Bukan Hanya Soal Kekerasan: Memaknai Ketidakberdayaan Dalam Perkosaan

Oleh Maria I. Tarigan dan Naomi R. Barus (Peneliti IJRS)

Bulan lalu, seorang anak perempuan (20 tahun) dari seorang tersangka mengaku telah diperkosa oleh kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Parigi, Sulawesi Tengah, yang menjanjikan status bebas untuk sang ayah yang tengah ditahan dalam kasus pencurian hewan ternak.

Korban mengaku telah dirayu berkali-kali dan dijanjikan uang oleh si perwira polisi. Setelah setuju bertemu dengan pelaku di sebuah hotel, korban kemudian diperkosa dan diberikan uang.

Ada perdebatan mengenai pasal yang dapat dikenakan terhadap perbuatan pelaku. Banyak yang berpendapat bahwa pelaku dapat dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perkosaan di luar pernikahan dengan memperluas makna kekerasan menjadi tidak sebatas kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis.

Di lain sisi, peristiwa ini dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 284 KUHP terkait perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah. Namun, Pasal 284 akan turut menjerat korban sebagai pihak yang ikut melakukan perzinaan.

Selain kasus di atas, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan yang sama. Dalam kasus ini, anggota Polsek Kutalimbaru mencabuli seorang istri dari tersangka narkoba di sebuah hotel setelah pelaku meminta korban untuk bertemu dengan alasan ingin membicarakan kasus suaminya.

Kekerasan seksual: memahami kompetensi dalam persetujuan

Persetujuan (consent) selalu identik dengan keleluasaan seseorang untuk memberikan persetujuan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan. Keleluasaan seseorang dalam memberikan persetujuan tidak terlepas dari kapasitas orang tersebut dalam memberikan persetujuan.

Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini juga berarti bahwa suatu tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual.

Kendati demikian, dalam beberapa kondisi, persetujuan yang diberikan dengan bebas oleh korban tidak lagi menjadi penting dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak. Kondisi yang dimaksud adalah ketika orang tersebut memang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (non competent consent).

Konsep non competent consent berangkat dari pemahaman bahwa setiap tindakan dari individu harus dilakukan dengan kesadaran penuh, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai kompetensi dirinya adalah pihak yang cakap di depan hukum.

Terdapat sejumlah ukuran yang dapat dipergunakan dalam menentukan kapasitas individu untuk memberikan persetujuan.

Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat (AS), mengkategorikan mereka yang masuk ke dalam non competent consent adalah anak-anak (bawah 18 tahun), orang dewasa rentan (berusia di atas 70 tahun), orang yang tidak memiliki kapasitas mental, orang tak berdaya, orang yang tidak sadarkan diri, dan orang dalam keadaan mabuk.

Ketika pihak-pihak di atas melakukan suatu tindakan seksual (seperti persetubuhan), tindakan tersebut sudah termasuk sebagai kekerasan seksual, terlepas dari adanya persetujuan yang diberikan. Persetujuan tidak lagi relevan untuk dipertanyakan dalam kondisi ini.

Maka penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan.

Yang harus dipastikan adalah apakah tindakan atau aktivitas seksual tersebut dilakukan di bawah keadaan-keadaan yang koersif.

Keadaan koersif tidak hanya sebatas pada kekerasan secara fisik, tetapi juga pada kekerasan psikis, maupun bentuk lainnya, antara lain ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan, rangkaian kebohongan, bujuk rayu, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau adanya relasi kuasa, dan intimidasi.

Kekerasan secara psikis tidak selamanya timbul melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sangat jelas, bahwa pelaku di Parigi telah menyalahgunakan kekuasaannya atas korban. Ini kerap terjadi pada kasus pelaku memiliki relasi kuasa dengan korban.

Relasi kuasa merupakan hubungan sosial yang tidak setara antara satu pihak dengan pihak lainnya: salah satu pihak memiliki kuasa lebih atas pihak lainnya.

Relasi kuasa menimbulkan ketidakberdayaan korban. Pada umumnya, pelaku akan memanfaatkan kerentanan, kepercayaan, dan ketergantungan korban kepadanya. Oleh karena itu, ketidakberdayaan korban juga menjadi salah satu bentuk dari non competent consent.

Dalam kasus di Parigi, persetujuan yang korban berikan merupakan bentuk keterpaksaan.

Kondisi tidak berdaya terjadi ketika seseorang tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa hal yang terjadi terhadapnya merupakan tindakan atau aktivitas seksual dan akibatnya korban terpaksa menerima tindakan yang akan diperbuat terhadap dirinya.

Ketidakberdayaan dapat didasari oleh kapasitas mental dan fisik seseorang, kondisi disabilitas, atau atas dasar pengaruh alkohol atau narkotika.

Ukuran ketidakberdayaan bersifat subjektif sebab titik kondisi tidak berdaya setiap orang berbeda-beda dengan penyebab yang berbeda-beda pula.

Ketentuan tentang perkosaan

Di Indonesia, Pasal 285 KUHP tentang pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan umum digunakan untuk mengatur tindak pidana perkosaan.

Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan tidak hanya terbatas pada Pasal 285 itu.

Terdapat beberapa pengaturan lain yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 286.

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berbeda dengan Pasal 285 yang menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 mengatur kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sayangnya, kondisi ketidakberdayaan dalam Pasal 286 selama ini hanya didefinisikan sebatas ketidakberdayaan fisik, yaitu mabuk, pingsan, sakit, atau kondisi lain yang menyebabkan korban tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Kendati demikian, terbuka kemungkinan Pasal 286 untuk ditafsirkan secara lebih luas daripada kondisi ketidakberdayaan fisik.

