undang ini\u00a0<a href=\"https:\/\/aptika.kominfo.go.id\/2019\/02\/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13\/\">memiliki dua bagian besar<\/a>. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait\u00a0<em>e-commerce<\/em>\u00a0atau perdagangan digital.<\/p>\n<p>Sementara, bagian kedua mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong\/hoaks, penipuan), akses ilegal (seperti\u00a0<em>hacking<\/em>),\u00a0<em>illegal interception<\/em>\u00a0(seperti penyadapan), dan\u00a0<em>data interference<\/em>\u00a0(seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal)<\/p>\n<p>Dalam pelaksanaannya, UU ITE menimbulkan \u2018korban\u2019 \u2013 bahkan setelah UU itu direvisi pada tahun 2016. UU ITE yang awalnya terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi.<\/p>\n<p>UU ITE yang semestinya digunakan untuk melindungi publik justru menjadi\u00a0<a href=\"https:\/\/tirto.id\/cVUm\">alat untuk melawan publik<\/a>. Tak jarang, UU ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik.<\/p>\n<p>Southeast Asia Freedom of Expression Network\u00a0<a href=\"https:\/\/tirto.id\/c7sk\">(SAFEnet)<\/a>, perkumpulan yang fokus pada kebebasan berekspresi, mencatat ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak 2008 dengan hampir setengah kasus UU ITE menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. SAFEnet menemukan UU ITE sering digunakan dengan\u00a0<a href=\"https:\/\/tirto.id\/cVUm\">pola-pola pemidanaan<\/a>\u00a0untuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik,\u00a0<em>shock therapy<\/em>, dan persekusi kelompok.<\/p>\n<p>Kasus Gilang menambah deretan panjang penyalahgunaan UU ITE di Indonesia. Kasus ini bukan berkaitan dengan\u00a0<em>e-commerce<\/em>\u00a0ataupun sebuah kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi. Dugaan perbuatan Gilang lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP.<\/p>\n<p><strong>Pasal KUHP yang bisa digunakan<\/strong><\/p>\n<p>Polisi menyebut Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, dan dapat diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Kepolisian menjustifikasi penggunaan UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan.<\/p>\n<p>Mereka mengatakan\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cnnindonesia.com\/nasional\/20200808135714-12-533576\/gilang-bungkus-tersangka-uu-ite-bukan-pasal-asusila-kuhp\">telah menelaah beberapa pasal dalam KUHP<\/a>, yakni Pasal 292, Pasal 296, dan Pasal 297 KUHP, dan mengatakan tidak ada satupun bisa diterapkan. Pasal-pasal tersebut masing-masing mengatur kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak,<\/p>\n<p>Namun, menurut kami,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.tribunais.tl\/files\/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf\">Pasal 289 KUHP<\/a>\u00a0bisa digunakan dalam kasus Gilang.<\/p>\n<p><em>\u201cBarangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 289, KUHP)\u201d<\/em><\/p>\n<p>Ada dua unsur penting dalam pasal ini: \u201cperbuatan cabul\u201d dan \u201cdengan kekerasan atau ancaman kekerasan.\u201d Perbuatan cabul\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hukumonline.com\/klinik\/detail\/ulasan\/lt5bf556b2ba3e3\/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja\/\">adalah<\/a>\u00a0segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<\/p>\n<p>Sehingga, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual. Gilang mengaku mendapatkan rangsangan\u00a0<a href=\"https:\/\/rri.co.id\/surabaya\/hukum-ham\/880669\/alasan-gilang-lakukan-bungkus-fetish-kain-jarik-karena-hasrat-rangsangan\">seksual<\/a>\u00a0saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah.<\/p>\n<p>Oleh karena itu, perbuatan Gilang termasuk sebagai bentuk perbuatan cabul.<\/p>\n<p>Korban, dalam utas Twitter, mengatakan Gilang\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/m_fikris\/status\/1288443401923252224\">menggunakan ancaman bunuh diri<\/a>\u00a0untuk memaksa korban mau menuruti keinginannya, termasuk untuk melakukan pembungkusan dengan kain terhadap teman korban.<\/p>\n<p>Gilang juga menyebut dirinya\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/m_fikris\/status\/1288437404047568896\">menderita penyakit<\/a>\u00a0dengan maksud agar korban tidak membantah permintaannya. Ini merupakan bentuk ancaman yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/51772385_Types_of_Abuse\">Kekerasan psikis<\/a>\u00a0merupakan perbuatan yang menghilangkan rasa percaya diri maupun rasa aman pada diri seseorang.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.dpr.go.id\/dokjdih\/document\/uu\/24.pdf\">UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<\/a>\u00a0menyebut kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, studi 2008 yang dilakukan oleh\u00a0<a href=\"https:\/\/www.canada.ca\/content\/dam\/phac-aspc\/migration\/phac-aspc\/sfv-avf\/sources\/fv\/fv-psych-abus\/assets\/pdf\/fv-psych-abus-eng.pdf\">Departemen Kesehatan Publik di Kanada<\/a>\u00a0menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ancaman, pengabaian, penghinaan, maupun isolasi.<\/p>\n<p><strong>Keterlibatan ahli<\/strong><\/p>\n<p>Dalam kasus yang unik seperti kasus Gilang, keterangan ahli, yang merupakan salah satu\u00a0<a href=\"https:\/\/www.kpk.go.id\/images\/pdf\/Undang-undang\/uu_8_1981.pdf\">alat bukti yang sah<\/a>\u00a0dalam persidangan, memainkan peranan yang besar dalam pembuktian. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<\/p>\n<p>Dalam kasus Gilang, keterangan ini dapat diberikan oleh ahli psikologi dan seksologi. Ahli diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa perbuatan Gilang dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP.<\/p>\n<p>Keterangan yang diberikan oleh ahli-ahli, digabung dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dapat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus kasus ini dengan menggunakan KUHP.<\/p>\n<p>Kasus-kasus serupa seharusnya tidak dijerat dengan UU ITE. Penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini.<\/p>\n<p>Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation :\u00a0<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/amp\/uu-ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah-144876\">https:\/\/theconversation.com\/amp\/uu-ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah-144876<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa \u2013 yang diduga memperdaya\u00a0setidaknya 25 orang\u00a0sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut \u201cmummification\u201d \u2013 suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup\u00a0fetishism\u00a0\u2013 dengan dalih penelitian. Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan\u00a0dugaan perbuatan asusila. Namun, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4493,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[112],"tags":[],"class_list":["post-7429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases? - IJRS<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases? - IJRS\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa \u2013 yang diduga memperdaya\u00a0setidaknya 25 orang\u00a0sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut \u201cmummification\u201d \u2013 suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup\u00a0fetishism\u00a0\u2013 dengan dalih penelitian. Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan\u00a0dugaan perbuatan asusila. Namun, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"IJRS\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-12-01T01:50:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/OPINION_Eng.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"260\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"185\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Admin IJRS\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Admin IJRS\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Admin IJRS\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cc0e00993c2dfb4b73decabbb3be1cd4\"},\"headline\":\"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases?\",\"datePublished\":\"2023-12-01T01:50:45+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/\"},\"wordCount\":889,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/03\\\/OPINION_Eng.png\",\"articleSection\":[\"Opinion\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/\",\"name\":\"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases? - IJRS\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/03\\\/OPINION_Eng.png\",\"datePublished\":\"2023-12-01T01:50:45+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/03\\\/OPINION_Eng.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/03\\\/OPINION_Eng.png\",\"width\":260,\"height\":185},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/2023\\\/12\\\/01\\\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/homepage\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/\",\"name\":\"IJRS\",\"description\":\"Indonesia Judicial Research Society\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"IJRS\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/04\\\/logo-ijrs-2022-2.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/04\\\/logo-ijrs-2022-2.png\",\"width\":700,\"height\":210,\"caption\":\"IJRS\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cc0e00993c2dfb4b73decabbb3be1cd4\",\"name\":\"Admin IJRS\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/cae0852a5c663f7f2623a1df0383da81debe32d36e750061c50f940bdd9606b6?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/cae0852a5c663f7f2623a1df0383da81debe32d36e750061c50f940bdd9606b6?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/cae0852a5c663f7f2623a1df0383da81debe32d36e750061c50f940bdd9606b6?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Admin IJRS\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/ijrs.or.id\\\/en\\\/author\\\/idbayu182\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases? - IJRS","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases? - IJRS","og_description":"Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa \u2013 yang diduga memperdaya\u00a0setidaknya 25 orang\u00a0sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut \u201cmummification\u201d \u2013 suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup\u00a0fetishism\u00a0\u2013 dengan dalih penelitian. Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan\u00a0dugaan perbuatan asusila. Namun, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/","og_site_name":"IJRS","article_published_time":"2023-12-01T01:50:45+00:00","og_image":[{"width":260,"height":185,"url":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/OPINION_Eng.png","type":"image\/png"}],"author":"Admin IJRS","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Admin IJRS","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/"},"author":{"name":"Admin IJRS","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#\/schema\/person\/cc0e00993c2dfb4b73decabbb3be1cd4"},"headline":"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases?","datePublished":"2023-12-01T01:50:45+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/"},"wordCount":889,"publisher":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/OPINION_Eng.png","articleSection":["Opinion"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/","url":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/","name":"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases? - IJRS","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/OPINION_Eng.png","datePublished":"2023-12-01T01:50:45+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#primaryimage","url":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/OPINION_Eng.png","contentUrl":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/OPINION_Eng.png","width":260,"height":185},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/2023\/12\/01\/is-the-electronic-information-and-transaction-law-uu-ite-appropriate-for-sexual-violence-cases\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/homepage\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Is the Electronic Information and Transaction Law (UU-ITE) appropriate for sexual violence cases?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#website","url":"https:\/\/ijrs.or.id\/","name":"IJRS","description":"Indonesia Judicial Research Society","publisher":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ijrs.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#organization","name":"IJRS","url":"https:\/\/ijrs.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/logo-ijrs-2022-2.png","contentUrl":"https:\/\/ijrs.or.id\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/logo-ijrs-2022-2.png","width":700,"height":210,"caption":"IJRS"},"image":{"@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ijrs.or.id\/#\/schema\/person\/cc0e00993c2dfb4b73decabbb3be1cd4","name":"Admin IJRS","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cae0852a5c663f7f2623a1df0383da81debe32d36e750061c50f940bdd9606b6?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cae0852a5c663f7f2623a1df0383da81debe32d36e750061c50f940bdd9606b6?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cae0852a5c663f7f2623a1df0383da81debe32d36e750061c50f940bdd9606b6?s=96&d=mm&r=g","caption":"Admin IJRS"},"url":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/author\/idbayu182\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7429"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7429\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7430,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7429\/revisions\/7430"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ijrs.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}