“Nikahin aja!”: Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban

Oleh Bestha Inatsan A. dan Marsha Maharani

Beberapa saat yang lalu, masyarakat dihebohkan berita anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bernama Amri Tanjung (21 tahun) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan eksploitasi secara seksual seorang anak perempuan di bawah umur.

Kontroversi juga muncul karena pelaku berniat menghapus kesalahannya dengan cara menikahkan korban.

Kasus seperti itu bukan yang pertama kali terjadi.

Kekerasan seksual menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, serta berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis. Korban juga terpapar risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi penyakit menular seksual.

Dengan berbagai risiko berlapis dan berjangka panjang, korban dan keluarganya membutuhkan sistem penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang berkualitas.

Solusi menikahkan korban dengan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.

Mengabaikan hak korban

Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban adalah hal yang sering terjadi.

Berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) yang salah satunya berbicara dengan 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2% kasus di mana pelaku dipenjara.

Sebanyak 26.2% korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus – sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah di mana pelaku hanya membayar sejumlah uang. Hal ini dilakukan dengan dalih yang beragam, dari menutup aib keluarga, agar anak yang dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana. Padahal, menikahkan korban dengan pelaku berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara emosional, fisik, maupun seksual, serta merampas hak korban untuk memulihkan dirinya.

Alih-alih fokus pada pemulihan dan kebutuhan korban, solusi pernikahan justru mengkerdilkan kekerasan dan trauma yang dialami korban.

Kesalahpahaman tentang “restorative justice”

Survey tahun 2016 yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) menemukan bahwa 51.6% dari sekitar 2000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku. MaPPI-FHUI juga menemukan bahwa banyak putusan hakim menggunakan alasan tersebut sebagai landasan untuk meringankan hukuman – seakan kerugian yang dialami korban sebagian terhapuskan dengan terjadinya pernikahan.

Di sini, masih ada anggapan yang keliru terkait restorative justice (keadilan restoratif), yakni konsep keadilan berbasis pemulihan hak yang sering digaungkan oleh aparat penegak hukum. Nampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Padahal, menurut European Forum for Restorative Justice, keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana.

Artinya, menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum. Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak sehingga membungkam suara korban.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual harus fokus melakukan setidaknya tiga hal: memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami, membuat pelaku menyadari dampak dari kesalahannya, untuk pelaku kemudian menjalani konsekuensinya secara hukum.

Di Indonesia, belum ada cetak biru yang jelas dari pemerintah terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual. Namun, negara lain sudah menerapkannya dengan praktik yang beda-beda – ada yang dilakukan setelah pelaku dipidana ataupun bersamaan dengan proses pengadilan hukum pelaku.

Di Arizona, Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sebuah program bernama RESTORE, yaitu praktik keadilan restoratif berbentuk konferensi (duduk bersama) yang ditujukan bagi kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa. Dalam program ini, jaksa memberi rujukan, meminta persetujuan, dan akhirnya memfasilitasi korban dan pelaku agar bertemu dalam pertemuan yang aman dan konstruktif. Proses ini berjalan bersamaan dengan proses pengadilan secara terintegrasi sampai pelaku menyelesaikan masa tahanan.

Inti dari RESTORE adalah ganti rugi yang harus dilakukan pelaku terhadap korban.

Pelaku dipastikan harus menaati perjanjian saat konferensi untuk membayar ganti rugi dan permintaan lain korban, misalnya untuk tidak mengontak korban atau tidak mengunjungi korban setelah keluar tahanan, mengikuti konseling, dan seterusnya.

Dalam studi yang sama dari IJRS sebelumnya, misalnya, mayoritas masyarakat (56.8%) Indonesia berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual bukan hanya penjara tapi juga pembayaran ganti rugi terhadap korban. Namun, kita harus ingat bahwa penerapan unsur keadilan restoratif seperti ini juga tidak selalu cukup untuk memulihkan hak korban, terutama jika agenda utamanya adalah perdamaian antara kedua belah pihak – suatu cara berpikir yang masih kental dalam masyarakat Indonesia.

Misalnya, konferensi rentan menimbulkan reviktimisasi – di mana korban kembali mengalami trauma dan kekerasan selama proses hukum – apalagi bila pelaku tidak kooperatif dan fasilitator tidak bijak dalam mengawasi pihak yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Ada juga risiko di mana korban justru mendapat beban psikologis untuk memaafkan pelaku sehingga tujuan pemulihan tidak lagi berperspektif kebutuhan korban. Oleh karena itu, konferensi seperti ini pun harus difasilitasi oleh pekerja sosial, penegak hukum, dan konselor terlatih.

Negara bertanggungjawab mengutamakan pemulihan dan kebutuhan korban

Berbagai hal di atas menunjukkan sistem peradilan pidana belum memberi penanganan yang efektif dan mudah diakses bagi korban kekerasan seksual. Pada akhirnya, lebih dari 80% korban sama sekali tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya lebih berpihak pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan juga harusnya dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Di sini, negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban. Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual, misalnya, harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus.

Mereka harus menghindari memberikan saran agar korban berdamai – bahkan menikah dengan pelaku – dan sebaliknya merujuk korban mendapatkan layanan medis dan psikologis yang layak, dan memberikan hak-haknya agar akses keadilan bagi korban dapat terwujud.

Tulisan dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban-163011

Explainer: Bagaimana Penghinaan Terhadap Peradilan diatur di Indonesia

Oleh : Maria I. Tarigan (Peneliti IJRS)

Peristiwa walk out mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Maret lalu dinilai mencederai martabat dan proses peradilan.

Terdakwa Rizieq sempat beberapa kali bersikeras menolak persidangan secara daring, serta mengancam akan walk out saat persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Tindakan tersebut termasuk contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan dan diancam pidana.

Kasus ini bukan pertama kali. Kasus serupa sudah banyak terjadi di Indonesia dengan bentuk berbeda. Mulai dari perusakan gedung pengadilan, penganiayaan hakim, hingga pembunuhan terhadap hakim di ruang sidang.