Secara luas, ketidakberdayaan (incapacitation) dalam suatu hubungan seksual adalah kondisi seseorang tidak dapat membuat keputusan secara rasional dan masuk akal karena kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikistidak sadar atau tidak paham apa yang ia alami adalah suatu hubungan seksual.

Kondisi korban di Parigi bisa termasuk kondisi ketidakberdayaan psikis yang disebabkan adanya kondisi relasi kuasa. Dengan demikian, Pasal 286 dapat digunakan untuk menjerat si perwira polisi.

Peran penting hakim dalam pemaknaan suatu ketentuan

Perluasan makna ketidakberdayaan dalam Pasal 286 merupakan salah satu contoh bentuk penafsiran ekstensif yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penafsiran ekstensif bersifat memperluas makna yang terdapat dalam suatu aturan hukum dengan tetap berpegang pada maksud asli dari aturan hukum.

Penafsiran semacam ini cukup sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

Ini sejalan dengan mandat hakim miliki, yakni tidak semata menjadi corong dari undang-undang tapi juga mengadili dan memutus perkara bahkan ketika tidak ada hukum yang mengaturnya — atau kalau pun ada, aturan hukum tersebut masih kurang jelas.

Karena itu juga, hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perluasan makna suatu ketentuan bisa dilakukan hakim, bahkan seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus yang belum secara tegas diatur.

Ini demi menjamin keadilan bagi orang-orang seperti para korban kekerasan seksual yang berada di bawah ketidakberdayaan psikis maupun relasi kuasa.

Tidak berhenti di penafsian

Penggunaan penafsiran terhadap ketentuan UU yang ada dapat menjadi solusi sementara untuk menutup kekosongan maupun ketidakjelasan hukum.

Akan tetapi, akar permasalahannya masih ada: aturan hukum yang sudah tertinggal zaman, tidak relevan, dan tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Upaya untuk merumuskan aturan kekerasan seksual yang lebih komprehensif dan akomodatif sedang dilakukan melalui pembahasan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pembaruan terhadap hukum pidana juga tengah dilakukan melalui revisi KUHP, termasuk di dalamnya tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan dan perbuatan cabul. Harapannya, pembaruan pengaturan kekerasan seksual dapat menghadirkan jaminan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual yang masih belum dilindungi oleh aturan hukum yang ada.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/bukan-hanya-soal-kekerasan-memaknai-ketidakberdayaan-dalam-perkosaan-171011

Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana?

Oleh Nanda Oktaviani (Peneliti)

Kisah Canon, seekor anjing yang mati setelah ditangkap aparat setempat untuk dipindahkan dari Pulau Banyak ke daratan Aceh Singkil, Aceh, mendapat banyak perhatian publik belum lama ini. Pemindahan anjing itu oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkaitan dengan peraturan di tujuan wisata halal yang tidak mengizinkan keberadaan anjing di tempat itu. Ada dugaan Canon mati karena kehabisan nafas dalam pemindahan menggunakan keranjang yang tertutup. Satpol PP setempat menyatakan pemindahan itu sudah sesuai prosedur dan anjing itu diduga mati karena stress.

Kisah Tayo, seekor kucing peliharan yang dicuri dan dijagal di Medan, memiliki ujung yang berbeda dengan Canon. Si penjagal kucing Tayo, Rafeles Simanjuntak, mendapat hukuman 2,5 tahun penjara karena terbukti mencuri dan membunuh hewan peliharaan orang lain. Aturan melindungi hewan dan menghukum orang yang menyiksa binatang sudah ada di Indonesia, tapi penerapannya belum maksimal.

Nomor satu dalam konten penyiksaan hewan

Kisah Canon dan Tayo seakan menegaskan predikat ‘juara dunia’ untuk Indonesia dalam konten penyiksaan hewan. Laporan Asia for Animals Coalition (AfA) tahun ini, Indonesia menempati pada peringkat 1 untuk wilayah yang terbanyak baik dalam pembuatan maupun pengunggahan konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

AfA mengkaji 5.480 konten penyiksaan hewan yang berhasil didokumentasikan dari YouTube, Facebook dan Tiktok. Dari jumlah ini, 1.626 konten dibuat di Indonesia dan 1.569 konten diunggah di Indonesia. Kasus penyiksaan terhadap hewan merupakan fenomena global. Di tingkat dunia, pada 2019 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan konvensi kesehatan dan perlindungan hewan (United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP)).

Usulan konvensi ini sudah ada sejak 1988 lewat inisiatif International Convention for the Protection of Animals (ICAP). Pada 2005, Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) diusulkan untuk menjadi kesepakatan di PBB. UNCAHP ini menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan hewan dan kesehatan global yang dihadapi dunia. Apakah Indonesia sudah memenuhi konvensi ini?

Aturan perlindungan hewan

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya. Pada Pasal 302 mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah. Penganiayaan ringan dalam pasal tersebut adalah tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

Penganiayaan berat adalah jika tindakan mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka berat, atau mati. Pasal 540 mengatur bahwa seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak Rp 200 ribu jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/ kudisan/ luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minuman.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Pada UU ini ditekankan bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta denda paling sedikit Rp 1 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 juta.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan. Kebebasan ini adalah bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa sakit, cidera dan luka; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan bebas untuk mengepresikan perilaku alaminya.