Contempt of Court di Indonesia
Istilah contempt of court pertama kali muncul di Indonesia dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam UU ini, penghinaan terhadap peradilan diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan.

Ada lima perbuatan yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan: perilaku tidak pantas di peradilan (misbehaving in court), tidak menaati perintah pengadilan (disobeying court orders), menyerang integritas pengadilan (scandal rising the court), menghalangi jalannya proses peradilan (obstructing justice), dan penghinaan pengadilan dalam bentuk publikasi (sub-judice rule).

Kelima kategori dibuat berdasarkan atas hasil pengamatan Mahkamah Agung pada 2002.

Saat ini, contempt of court diatur dalam pelbagai peraturan. Misalnya, Pasal 207, 217, dan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum – termasuk pengadilan, perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang, dan pihak yang mangkir saat dipanggil ke persidangan.

Selanjutnya, Pasal 218 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mewajibkan semua orang menghormati pengadilan selama sidang.

Bila ada pelanggaran, hakim ketua sidang memberikan peringatan. Jika masih mengulangi, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari ruang sidang bahkan dihukum secara pidana.

Pengaturan dalam RKUHP dan ancaman kebebasan berpendapat
Saat ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang merumuskan ulang penghinaan terhadap peradilan. Salah satunya, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan.

Namun, pada Pasal 281 RKUHP, ada dua poin yang mendapat sorotan karena bisa jadi pasal karet, yaitu poin (b) dan poin (c).

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta), setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

  1. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
  2. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
  3. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.”

Poin (b) dan (c) di atas berpotensi mengancam kebebasan masyarakat untuk memberi pendapat ataupun kritik terhadap hakim dan proses peradilan bila tidak tepat dalam penerapan hukumnya.

Lebih lanjut, larangan untuk merekam atau mempublikasikan proses persidangan juga berpotensi mempersulit masyarakat memantau proses peradilan.

Padahal, ini penting. Terutama terkait kesempatan masyarakat melapor kepada Komisi Yudisial apabila terdapat hakim melanggar kode etik atau hukum acara.

Bila pasal dan ayat tersebut lolos, maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh bukti otentik berupa foto atau video.

Pasal ini juga berpotensi mengkriminalisasi pers dan jurnalis. Sebab, tidak ada batasan yang jelas sejauh mana dan siapa yang dimaksud dalam peraturan ini.

Bisa saja pemberitaan yang dianggap tidak memihak atau tidak menghormati hakim akan termasuk sebagai masuk penghinaan terhadap peradilan dan berujung pidana.

Catatan terhadap pengaturan
Pengaturan tentang penghinaan terhadap peradilan adalah langkah mitigasi yang baik untuk membuat proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan ini untuk mencegah mangkirnya para pihak yang dipanggil sebagai saksi atau ahli dan menghambat persidangan, serta mencegah intervensi penguasa yang bisa mengganggu independensi hakim dalam mengadili perkara.

Di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), tindakan penghinaan peradilan akan menjadi tindak pidana bila memenuhi empat unsur: (1) melakukan perbuatan yang buruk atau tidak pantas, (2) perbuatan dilakukan di pengadilan atau terhadap pengadilan, (3) perbuatan tersebut menyebabkan terhambat atau terhalangnya proses penegakan hukum, dan (4) perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat.

Inggris menetapkan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan sebagai perbuatan berisiko yang mempengaruhi penanganan suatu perkara, menghambat terjadinya proses peradilan yang adil, dan mempengaruhi hasil dari proses peradilan tersebut.

Catatan penting bagi Indonesia dalam merumuskan lebih lanjut soal penghinaan terhadap peradilan adalah bagaimana perbuatan tersebut berdampak pada proses peradilan itu sendiri — apakah menjadi terganggu atau terhambat karena perbuatan yang dilakukan — sebagaimana diatur di AS dan Inggris.

Perlindungan terhadap integritas hakim memang penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perlindungan tersebut tidak merampas hak publik untuk ikut serta mengawasi peradilan.

Perlindungan terhadap integritas dan independensi peradilan bisa dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas hakim dan lembaga peradilan di hadapan masyarakat.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/explainer-bagaimana-penghinaaan-terhadap-peradilan-diatur-di-indonesia-157779

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prioritas DPR, tapi Masyarakat Masih Memiliki Pemahaman Berbeda-beda

Oleh: Arsa Ilmi B (Peneliti IJRS)

Sudah lebih dari satu dekade sejak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual pertama kali pada 2012.

Selama itu pula, RUU ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, penolakan dari publik, hingga akhirnya masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ini bukan berarti perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah mendekati akhir. Berbagai pihak masih menganggap RUU ini terlalu liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, atau budaya ketimuran.

Padahal RUU ini dapat menjadi salah satu pengaturan untuk memastikan adanya akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Survei International NGO Forum Indonesia (INFID) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menemukan bahwa walau sebagian besar masyarakat mendukung RUU ini, tidak sedikit yang belum memahami isinya secara utuh. Tidak sedikit pula yang memiliki persepsi salah.

Beda pemahaman
INFID dan IJRS melakukan survei melalui telepon pada Juli 2020 kepada 2.210 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Kami menemukan bahwa sebagian besar (70.5%) responden setuju bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu untuk segera diberlakukan.

Lebih lanjut, lebih dari setengah (57.3%) responden menyebutkan pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang yang dikenalnya. Dua pertiga responden yang menyebutkan ini adalah perempuan, sepertiga lainnya laki-laki.

Namun, walau mengalami kekerasan seksual, mereka memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dengan alasan takut (33.3%), malu (29.0%), tidak tahu melapor ke mana (23.5%) dan bahkan merasa bersalah (18.5%).

Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan survei yang menunjukkan bahwa ada anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban genit (71.5%), suka berfoto dengan pakaian seksi (53,7%), tidak bisa menjaga dirinya sendiri (51.2%) dan alasan-alasan lainnya yang cenderung menyalahkan korban.

Belum lagi kejadian-kejadian saat korban yang memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami justru mendapat hukuman pidana. Ini antara lain yang terjadi pada kasus Baiq Nuril – mantan tenaga honorer sekolah menengah yang menyebarkan konten bermuatan asusila yang dikirim atasannya di Nusa Tenggara Barat, atau remaja korban perkosaan yang melakukan aborsi di Jambi.

Tidak hanya di masyarakat, aparat penegak hukum juga kerap menyalahkan korban, padahal mereka adalah salah satu garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual di Indonesia.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan minim tentang isu kekerasan seksual, terutama terkait jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Fokus pada akses keadilan
Tugas besar dalam mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah menjawab persoalan terkait perlindungan korban, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta sosialisasi informasi RUU itu sendiri.

Namun, pembahasan yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini justru lebih mengarah kepada aspek agama dan moral, seperti RUU ini melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT); memperbolehkan zina; dan lain sebagainya, dan bukan pada akses keadilan.

Yang perlu menjadi pusat perhatian dalam RUU ini adalah, antara lain apakah pengaturan ini dapat memastikan perlindungan bagi korban yang ingin melapor, adanya penanganan yang memperhatikan kebutuhan atau kepentingan korban dan juga pelaku, serta pencegahan kekerasan seksual dengan keterbukaan informasi dan edukasi secara masif kepada publik.

Maka, sebelum RUU ini disahkan, penting bagi DPR dan Komnas Perempuan untuk mengembalikan diskusi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke tujuan yang sesungguhnya yaitu memastikan adanya akses keadilan dalam perkara kekerasan seksual.

Kita juga perlu mendorong masyarakat sipil yang bergerak di isu hak-hak perempuan untuk melakukan edukasi dalam hal pencegahan kekerasan seksual yang selama ini masih dianggap tidak penting dan tabu.

Edukasi dapat dilakukan di sektor pendidikan dan juga memanfaatkan media sosial antara lain dengan menyebarluaskan informasi soal substansi RUU, cara melapor apabila menjadi korban kekerasan seksual, dan soal Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Edukasi perlu dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak bersifat memaksa ataupun agresif, dan dilakukan lewat agen-agen sosialisasi yang ramah serta dekat kepada masyarakat.

Agen-agen sosialisasi ini dapat berupa tokoh agama, komunitas di masyarakat (kelompok pengajian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), paralegal komunitas dan sebagainya) ataupun aparat setempat seperti perangkat RT, RW, dan kepala desa.

Pemberdayaan agen-agen ini penting karena selain dapat meningkatkan kapasitas mereka, ini juga dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dilakukan dengan cara yang paling ramah dan mudah dipahami masyarakat.

Hal ini tentu sejalan dengan konsep legal empowerement yang juga merupakan dasar dari pendekatan akses terhadap keadilan itu sendiri.

Tulisan dimuat oleh The Conversation : https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303

Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa bisa Membantu!

oleh Bestha Inatsan Ashila dan Kharisanty Sofie

Perempuan dan anak-anak Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum.

Sepertiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual baik dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan selama hidupnya.

Mayoritas mereka tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada penegak hukum. Mereka yang melapor, masih harus menghadapi diskriminasi dalam dunia peradilan.

Bulan lalu, Kejaksaan Republik Indonesia meluncurkan pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Pedoman ini diharapkan menjadi sebagian dari jawaban permasalahan.

Hambatan bagi perempuan dan anak

Perempuan 6 kali lebih rentan mengalami kekerasan dibanding laki-laki. Lebih dari 66% korban kekerasan seksual di Indonesia adalah perempuan.

Sayangnya, sebagian besar kasus kekerasan ini tidak dilaporkan kepada kepolisian.

Menurut laporan tahun lalu dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi kebijakan pembangunan – dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang fokus pada advokasi hukum, dalam kasus kekerasan seksual, mayoritas korban tidak melapor karena alasan takut, merasa bersalah, dan malu.

Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban.

Korban perempuan dan anak yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum justru menghadapi berbagai permasalahan dalam hal substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Stereotip dan menyalahkan korban

Perempuan kerap dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan, misalnya karena cara berpakaiannya, bahasa tubuh yang dianggap menggoda, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.

Masyarakat juga kerap menyalahkan perempuan karena tidak melakukan perlawanan, mudah dibujuk oleh pelaku, bahkan adanya anggapan bahwa perempuan menikmati perbuatan pelaku.

Temuan INFID-IJRS menegaskan hal ini; ada anggapan dalam masyarakat yang menyalahkan korban (victim blaming). Misalnya menganggap korban berperilaku genit, menggunakan pakaian terbuka, suka foto dengan pakaian yang seksi, sering keluar malam, dan bermacam alasan lainnya yang cenderung menyalahkan perempuan.

Mayoritas masyarakat juga berpendapat bahwa jika pelaku bersedia menikahi korban, maka hukuman bagi pelaku dapat diringankan. Pertimbangan ini bahkan diadopsi dalam putusan-putusan hakim.

Dalam pemeriksaan di peradilan, tak jarang perempuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan dan luput dalam menggali dampak psikis dan sosial.

Selain itu, pertimbangan terkait riwayat seksual perempuan juga masih ditemukan dalam putusan hakim.

2. Tidak ada pendamping

INFID-IJRS masih menemukan aparat penegak hukum yang tidak mengakui atau tidak mengizinkan adanya pendamping korban selama proses hukum.

Padahal, hak atas pendamping sudah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pendamping memiliki peran yang signifikan; keberadaan pendamping mempermudah jalannya proses persidangan, mendukung keberanian korban sehingga korban merasa lebih percaya diri dalam proses hukum dan persidangan yang penuh tekanan.

Pendamping yang dimaksud bukan hanya terkait pendampingan hukum tapi juga non-hukum seperti misalnya keluarga, psikolog, psikiater, petugas pusat pelayanan pendampingan perempuan dan anak, penerjemah, maupun orang yang dipercaya.

3. Putusan belum menyentuh keadilan restoratif

Rata-rata hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara pemerkosaan adalah 5,3 tahun dan untuk perkara pencabulan rata-rata 3,9 tahun.

Dalam temuan INFID-IJRS pada 2020, mayoritas masyarakat menganggap bahwa hukuman yang perlu diberikan kepada pelaku tidak hanya penjara melainkan juga pembayaran denda atau ganti rugi.