Belum efektif

Jelas, bahwa ada regulasi yang mengatur bahwa orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan dapat dipidana. Penerapan regulasi dengan baik tentunya dapat menghapus tindakan penyiksaan terhadap hewan. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah aturan-aturan ini telah berhasil untuk diterapkan?

Menurut Doni Herdaru Tona, pendiri Animal Defender Indonesia (ADI) yang juga terlibat dalam advokasi kasus Tayo di atas, aturan hukum bagi penyiksa hewan masih terlalu ringan. Aturan dan ancaman hukuman yang ringan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyiksaan hewan. Terlebih lagi, menurut Doni, para aparat penegak hukum masih “meremehkan” laporan terkait penyiksaan hewan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana-171120

Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia

 

oleh Maria I Tarigan (peneliti) dan Naomi Rehulina Barus (peneliti)

Kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kembali mendapat sorotan. Kepolisian mengatakan bahwa yang terjadi terhadap tiga anak berumur di bawah 10 tahun terkait bukan pemerkosaan, melainkan pencabulan.

Melalui konferensi pers daring pada Rabu, 13 Oktober 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, menjelaskan lebih lanjut bahwa dugaan ini didasarkan pada hasil visum di Puskesmas Malili yang diterima pada 15 Oktober 2019.

Menurut hasil wawancara polisi terhadap salah satu dokter, didapati bahwa tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban.

Di lain pihak, dokter yang berbeda di Rumah Sakit Vale Sorowako menemukan peradangan di sekitar vagina dan dubur korban. Dalam perjalanannya, Kepolisian Resor Luwu Timur menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan karena dinilai kurang bukti.

Pernyataan polisi tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat luas terkait perbedaan antara ‘pencabulan’ dan ‘pemerkosaan’, serta ancaman hukuman terkait.

Sebenarnya apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?

Perkosaan dan pencabulan
Secara umum, perkosaan dan pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Lalu, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan.

Lantas, apa yang dimaksud sebagai ‘persetubuhan’ maupun ‘perbuatan cabul’?

Salah satu definisi persetubuhan diutarakan oleh R. Soesilo dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.”

Buku R. Soesilo tentang KUHP merupakan salah satu buku ‘klasik’ di dunia hukum Indonesia.

Lebih lanjut, riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 terhadap 50 putusan peradilan terkait perkosaan menunjukkan bahwa seluruh putusan tersebut mendefinisikan persetubuhan sebagai “penetrasi terhadap vagina oleh penis”, terlepas ada atau tidaknya air mani.

Akan tetapi, 41 dari 50 putusan yang diteliti tetap menyinggung keberadaan sperma atau air mani – baik yang dikeluarkan di dalam vagina maupun di luar – dalam pertimbangannya.

R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Hingga saat ini, definisi perkosaan dan pencabulan telah mengalami perkembangan.

Pada tahun 2004, Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( PKDRT) menetapkan sebuah ketentuan dalam Pasal 46 yang yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP yang awalnya hanya mengatur perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan.

Tidak hanya itu, Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak tahun 2002 — dan diperbarui pada 2014 — mengatur pula bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dibutuhkan dalam membuktikan adanya perkosaan atau pencabulan terhadap anak.

Sepanjang terdapat bukti bahwa perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi, pelaku sudah dapat dijerat dengan pemidanaan.

Masalah pemaknaan istilah
Pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah.

Pemaknaan persetubuhan dalam perkosaan, misalnya, masih terbatas pada penetrasi penis dan vagina — dan dalam banyak kasus — sampai mengeluarkan air mani.

Penafsiran ini akan menyulitkan proses pembuktian pada kasus persetubuhan yang dilakukan dengan memakai kondom, atau ketika pelaku (laki-laki) menderita azoospermia — yakni kegagalan pembentukan sperma atau tidak adanya spermatozoa di dalam semen.

Tidak hanya itu, dengan definisi perkosaan saat ini, maka tindakan pelaku yang menggesekkan atau menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan (tidak sampai masuk) tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan persetubuhan.

Sama halnya dengan penetrasi alat kelamin laki-laki atau penetrasi benda selain alat kelamin ke anggota tubuh lain pada korban, misalnya mulut (oral) maupun anus (anal). Perbuatan-perbuatan ini hanya akan dijerat sebagai pencabulan.

Pasal 285 KUHP juga secara spesifik menyebutkan perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan, sedangkan Pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul – baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku.

Hal ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada laki-laki — selain dalam konteks rumah tangga atau terhadap anak — tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan, melainkan sebagai pencabulan.

Padahal, ancaman pidana maksimal pada pencabulan adalah 9 tahun; ini 3 tahun lebih rendah dibanding ancaman pidana pada perkosaan.

Perkosaan maupun pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku.

Padahal, jika kita berkaca pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan (consent) dari orang lain tersebut.

Konsep persetujuan dalam hal ini juga berarti bahwa orang lain tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuannya, salah satunya adalah bahwa ia berada dalam kondisi yang sadar, sukarela, dan tidak mengalami keadaan koersif.

Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya.

Kondisi-kondisi ini masih belum diakomodasi dalam pemaknaan perkosaan dan pencabulan sebagai kekerasan seksual dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perlu pendefinisian ulang
Saat ini, pengaturan mengenai tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, sedang dirumuskan ulang melalui rancangan undang-undang.

Ini menjadi momentum untuk mendefinisikan ulang tindak pidana kekerasan seksual, terutama perkosaan. Masih banyak kondisi dan kebutuhan yang belum dapat diakomodasi dalam pemaknaan tindak pidana perkosaan saat ini.

Sebagai pembanding, Federal Bureau Investigation (FBI) di Amerika Serikat (AS), awalnya mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan seksual yang dilakukan kepada perempuan secara paksa dan bertentangan dengan keinginannya. Definisi ini berlaku sejak tahun 1980-an sampai dengan 2013.

Melalui Uniform Crime Report (UCR) pada 2013, FBI melakukan pembaruan terhadap definisi perkosaan.

Tindak pidana perkosaan menurut FBI kini memiliki definisi dan cakupan yang lebih luas, yakni penetrasi, sekecil apapun, terhadap vagina atau anus dengan menggunakan anggota tubuh atau benda, atau penetrasi oral dengan alat kelamin orang lain, tanpa persetujuan dari korban.

Definisi ini dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di Indonesia.

Selain menghapus klasifikasi spesifik terhadap pelaku dan korban, definisi ini juga memperluas cakupan persetubuhan serta menekankan pada pentingnya persetujuan.

Ketiadaan persetujuan dari korban — dengan cara apapun — sudah cukup untuk menjerat pelaku atas tindak pidana perkosaan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia-169846

Siapkah Polisi Menjadi Garda Terdepan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual?

oleh Arsa Ilmi Budiarti (Peneliti)

Pekan kemarin, jagat media sosial diramaikan dengan hasil reportase Project Multatuli tentang proses pelaporan kasus tiga anak korban perkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Reportase ini menggambarkan perjalanan seorang ibu yang berupaya untuk mencari keadilan bagi ketiga anaknya dengan melaporkan kasus tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Kepolisian Resor Luwu Timur hingga Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan bahkan melalui proses yang sangat menyedihkan.

Kisah ini kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat yang diikuti dengan ramainya tagar #PercumaLaporPolisi di berbagai platform media sosial.

Kesaksian-kesaksian yang muncul dengan tagar tersebut menggambarkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan masyarakat ketika berurusan dengan polisi dalam berbagai perkara termasuk kasus kekerasan seksual.

(Tidak) melaporkan kekerasan seksual

Ramainya #PercumaLaporPolisi menunjukkan ada anggapan di masyarakat bahwa urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukan hal yang mudah dilakukan.

Temuan penelitian mengkonfirmasi hal ini. Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019  menunjukkan bahwa 38% masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah hukumnya. Mereka khawatir dan takut jika melapor, maka masalahnya akan jadi lebih rumit.

Menariknya, sebagian besar masyarakat (60,5%) yang mau melaporkan masalah hukumnya, justru memilih untuk melapor ke lembaga non-negara atau ke mekanisme informal seperti ke keluarga atau ke pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau desa, kelurahan setempat.

Studi tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar (52%) anggota masyarakat yang enggan melakukan apa pun terhadap masalah hukumnya tersebut adalah perempuan.

Temuan ini dikuatkan oleh hasil Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender dari International NGO Forum Indonesia (INFID) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 57,3% responden dengan pengalaman kekerasan seksual — yang mayoritas adalah perempuan — memutuskan untuk tidak melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialami.

Alasan mereka beragam, mulai dari takut, malu, hingga tidak tahu harus melapor ke mana.

Sebagian besar responden (57%) yang mengalami kekerasan seksual mengatakan pada akhirnya tidak memperoleh penyelesaian dalam masalah yang mereka alami.

Jika pun ada penyelesaian, hasil yang didapat tidak mengutamakan kepentingan terbaik korban contohnya seperti dengan membayar sejumlah uang hingga dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual.

Di sisi lain, ada hambatan dari sisi penegak hukum.

Mayoritas responden menganggap penanganan aparat penegak hukum terhadap perkara kekerasan seksual itu cenderung responsif. Namun responden yang menjawab demikian adalah mereka belum pernah mengalami kekerasan seksual.

Sebaliknya, mayoritas responden yang beranggapan aparat tidak responsif adalah mereka pernah mengalami kekerasan seksual.

Polisi di garda terdepan

Di sisi lain, riset yang sama menunjukkan bahwa 43,8% responden yang tahu harus melapor ke mana ketika mengalami kekerasan seksual akhirnya lebih memilih untuk melapor ke polisi apabila mereka mengalami kekerasan seksual.

Bahkan, temuan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 juga menunjukkan bahwa secara umum (72,1%) masyarakat percaya kepada kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami.

Ini menunjukkan bahwa di satu sisi, ada harapan dan ekspektasi besar dari masyarakat terhadap kepolisian. Namun, di sisi lain bisa saja masyarakat sebetulnya tidak punya pilihan lain untuk melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialaminya.

Kantor-kantor polisi tersebar hingga level administratif paling bawah untuk memudahkan masyarakat untuk membuat pelaporan masalah hukum. Sehingga dapat dikatakan, bahwa kepolisian merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual.

Sayangnya, mekanisme pelaporan yang telah disediakan oleh kepolisian untuk penanganan kekerasan seksual belum didukung adanya perspektif perlindungan korban yang baik dari beberapa anggota polisi.

Alih-alih memperoleh perlindungan dan bantuan, saat melaporkan kekerasan seksual yang dialami, para korban justru mengalami menjadi korban kembali serta harus menghadapi pertanyaan yang seringkali menyudutkan, tidak empati, hingga melecehkan.