Pemidanaan yang mempertimbangkan pemulihan korban masih masih belum terjadi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sepanjang 2019 mereka telah membantu 105 permohonan restitusi dan 21 kompensasi yang terdiri dari 44 korban perdagangan orang dan 61 korban kekerasan seksual.

Pembayaran ganti kerugian terhadap korban selama ini telah diupayakan, namun masih sangat sedikit terjadi.

Selain tiga permasalahan di atas, masih ada lagi permasalahan lain seperti aparat penegak hukum kesulitan dalam pembuktian dan kesulitan dalam menghadirkan korban ke persidangan; penafsiran sempit dalam perundang-undangan; dan belum optimalnya penerapan dari peraturan perundang-undangan, misalnya pidana tambahan pembatasan gerak dan konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU KDRT.

Pedoman untuk jaksa

Pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak dalam mengakses keadilan.

Pedoman ini mengatur berbagai hal, antara lain jaksa atau penuntut umum harus memastikan langkah-langkah yang tepat dalam menangani perkara, seperti menjunjung tinggi hak asasi, martabat, melakukan pemeriksaan tanpa intimidasi dan tidak menyalahkan korban.

Jaksa juga tidak boleh mengeluarkan pertanyaan bersifat seksisme atau menjerat dan yang tidak relevan. Jaksa perlu juga diharapkan dapat menggali kondisi korban seperti keadaan psikologi, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan.

Pedoman juga mengatur bahwa korban atau saksi berhak untuk didampingi oleh pendamping baik pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa, psikiater, atau pendamping lainnya.

Pedoman ini bahkan membuka peluang agar dilakukannya pemeriksaan terpisah melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh apabila ada cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan sah lainnya.

Lebih lanjut, jaksa juga dapat meminta hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan program konseling dalam perkara KDRT.

Ke depannya, Kejaksaan diharapkan dapat melakukan langkah lanjutan untuk memastikan penerapan pedoman tersebut. Kejaksaan harus melakukan sosialisasi dan pelatihan, memberikan penilaian prestasi dan angka kredit bagi jaksa yang mengimplementasikan pedoman, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala.

Masyarakat umum dapat berperan dalam memantau penerapan pedoman serta mendorong koordinasi lebih kuat antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian, LPSK, dan lembaga penyedia layanan pendampingan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu-157327

IJRS Harapkan Kejaksaan Implementasikan Pedoman Ini

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengharapkan agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat melaksanakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

“Harapannya, pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga seluruh lapisan Kejaksaan dapat mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam pedoman ini,” kata Bestha Inatsan A, peneliti dari IJRS di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurutnya, implementasi pedoman tersebut sangat urgen karena peran Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat penting dalam memastikan bahwa pedoman ini dapat diterapkan secara optimal, sehingga keadilan bagi anak dan perempuan yang dicita-citakan dalam pedoman ini dapat terwujud dan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor hukum dan peradilan.

“IJRS mengapresiasi langkah konkret Kejaksaan dalam mengeluarkan pedoman ini,” kata Bestha. Ia menjelaskan, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Ini merupakan langkah konkret Kejagung guna menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam proses hukum.

Menurutnya, jaminan dan perlindungan kepada perempuan dan anak ini masih menghadapi hambatan dan tantangan, terutama dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan fair trial.

Pedoman ini, lanjut Bertha, akan menjadi acuan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban maupun pelaku. Apalagi Jaksa memegang peranan penting sebagai dominus litis (pengendali perkara) untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

“Pembentukan pedoman [ini] menjadi sangat penting dan merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan,” katanya.

Bestha menilai bahwa langkah konkret Kejaksaan tersebut juga selaras dengan program-program pemerintah, salah satunya adalah peran aparat penegak hukum dalam perlindungan dan upaya pemulihan terhadap korban yang juga sejalan dengan indikator Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Pedoman ini juga sekaligus juga sejalan dengan upaya Mahkamah Agung (MA) RI yang sebelumnya telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, dan program SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan) yang diinisiasi oleh Bappenas, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan,” ungkapnya.

Pedoman Kejaksaan ini bertujuan mengatur bagaimana proses pemeriksaan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak sejak dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan yang prosesnya dilaksanakan dengan berbasis perspektif korban, serta sensitif terhadap kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Beberapa hal yang diatur dalam pedoman tersebut, misalnya dalam proses pemeriksaan bahwa jaksa tidak boleh mengeluarkan pertanyaan yang seksis, menimbulkan diskriminasi berbasis gender, dan membangun asumsi yang tidak relevan sehingga merugikan bagi perempuan dan anak yang menjalani pemeriksaan di pengadilan. “Jaksa juga diharapkan dapat lebih menggali kondisi psikologi, relasi kuasa, respons psikologis maupun kondisi stereotip gender,” ujarnya.

Pedoman ini juga memberikan kesempatan bagi korban dan saksi untuk didampingi, baik oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), keluarga ataupun pendamping lainnya. Serta adanya perlindungan terhadap informasi dan indentitas korban atau saksi dalam hal kasus-kasus terkait seksualitas dan bagaimana pelaksanaan putusan dalam pidana tambahan dan pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam menguraikan fakta dan perbuatan terkait dengan tindak pidana yang terkait kesusilaan Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam pembuatan surat dakwaan dan tuntutan demi penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak serta mencegah reviktimisasi.

“Tidak hanya dalam proses pemeriksaan, pedoman ini juga mengatur proses dan teknis pemulihan bagi korban tindak pidana, baik melalui ganti rugi, restitusi, dan kompensasi,” katanya.

Tulisan ini dimuat dalam Gatra.com : https://www.gatra.com/detail/news/503279/hukum/ijrs-harapkan-kejaksaan-implementasikan-pedoman-ini

Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil

Oleh Siska Trisia

Melalui APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahun. Dana sebesar Rp53.679.900.000 (tahun 2020) disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk membantu warga miskin yang menghadapi masalah hukum. Penyaluran itu tersebar di seluruh Indonesia meskipun pembagiannya belum proporsional secara geografis. Persoalannya, dana yang disediakan negara dianggap belum sesuai dengan realitas. Dana penanganan perkara belum sesuai kebutuhan riil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 telah mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk kegiatan yang masuk kategori bantuan hukum dimaksud. Besaran biayanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar 8 juta rupiah mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan kembali. Untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp3.740.000.