Selain itu, tidak hanya polisi namun juga aparat penegak hukum secara umum cenderung abai terhadap kondisi psikologis korban yang menyebabkan korban yang mengalami kekerasan seksual harus menghadapi proses hukum yang panjang dengan perilaku aparat yang tidak empatik.

Wajar bila para korban memutuskan untuk mengandalkan mekanisme informal atau pihak-pihak di luar negara untuk penyelesaian permasalahan hukumnya.

Maka menjadi pertanyaan, apakah polisi dapat benar-benar siap menjadi garda terdepan pelaporan perkara kekerasan seksual?

Menyiapkan polisi

Ketika terdapat korban kekerasan seksual yang melapor, petugas polisi seharusnya menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi korban untuk menceritakan masalahnya. Polisi seharusnya memastikan keberadaan pendamping korban, jaminan keselamatan korban, adanya pernyataan atau pertanyaan yang tidak menghakimi dan menghargai korban hingga jaminan terwujudnya akses keadilan.

Ini bukan sesuatu yang baru; semua poin ini telah tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang dikhususkan untuk perempuan dan anak.

Selain itu, langkah-langkah untuk memastikan perlindungan korban perempuan dan anak juga telah ditetapkan dalam berbagai pengaturan seperti Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Polisi sebagai aparat hukum negara perlu menelaah kembali dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan korban, perempuan, dan anak sesuai berbagai UU tersebut ketika menangani pelaporan perkara kekerasan seksual.

Selain itu, dalam mekanisme pelaporan kekerasan seksual, secara lebih khusus, polisi perlu juga memperhatikan kondisi fisik, psikis maupun kebutuhan pemulihan korban.

Ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya penasihat/pendamping hukum, pendamping psikologis hingga pendamping sosial bagi korban.

Untuk memahami kondisi-kondisi tersebut, polisi dapat meminta rekomendasi atau mendorong adanya peran dari pemangku kepentingan lain seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, maupun pendamping di penyedia layanan setempat.

Hal-hal ini dapat berimplikasi pada proses penyelesaian perkara secara keseluruhan. Langkah-langkah ini dapat dan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum lain sehingga hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh polisi.

Berbagai tindakan polisi yang tidak empatik, diskrimatif, dan tidak melindungi korban masih kerap dilaporkan. Maka peningkatan kapasitas secara mendalam dan komprehensif tentang penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak masih perlu dan harus terus dilakukan baik kepada calon anggota polisi maupun polisi yang telah bertugas.

Yang tidak kalah penting juga adalah penguatan di sektor non-negara, mengingat terdapat kecenderungan yang tinggi dari masyarakat dalam melaporkan masalah hukum ke pihak-pihak di luar negara.

Penguatan tokoh atau aktor yang dipercaya masyarakat dapat diberikan untuk menerima, merespons atau bahkan meneruskan pelaporan masalah hukum.

Apalagi, pada perkara kekerasan seksual di mana korban yang takut dan malu untuk melapor, maka peran pihak-pihak yang dipercaya inilah yang dapat mendorong akses terhadap keadilan yang lebih luas.

Tulisan dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/siapkah-polisi-menjadi-garda-terdepan-mekanisme-pelaporan-kekerasan-seksual-169726

Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius

Oleh: Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rehulina Barus

Beberapa pekan yang lalu masyarakat dihebohkan dengan sebuah kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap seorang karyawan laki-laki di KPI. Di saat yang sama, seorang selebriti yang melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki juga mengundang pembicaraan karena baru saja keluar dari penjara dan disambut dengan meriah oleh beberapa kelompok masyarakat.

Di tahun 2021 sebagaimana dilansir oleh Detik.com pada 26 April, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun berinisial FA, yang tinggal di Probolinggo, Jawa Timur, mengaku telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial DAP (28 tahun). Dilansir dari Kompas 23 April 2021 pelaku menyuruh FA datang ke rumah kontrakannya untuk membicarakan pekerjaan, setibanya di rumah pelaku, FA dicekcoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak berdaya, FA dipaksa untuk melayani pelaku.

Kekerasan seksual terhadap laki-laki bukanlah sebuah fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2020 terdapat kasus yang cukup menghebohkan publik yaitu kasus Reynhard Sinaga di mana terdapat 48 korban laki-laki dan diduga melakukan 159 kasus perkosaan dan serangan seksual di Inggris. Pada bulan April 2021 silam, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp100 juta kepada HI (58 tahun) seorang pendeta di Jawa Timur yang terbukti melakukan pencabulan terhadap 11 anak di bawah umur yang terjadi bertahun-tahun.

Data kekerasan seksual terhadap laki-laki nyata tapi diabaikan

Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki khususnya anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID Tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.

Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, di mana ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, untuk kelompok umur 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan yaitu sebesar 8,3% atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.

Temuan-temuan ini menjadi menarik karena laki-laki jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Walaupun laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, banyak sekali kasus yang tak terungkap ke permukaan. Sebuah studi dari satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacuhkan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung untuk tidak melaporkannya.

Korban kekerasan seksual laki-laki memilih untuk bungkam

Selama ini toxic masculinity membuat kita meyakini bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan adalah hal yang tidak masuk akal, laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seksual—sehingga mereka tidak bisa diperkosa. Laki-laki harus cukup kuat untuk bisa melawan—sehingga mereka seharusnya dapat melawan dan kejahatan perkosaan hampir tidak mungkin terjadi. Mitos tersebut berkontribusi pada budaya di mana pemerkosaan terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan.

Dalam jurnal “Perceptions of male victims in depicted sexual assaults: A review of the literatur” yang ditulis Michelle Davies dan Paul Rogers pada 2006, selama ini ada anggapan bahwa “seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seks”. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif, menjadi inisiator dalam hubungan seksual. Sehingga, sulit untuk membayangkan ‘perempuan yang submisif’ memaksa seorang pria yang secara terang menolak untuk berhubungan seks, atau adanya laki-laki yang menolak kesempatan untuk berhubungan seks.

Laki-laki korban seksual seringkali merasa lemah, tidak berharga, dan kehilangan “kejantanannya” karena tidak mampu melindungi diri maupun komunitasnya. Belum lagi, adanya asumsi masyarakat yang menggeneralisir korban perkosaan sesama jenis sebagai bentuk penyimpangan seksual. Acapkali korban dikaitkan dengan ‘praktik homoseksualitas’ yang dianggap tabu dan tidak “normal”.

Berdasarkan jurnal ‘’Conflict-related sexual violence against men and boys’’ Wynne Russell tahun 2007, ketika menjadi korban kekerasan seksual, laki-laki dewasa maupun anak laki-laki cenderung enggan untuk melaporkan kasusnya, sehingga membuatnya sulit untuk melihat dengan akurat ruang lingkupnya. Data statistik yang masih terbatas hampir pasti sangat kurang dalam merepresentasikan jumlah korban laki-laki. Kekerasan seksual pada laki-laki ada, namun sebagian besar tidak terdokumentasi. Hal ini menyebabkan kurangnya bantuan atau keadilan bagi laki-laki yang menjadi korban.

Dampak Kekerasan Seksual yang Dialami Laki-Laki

Selama ini, sebagian besar penelitian terkait kekerasan seksual berfokus pada perempuan sebagai korban dan masih sedikit yang membahas laki-laki sebagai korban. Kurangnya pencarian kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan kurangnya penelitian terkait dampak kekerasan seksual pada laki-laki menunjukkan sikap yang ada di masyarakat—bahwa ketika kekerasan seksual terjadi pada laki-laki, hal tersebut bukanlah topik yang dapat diterima untuk didiskusikan.

Banyak tulisan tentang trauma psikologi yang dialami korban perkosaan perempuan, sementara sedikit penelitian yang membahas korban laki-laki, penelitian terhadap kasus menunjukkan bahwa laki-laki juga mengalami banyak reaksi seperti yang dialami perempuan ketika menjadi korban, yaitu depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma, dan keinginna untuk bunuh diri.

Masalah lain yang dihadapi laki-laki termasuk adanya peningkatan perasaan tidak berdaya, citra diri yang rusak dan adanya jarak emosional dengan orang lain (emotional distancing). Tidak jarang seorang laki-laki korban perkosaan justru menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang dialami, mempercayai bahwa dirinya yang memberikan kesempatan kepada pelaku.

Minimnya perlindungan hukum bagi korban laki-laki

Tidak dapat dipungkiri, kurangnya atensi publik terhadap kasus-kasus kekerasan seksual selain daripada laki-laki sebagai pelaku terhadap korban perempuan, telah membatasi pengadvokasian reformasi politik hukum bagi para korban. Dalam jurnal “Gender Neutrality, rape, and Trial Talk” yang ditulis Philip Rumney tahun 2008, meskipun sebagian besar negara seperti Amerika telah mengadopsi peraturan perundang-undangan yang responsif gender, masih ada celah hukum yang mendiskriminasi korban laki-laki.

Berdasarkan paper “Into The Mainstream: Addressing Sexual Violence against Men and Boys in Conflict” dari Plan Internasional tahun 2014 fakta ini didukung berdasarkan hasil survei terhadap 189 negara di mana dua puluh satu negara di antaranya belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban laki-laki. Perkosaan terhadap laki-laki tidak didefinisikan pada terminologi atau klasifikasi kejahatan yang sama layaknya korban perempuan, karena perkosaan terhadap perempuan mungkin memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, atau tidak diakuinya perkosaan terhadap laki-laki sebagai suatu delik yang dapat dipidana.

Problematika yang serupa juga terjadi di Negara Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang belum mengenal istilah “kekerasan seksual”, memberikan penafsiran yang sempit terhadap laki-laki korban perkosaan. Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Sama halnya dengan rumusan Pasal 286 hingga 288 KUHP.

Dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo menjelaskan bahwa pembuat aturan memandang pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki, tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan bagi laki-laki, seperti halnya seorang perempuan yang dirugikan (hamil) atau melahirkan anak karena perbuatan itu.

Mau tidak mau, Aparat Penegak Hukum kerap menggunakan Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP (‘perbuatan cabul’), ketika menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Pasal-pasal tersebut dinilai “lebih” responsif gender sebab tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maupun sebaliknya. Unsur ‘seseorang’ yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku untuk siapa saja.

Hal yang perlu dilakukan kedepan

Hal yang penting yang dibutuhkan adalah pengumpulan data yang sistematis, semua data harus dapat dipecah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Selain itu, perlu adanya ruang bagi para ahli untuk berdiskusi tentang cara memberikan bantuan untuk laki-laki dan anak laki-laki korban kekerasan seksual, mengingat isu ini luar biasa sensitif bagi korban dan masyarakat sehingga perlu strategi yang perlu dipikirkan masak-masak sebagaimana disebutkan dalam paper “Sexual violence against men and boys” oleh Wynne Russell. Mengingat korban laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda dari korban perempuan dan seringkali enggan untuk membahas kekerasan seksual yang dihadapinya dan dampaknya.