Masih ada satuan kegiatan lain yang dibiaya negara. Untuk litigasi ada perkara perdata dan tata usaha negara; sedangkan nonlitigasi mencakup konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Namun, Gina Sabrina menilai anggaran bantuan hukum yang disediakan negara itu belum sesuai kebutuhan riil di lapangan. Project Officer Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) ini mengatakan anggaran yang disediakan belum mencakup biaya operasional yang dikeluarkan OBH saat memberikan bantuan hukum. Contohnya, biaya penanganan perkara seperti biaya panjar, biaya perkara, biaya scan dokumen perkara, biaya visum et repertum dalam kasus kekerasan, atau biaya komunikasi OBH dengan pihak-pihak terkait perkara.

Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka biaya-biaya operasional ditanggung oleh OBH. “Itu belum termasuk biaya riil yang menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya dalam diskusi daring ‘Anggaran Bantuan Hukum, Tanggung Jawab Negara atau Beban Organisasi Bantuan Hukum’, Senin (2/11).

Selain itu, Gina menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan OBH ketika mendampingi warga miskin di daerah kepulauan. Biaya transportasi sangat besar, sehingga jika dikalkulasi, dana bantuan hukum yang disediakan negara jauh dari cukup. Masalah ini terjadi antara lain karena sejak awal belum dilakukan penelitian komprehensif berapa sebenarnya biaya riil yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. “Belum ada monev (monitoring dan evaluasi-red) apakah dana itu sudah sesuai kebutuhan riil OBH atau belum,” kata Gina.

Sehubungan dengan itu PBHI mengusulkan agar dilakukan survei dan penelitian per regional untuk menghitung kebutuhan riil pemberi dan penerima bantuan hukum. Gina mengatakan kebutuhan riil setiap OBH berbeda-beda, terutama karena alasan-alasan geografis dan kebutuhan operasional. “Komponen atau item dalam SK Menteri Hukum dan HAM itu perlu diperluas,” ujar Gina kepada hukumonline.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, dan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti, menguatkan penjelasan Gina. Pengalaman LBH APIK mendampingi korban, misalnya, menunjukkan bahwa dana yang disediakan belum memadai, misalnya untuk pemulihan korban. “Biaya layanan untuk korban belum ter-cover,” ujarnya Khotimun Susanti.

Menurut Arif Maulana, penyesuaian biaya bantuan hukum dengan kebutuhan riil sangat penting. Riset yang dilakukan terhadap sejumlah OBH menunjukkan ada biaya-biaya rutin yang secara periodik dikeluarkan OBH namun tidak ter-cover oleh dana bantuan hukum APBN. “Ada sejumlah biaya rutin yang pasti dikeluarkan,” tegas Arif.

Biaya-biaya rutin itu misalnya biaya petugas kebersihan kantor, gaji pengemudi, arsiparis, dan gaji pengacara publik. Belum lagi kebutuhan riset pengacara dan paralegal OBH. Di era digital ini, bahan-bahan hukum dapat diakses lewat internet. “Mau tidak mau biayanya harus disediakan organisasi bantuan hukum,” kata Arif.

Direktur Bidang Akses Keadilan, Siska Trisia Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menyoroti tiga kebijakan anggaran bantuan hukum. Pertama, menyesuaikan jenis dan dampak permasalahan yang dialami. Kedua, menyesuaikan besaran anggaran bantuan hukum dengan lokasi atau wilayah geografis. Ketiga, menambah porsi untuk bantuan hukum non-litigasi.

Konferensi Nasional Bantuan Hukum I (2019) juga menyinggung penganggaran bantuan hukum dan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Misalnya rekomendasi merevisi SK Menteri Hukum dan HAM tentang besaran biaya litigasi dan nonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Sebaiknya anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang klien untuk kasus yang sama tetapi layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan riil. “Jumlah ideal anggaran bantuan hukum untuk tiap daerah berbeda,” pungkas Gina.

Tulisan ini dimuat dalam HukumOnline.com : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil

Kelompok Rentan Kian Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum Selama Pandemi. Terobosan Perlu Dilakukan

Oleh Peneliti IJRS : Josua Satria Collins & Siska Trisia

Tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, pandemi juga menimbulkan banyak isu hukum di tengah masyarakat seperti ancaman terhadap kebebasan sipil dan kekerasan terhadap perempuan. Bantuan hukum menjadi layanan yang semakin dibutuhkan.

Beberapa kelompok seperti buruh dan ibu rumah tangga menjadi semakin rentan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak dan kekerasan dalam rumah tangga selama wabah.

Walau para pemberi bantuan hukum telah berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk menjaga jarak fisik dan sosial, hambatan tetap ada.

Situasi serupa terjadi di seluruh dunia. Kita bisa mempelajari cara-cara yang berhasil di negara

Masalah meningkat

Selama pandemi, ancaman terhadap hak-hak asasi, politik, dan ekonomi meningkat.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat dalam kurun waktu 5 Maret- 21 April 2020, tercatat 93 peristiwa penindakan oleh aparat yang mengancam kebebasan sipil selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Beragam pihak, termasuk aktivis dan pakar kesehatan, keras mengkritik langkah dan kinerja pemerintah dalam menangani wabah.

Peristiwa yang dicatat KontraS termasuk penangkapan sewenang-wenang (17 kasus), penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara (8) dan penanganan hoax (41), dan problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus.

Sebelum pandemi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta rata-rata menerima 60 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap bulannya.

Dalam periode 16 Maret hingga 19 April, LBH Apik Jakarta menerima 97 laporan kasus – atau melonjak lebih dari 60%.

Catatan tersebut menunjukkan peningkatan kasus terjadi karena beban perempuan bertambah besar selama masa pembatasan fisik dan sosial, khususnya perempuan dalam keluarga dengan budaya patriarkis.

Buruh juga menghadapi sejumlah masalah saat pandemi COVID-19. Misalnya, upah yang tidak sesuai hingga ancaman “diistirahatkan” padahal dipecat tanpa uang pesangon.