Selain itu, penyintas kekerasan seksual biasanya mengalami gangguan stress pasca trauma (PTSD), sehingga seorang penyintas perkosaan biasanya disarankan untuk berkonsultasi dengan crisis centre atau orang yang ahli dalam hal tersebut. Sebagian besar penyedia layanan dikelola oleh perempuan, namun mereka juga biasanya memiliki konselor pria dan perempuan. Korban dapat menanyakan apakah lembaga layanan memiliki staf laki-laki atau tidak.

Konseling dapat membantu mengatasi reaksi fisik dan emosional dan memberikan korban informasi yang diperlukan terkait prosedur medis dan proses peradilan. Korban juga memiliki hak untuk melaporkan kejahatan yang dialami, namun karena aparat penegak hukum tidak selalu peka terhadap laki-laki korban perkosaan penting untuk memiliki teman atau pendamping yang dapat mendampingi dalam pelaporan tindak pidana dan agar mendapatkan dukungan dan bantuan.

 

Tulisan ini dimuat dalam media HukumOnline.com : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6151421019441/kekerasan-seksual-pada-laki-laki–diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/?page=1

“Nikahin aja!”: Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban

Oleh Bestha Inatsan A. dan Marsha Maharani

Beberapa saat yang lalu, masyarakat dihebohkan berita anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bernama Amri Tanjung (21 tahun) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan eksploitasi secara seksual seorang anak perempuan di bawah umur.

Kontroversi juga muncul karena pelaku berniat menghapus kesalahannya dengan cara menikahkan korban.

Kasus seperti itu bukan yang pertama kali terjadi.

Kekerasan seksual menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, serta berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis. Korban juga terpapar risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi penyakit menular seksual.

Dengan berbagai risiko berlapis dan berjangka panjang, korban dan keluarganya membutuhkan sistem penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang berkualitas.

Solusi menikahkan korban dengan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.

Mengabaikan hak korban

Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban adalah hal yang sering terjadi.

Berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) yang salah satunya berbicara dengan 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2% kasus di mana pelaku dipenjara.

Sebanyak 26.2% korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus – sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah di mana pelaku hanya membayar sejumlah uang. Hal ini dilakukan dengan dalih yang beragam, dari menutup aib keluarga, agar anak yang dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana. Padahal, menikahkan korban dengan pelaku berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara emosional, fisik, maupun seksual, serta merampas hak korban untuk memulihkan dirinya.

Alih-alih fokus pada pemulihan dan kebutuhan korban, solusi pernikahan justru mengkerdilkan kekerasan dan trauma yang dialami korban.

Kesalahpahaman tentang “restorative justice”

Survey tahun 2016 yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) menemukan bahwa 51.6% dari sekitar 2000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku. MaPPI-FHUI juga menemukan bahwa banyak putusan hakim menggunakan alasan tersebut sebagai landasan untuk meringankan hukuman – seakan kerugian yang dialami korban sebagian terhapuskan dengan terjadinya pernikahan.

Di sini, masih ada anggapan yang keliru terkait restorative justice (keadilan restoratif), yakni konsep keadilan berbasis pemulihan hak yang sering digaungkan oleh aparat penegak hukum. Nampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Padahal, menurut European Forum for Restorative Justice, keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana.

Artinya, menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum. Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak sehingga membungkam suara korban.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual harus fokus melakukan setidaknya tiga hal: memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami, membuat pelaku menyadari dampak dari kesalahannya, untuk pelaku kemudian menjalani konsekuensinya secara hukum.

Di Indonesia, belum ada cetak biru yang jelas dari pemerintah terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual. Namun, negara lain sudah menerapkannya dengan praktik yang beda-beda – ada yang dilakukan setelah pelaku dipidana ataupun bersamaan dengan proses pengadilan hukum pelaku.

Di Arizona, Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sebuah program bernama RESTORE, yaitu praktik keadilan restoratif berbentuk konferensi (duduk bersama) yang ditujukan bagi kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa. Dalam program ini, jaksa memberi rujukan, meminta persetujuan, dan akhirnya memfasilitasi korban dan pelaku agar bertemu dalam pertemuan yang aman dan konstruktif. Proses ini berjalan bersamaan dengan proses pengadilan secara terintegrasi sampai pelaku menyelesaikan masa tahanan.

Inti dari RESTORE adalah ganti rugi yang harus dilakukan pelaku terhadap korban.

Pelaku dipastikan harus menaati perjanjian saat konferensi untuk membayar ganti rugi dan permintaan lain korban, misalnya untuk tidak mengontak korban atau tidak mengunjungi korban setelah keluar tahanan, mengikuti konseling, dan seterusnya.

Dalam studi yang sama dari IJRS sebelumnya, misalnya, mayoritas masyarakat (56.8%) Indonesia berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual bukan hanya penjara tapi juga pembayaran ganti rugi terhadap korban. Namun, kita harus ingat bahwa penerapan unsur keadilan restoratif seperti ini juga tidak selalu cukup untuk memulihkan hak korban, terutama jika agenda utamanya adalah perdamaian antara kedua belah pihak – suatu cara berpikir yang masih kental dalam masyarakat Indonesia.