Ini diperparah dengan tertutupnya informasi dari perusahaan mengenai jumlah karyawan yang terinfeksi COVID-19.

Masalah pendampingan bantuan hukum selama pandemi

Tantangan-tantangan pendampingan bantuan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga isu, yakni kesenjangan digital, kesejahteraan pemberi bantuan hukum, dan minimnya pemahamanan kasus baru.

Pertama, kesenjangan digital. Pandemi memaksa para pemberi bantuan hukum untuk menggunakan teknologi digital.

Namun, banyak dari mereka yang kurang cakap untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang baru berkembang dewasa ini seperti video conference.

Kedua, kesejahteraan. Pemberi bantuan hukum mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi.

Tidak semua pemberi bantuan hukum menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama karena realitanya anggaran dari negara (dalam hal lewat Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN) ataupun organisasi tempat ia bernaung tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sehingga, banyak dari mereka yang meninggalkan pelayanannya memberikan bantuan hukum dan berfokus mencari sumber pendapatan baru.

Ketiga, munculnya beberapa jenis kasus baru yang belum pernah dihadapi oleh pemberi bantuan hukum sebelumnya.

Dua jenis kasus baru yang sering dihadapi kini adalah perlindungan hak atas akses kesehatan ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan maladministrasi bantuan sosial.

Banyak dari pemberi bantuan hukum tidak memiliki informasi dan kemampuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Adaptasi pemberi bantuan

Untuk menjawab kebutuhan bantuan hukum dan tantangan pencegahan penularan virus pada masa pandemi, berbagai pengurus organisasi bantuan hukum mengoptimalkan saluran-saluran yang ada untuk menghindari kerumunan dalam pelayanan bantuan hukum.

LBH Ansor, misalnya, membuka posko layanan online khusus untuk masalah hukum akibat wabah. Para pencari keadilan juga difasilitasi konsultasi video jarak jauh lewat layanan Zoom.

Sementara itu, jaringan lembaga bantuan hukum di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memaksimalkan alamat surel dan nomor telepon yang diaktifkan pada jam layanan. Nomor kontak tersebut diumumkan lewat situs internet dan akun media sosial masing-masing kantor LBH.

Mereka juga menambah layanan pesan teks seperti WhatsApp karena para pengacara publik tak lagi berkumpul di kantor.

Pemanfaatan layanan daring juga dilakukan LBH Bogor. LBH mengirimkan draf surat kuasa ke calon klien secara daring, lalu setelah diteken dikirimkan kembali ke kantor LBH Bogor.

Pelajaran dari negara lain

Terobosan-terobosan dalam pemberian bantuan hukum juga dilakukan di negara-negara lain selama wabah mencengkeram dunia.

Dalam konferensi internasional tentang akses bantuan hukum yang kami hadiri secara daring bulan lalu, 800 peserta dari 800 peserta dari 89 negara berbagi tentang cara-cara baru yang mereka lakukan untuk menyediakan bantuan hukum di tengah pandemi.

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh International Legal Foundation (ILF), the Open Society Justice Initiative (OSJI), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) itu, berbagai perwakilan pemangku kebijakan menjabarkan upaya untuk menerapkan Panduan tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem-sistem Peradilan Tindak Kejahatan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Di Brazil, pengadilan memperbaharui layanan hukum mereka dengan mendorong penggunaan teknologi seperti pemanfaatan video conference dan sidang jarak jauh guna memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang berperkara tetap terpenuhi meskipun sedang dalam kondisi pandemik.

Aktivis bantuan hukum di Amerika Serikat (AS) menyelenggarakan serangkaian upaya pelatihan pada komunitas-komunitas dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait maraknya demonstrasi atau upaya melawan pemerintahan dan isu rasisme.

Khusus untuk tahanan anak, sebuah kantor hukum Makenzie Lawfirm juga melakukan advokasi khusus, yakni mempermudah akses atas sanitasi, air bersih dan layanan Kesehatan mental. Mereka juga mendorong penyediaan layanan bagi tahanan anak berupan telepon, video conference, dan sejenisnya kepada keluarganya

Di Nepal, para aktivis di bidang hukum melakukan beberapa upaya advokasi untuk pelepasan tahanan dan orang-orang yang dirampas hak kemerdekaannya secara sewenang-wenang dengan mengikutsertakan aktor strategis yang sudah dipetakan sebelumnya.

Para aktivis memberikan pelatihan kepada pengacara dan jaksa terkait isu pelepasan tahanan dan melakukan mobilisasi media agar terlibat dan menerbitkan konten pemberitaan terkait isu yang dikerjakan.

Di Afganistan, aktivis bantuan hukum mendorong pelepasan para tahanan sebelum masa penghukuman selesai mengingat kondisi overcrowding rumah tahanan di negara tersebut sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran kuat Covid 19.

Mereka meminta pelepasan awal terutama untuk tahanan perempuan, berusia 55 tahun ke atas, dan memiliki riwayat penyakit berat.

Bagi korban kekerasan rumah tangga di Mongolia, pemberi bantuan hukum membangun domestic criminal center atau pusat konsultasi.

Mereka juga menyelenggarakan berbagai diskusi publik tentang isu kriminal, menerbitkan buku saku panduan bantuan hukum untuk kasus perempuan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan hotline bantuan hukum.

Menanti kebijakan pemerintah Indonesia

Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa hanya fokus terhadap penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga bertanggung jawab atas tersedianya akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum.

Dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif untuk menjawab kebutuhan layanan bantuan hukum di level akar rumput, khususnya bagi kelompok yang semakin rentan di situasi pandemi.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/kelompok-rentan-kian-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-selama-pandemi-terobosan-perlu-dilakukan-147040

UU ITE untuk Kasus Kekerasan Seksual, Tepatkah?

Oleh Josua Satria Collins dan Maria I. Tarigan

Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa – yang diduga memperdaya setidaknya 25 orang sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut “mummification” – suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup fetishism – dengan dalih penelitian.

Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan dugaan perbuatan asusila.

Namun, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penggunaan UU ITE oleh polisi dalam memproses kasus ini tidaklah tepat. Gilang melakukan perbuatannya terlepas dari peran teknologi; salah satu korban mengaku mengalami kekerasan secara langsung .

Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat, kepolisian seharusnya menggunakan KUHP untuk kasus ini.

Penyalahgunaan UU ITE

UU ITE yang disahkan pada 2008 sebagai cyber law pertama di Indonesia dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Karena ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional.

Sebagai contoh, lewat teknologi, seseorang dapat menderita kerugian akibat transaksi walau ia sendiri tidak terlibat dalam transaksi itu karena penjahat melakukan pencurian dana kartu kredit miliknya dan melakukan pembelanjaan di internet.

Undang-undang ini memiliki dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait e-commerce atau perdagangan digital.

Sementara, bagian kedua mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses ilegal (seperti hacking), illegal interception (seperti penyadapan), dan data interference (seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal)

Dalam pelaksanaannya, UU ITE menimbulkan ‘korban’ – bahkan setelah UU itu direvisi pada tahun 2016. UU ITE yang awalnya terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi.

UU ITE yang semestinya digunakan untuk melindungi publik justru menjadi alat untuk melawan publik. Tak jarang, UU ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), perkumpulan yang fokus pada kebebasan berekspresi, mencatat ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak 2008 dengan hampir setengah kasus UU ITE menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. SAFEnet menemukan UU ITE sering digunakan dengan pola-pola pemidanaan untuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok.

Kasus Gilang menambah deretan panjang penyalahgunaan UU ITE di Indonesia. Kasus ini bukan berkaitan dengan e-commerce ataupun sebuah kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi. Dugaan perbuatan Gilang lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP.

Pasal KUHP yang bisa digunakan

Polisi menyebut Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, dan dapat diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Kepolisian menjustifikasi penggunaan UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan.

Mereka mengatakan telah menelaah beberapa pasal dalam KUHP, yakni Pasal 292, Pasal 296, dan Pasal 297 KUHP, dan mengatakan tidak ada satupun bisa diterapkan. Pasal-pasal tersebut masing-masing mengatur kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak,

Namun, menurut kami, Pasal 289 KUHP bisa digunakan dalam kasus Gilang.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 289, KUHP)”

Ada dua unsur penting dalam pasal ini: “perbuatan cabul” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sehingga, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual. Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah.

Oleh karena itu, perbuatan Gilang termasuk sebagai bentuk perbuatan cabul.

Korban, dalam utas Twitter, mengatakan Gilang menggunakan ancaman bunuh diri untuk memaksa korban mau menuruti keinginannya, termasuk untuk melakukan pembungkusan dengan kain terhadap teman korban.

Gilang juga menyebut dirinya menderita penyakit dengan maksud agar korban tidak membantah permintaannya. Ini merupakan bentuk ancaman yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menghilangkan rasa percaya diri maupun rasa aman pada diri seseorang.

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebut kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Lebih lanjut, studi 2008 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Publik di Kanada menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ancaman, pengabaian, penghinaan, maupun isolasi.

Keterlibatan ahli

Dalam kasus yang unik seperti kasus Gilang, keterangan ahli, yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan, memainkan peranan yang besar dalam pembuktian. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam kasus Gilang, keterangan ini dapat diberikan oleh ahli psikologi dan seksologi. Ahli diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa perbuatan Gilang dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP.

Keterangan yang diberikan oleh ahli-ahli, digabung dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dapat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus kasus ini dengan menggunakan KUHP.

Kasus-kasus serupa seharusnya tidak dijerat dengan UU ITE. Penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/amp/uu-ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah-144876

Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Tertangkapnya buronan terpidana dalam kasus cessie Bank Bali Djoko s Tjandra membuka tabir modus keterlibatan sejumlah oknum aparat penegak hukum, mulai advokat, polisi, dan jaksa. Alih-alih menegakan hukum, aparat penegak hukum justru cawe-cawe dengan pelaku tindak pidana. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu perubahan terintegrasi antar lembaga penegak hukum guna mencegah penegak hukum terjerembab dalam kasus hukum.

Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dimulai dari semua lembaga penegak hukum. Tak hanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, faktanya advokat pun memiliki peran besar dan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain.

Dalam praktiknya, tak sedikit advokat tersandung kasus korupsi saat membela kliennya. Seperti terlibat kasus suap, hingga menghalang-halangi penegak hukum dalam memeriksa kliennya dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Memang dia membela kliennya, tapi tetap dia seharusnya membela keadilan,” ujar Dio dalam webinar bertajuk “Urgensi Pemberantasan Korupsi Melalui Reformasi Terintegritasi Lembaga Penegak Hukum”, Rabu (12/8/2020). (Baca Juga: Penangkapan Djoko Tjandra Pintu Masuk Bongkar Mafia Hukum)

Dalam kasus Djoko Tjandra misalnya, penasihat hukumnya Anita Dewi Kolopaking terseret dugaan kasus pemalsuan dokumen terkait pelarian Djoko Tjandra yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bagi Dio, peran organisasi advokat menjadi penting dalam menegakan kode etik. Ketika advokat tersandung hingga berstatus terpidana kasus korupsi, organisasi advokat perlu bertindak memberi sanksi etik hingga mencabut lisensi izin praktik sebagai advokat.

“Peran organsasi advokat ketika mendidik para calon advokat sebelum mengantongi izin praktik beracara pun menjadi penting,” lanjutnya.

Namun demikian, pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap dilakukan bersama seluruh institusi penegak hukum. Adanya kesamaan cara pandang dalam pemberantasan korupsi menjadi kunci utama. Setidaknya, masing-masing institusi memiliki kewajiban dan konsisten menjaga para aparaturnya konsisten menghindari terjadinya praktik korupsi. Karena itu, menurutnya upaya pemberantasan korupsi sangat membutukan integrasi dan komitmen antar penegak hukum dalam sebuah criminal justice system.

“Kita perlu bagaimana berbagi peran lembaga penegak hukum dan peradilan bersinergi dan duduk bareng mencari cara dan upaya pencegahan bersama yang efektif,” sarannya.

Celah korupsi di peradilan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menilai kasus Djoko Tjandra menjadi momentum seluruh lembaga penegak hukum berkaca, sekaligus bersih-bersih dari praktik korupsi. Liza menyoroti dari aspek lembaga peradilan. Dia menjabarkan praktik korupsi terbagi menjadi dua.

Pertama, praktik korupsi sistemik yakni memanfaatkan kelemahan birokrasi sebagai peluang melawan hukum serta mengambil keuntungan. Seperti sebelum periode 2016, alur penanganan perkara di MA terbilang panjang birokrasinya. Hal itu terbuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, korupsi nonsistemik yakni tanpa menggunakan kelemahan birokrasi secara terstruktur.

Dia pun membeberkan penyebab terjadinya korupsi di lembaga peradilan. Pertama, adanya pergeseran fungsi kasasi di MA. Idealnya, MA sebagai pengadil upaya kasasi tidak memutus berat ringannya hukuman terhadap kasus pidana atau pidana korupsi. Fungsi kasasi sejatinya hanya menilai tepat atau tidaknya penerapan hukum judect factie oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.

“Praktiknya, MA seperti menjadi pengadilan tinggi kedua memutus berat ringannya hukuman untuk kasus pidana dan kasus korupsi. MA bisa menaikan atau menurunkan hukuman. Pergeseran ini menjadi celah korupsi. Jika MA melakukan fungsi kasasi secara ideal, maka akan meminimalisir celah terjadinya korupsi,” kata dia.

Kedua, proses birokrasi penanganan perkara yang panjang. Meski MA kini telah membuat terobosan  dengan mengefektifkan dan mengefisienkan proses penanganan perkara dengan memusatkan pada kepaniteraan, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, format putusan MA sedemikian tebal dan panjang yang hanya mengulang-ngulang surat dakwaan, tuntutan. Padahal, pertimbangan hukum putusan tidak banyak. Tapi kini, MA membuat kebijakan supaya format putusan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kalau penanganan berkas perkara yang sedemikian panjang dan ribet akan menjadi membuka celah terjadinya praktik korupsi (suap, red),” kata dia.

Ketiga, organisasi peradilan satu atap yang sentralistis dan akuntabilitasnya cukup lemah. Sejak beberapa tahun terakhir, MA sudah menganut sistem satu atap, sehingga semua kebijakan terkait teknis peradilan, administrasi hingga finansial berada di bawah MA. Nah, banyak pihak yang berharap agar MA bisa menjaga akuntabilitas dan transparansinya.

Sayangnya, sistem pengawasan internal oleh Badan Pengawasan (Bawas) tak mampu menjangkau semua satuan kerja (satker). Tak hanya itu, Bawas tak hanya mengawasi satker dan aparaturnya termasuk termasuk pengelolaan keuangan, tapi juga mengawasi ribuan hakim di seluruh Indonesia dalam penanganan perkara

Liza mendorong MA membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki  kewenangan mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah pun bertanggung jawab terhadap reformasi peradilan dan berupaya mengintegrasikan lembaga penegak hukum. Seperti membuat tim satuan tugas yang terdiri dari masing-masing lembaga penegak hukum “Sehingga penegakan hukum bisa berjalan bersama-sama,” ujarnya.

Kejaksaan dan hilangnya peran KPK

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan Kejaksaan pun tak lepas dari sorotan masyarakat. Apalagi, dalam kasus Djoko Tjandra ada oknum jaksa yang terlibat. Meski teorinya jaksa bekerja secara independen dalam penegakan hukum, namun faktanya dalam membuat rencana tuntutan (rentut) saja masih berjenjang.

Selain terdapat peran lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kejaksaan. Namun, perannya tak bertaji. Padahal fungsi dan kewenangan cukup memadai. Persoalannya, dalam menindaklanjuti sebuah pengaduan masyarakat, Komisi Kejaksaan menyampaikan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti pengawas internal. Kata lain, pengawas eksternal tak dapat langsung mengambil tindakan atau menjatuhkan sanksi.

Di sisi lain, meningkatkan tindak pidana korupsi berdampaknya terjadinya bencana. Tak hanya bencana perekonomian nasional, namun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi mesti dilakukan dengan cara-cara luar biasa. UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK telah mengatur jelas proses hukum terhadap aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewenangan KPK menyelidik dan menyidik aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Djoko Tjandra misalnya, kata Asfin, ada peran KPK yang hilang yakni peran koordinasi.

Menurutnya, meski kepolisian dan kejaksaan memproses jajarannya yang terlibat secara internal, namun perlu dipertanyakan sejauh mana prosesnya bakal membuka tabir lebih lanjut keterlibatan oknum lain. “Nah disitulah peran KPK untuk (proaktif, red) melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk penegak hukum. Karena aparat penegak hukum menjadi bagian dari korupsi itu sendiri,” katanya.

 

Tulisan ini dimuat dalam media HukumOnline di : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f34b17f7db16/perlu-integrasi-dan-komitmen-aparat-hukum-dalam-pencegahan-korupsi?page=all

Apa Kabar Indonesia Malam – Tv One Jerinx : Bui Akhir Cuitan “IDI kacung WHO”

Dio Ashar (Direktur Eksekutif IJRS) menjadi salah satu narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam – TV One (13/08/2020) untuk membahas masalah Jerinx : bui akhir cuitan “IDI kacung WHO”.

Dio menyampaikan : “walaupun saya pribadi tidak setuju sikap Jrx dalam isu Covid ini. Tapi saya merasa pemberian pidana dengan UU ITE tidak tepat. Penggunaan Pasal 28 ayat (2) untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya jelas tidaklah tepat dan menyalahi makna dari ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang termasuk ke dalam kategori penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian/kekerasan/diskriminasi berdasarkan SARA”.

Tidak hanya penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap Jerinx yang tidak tepat, penggunaan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik juga sama sekali tidak berdasar. Pasal 27 ayat (3) dalam penerapannya haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu.

Jika ingin tahu lebih jauh bisa cek ke rilis pers IJRS dan Koalisi Masyarakat Sipil di bit.ly/SemuaBisaKena