Misalnya, konferensi rentan menimbulkan reviktimisasi – di mana korban kembali mengalami trauma dan kekerasan selama proses hukum – apalagi bila pelaku tidak kooperatif dan fasilitator tidak bijak dalam mengawasi pihak yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Ada juga risiko di mana korban justru mendapat beban psikologis untuk memaafkan pelaku sehingga tujuan pemulihan tidak lagi berperspektif kebutuhan korban. Oleh karena itu, konferensi seperti ini pun harus difasilitasi oleh pekerja sosial, penegak hukum, dan konselor terlatih.

Negara bertanggungjawab mengutamakan pemulihan dan kebutuhan korban

Berbagai hal di atas menunjukkan sistem peradilan pidana belum memberi penanganan yang efektif dan mudah diakses bagi korban kekerasan seksual. Pada akhirnya, lebih dari 80% korban sama sekali tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya lebih berpihak pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan juga harusnya dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Di sini, negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban. Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual, misalnya, harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus.

Mereka harus menghindari memberikan saran agar korban berdamai – bahkan menikah dengan pelaku – dan sebaliknya merujuk korban mendapatkan layanan medis dan psikologis yang layak, dan memberikan hak-haknya agar akses keadilan bagi korban dapat terwujud.

Tulisan dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban-163011

Explainer: Bagaimana Penghinaan Terhadap Peradilan diatur di Indonesia

Oleh : Maria I. Tarigan (Peneliti IJRS)

Peristiwa walk out mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Maret lalu dinilai mencederai martabat dan proses peradilan.

Terdakwa Rizieq sempat beberapa kali bersikeras menolak persidangan secara daring, serta mengancam akan walk out saat persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Tindakan tersebut termasuk contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan dan diancam pidana.

Kasus ini bukan pertama kali. Kasus serupa sudah banyak terjadi di Indonesia dengan bentuk berbeda. Mulai dari perusakan gedung pengadilan, penganiayaan hakim, hingga pembunuhan terhadap hakim di ruang sidang.

Contempt of Court di Indonesia
Istilah contempt of court pertama kali muncul di Indonesia dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam UU ini, penghinaan terhadap peradilan diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan.

Ada lima perbuatan yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan: perilaku tidak pantas di peradilan (misbehaving in court), tidak menaati perintah pengadilan (disobeying court orders), menyerang integritas pengadilan (scandal rising the court), menghalangi jalannya proses peradilan (obstructing justice), dan penghinaan pengadilan dalam bentuk publikasi (sub-judice rule).

Kelima kategori dibuat berdasarkan atas hasil pengamatan Mahkamah Agung pada 2002.

Saat ini, contempt of court diatur dalam pelbagai peraturan. Misalnya, Pasal 207, 217, dan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum – termasuk pengadilan, perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang, dan pihak yang mangkir saat dipanggil ke persidangan.

Selanjutnya, Pasal 218 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mewajibkan semua orang menghormati pengadilan selama sidang.

Bila ada pelanggaran, hakim ketua sidang memberikan peringatan. Jika masih mengulangi, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari ruang sidang bahkan dihukum secara pidana.

Pengaturan dalam RKUHP dan ancaman kebebasan berpendapat
Saat ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang merumuskan ulang penghinaan terhadap peradilan. Salah satunya, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan.

Namun, pada Pasal 281 RKUHP, ada dua poin yang mendapat sorotan karena bisa jadi pasal karet, yaitu poin (b) dan poin (c).

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta), setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

  1. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
  2. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
  3. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.”

Poin (b) dan (c) di atas berpotensi mengancam kebebasan masyarakat untuk memberi pendapat ataupun kritik terhadap hakim dan proses peradilan bila tidak tepat dalam penerapan hukumnya.

Lebih lanjut, larangan untuk merekam atau mempublikasikan proses persidangan juga berpotensi mempersulit masyarakat memantau proses peradilan.

Padahal, ini penting. Terutama terkait kesempatan masyarakat melapor kepada Komisi Yudisial apabila terdapat hakim melanggar kode etik atau hukum acara.

Bila pasal dan ayat tersebut lolos, maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh bukti otentik berupa foto atau video.

Pasal ini juga berpotensi mengkriminalisasi pers dan jurnalis. Sebab, tidak ada batasan yang jelas sejauh mana dan siapa yang dimaksud dalam peraturan ini.

Bisa saja pemberitaan yang dianggap tidak memihak atau tidak menghormati hakim akan termasuk sebagai masuk penghinaan terhadap peradilan dan berujung pidana.

Catatan terhadap pengaturan
Pengaturan tentang penghinaan terhadap peradilan adalah langkah mitigasi yang baik untuk membuat proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan ini untuk mencegah mangkirnya para pihak yang dipanggil sebagai saksi atau ahli dan menghambat persidangan, serta mencegah intervensi penguasa yang bisa mengganggu independensi hakim dalam mengadili perkara.

Di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), tindakan penghinaan peradilan akan menjadi tindak pidana bila memenuhi empat unsur: (1) melakukan perbuatan yang buruk atau tidak pantas, (2) perbuatan dilakukan di pengadilan atau terhadap pengadilan, (3) perbuatan tersebut menyebabkan terhambat atau terhalangnya proses penegakan hukum, dan (4) perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat.

Inggris menetapkan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan sebagai perbuatan berisiko yang mempengaruhi penanganan suatu perkara, menghambat terjadinya proses peradilan yang adil, dan mempengaruhi hasil dari proses peradilan tersebut.

Catatan penting bagi Indonesia dalam merumuskan lebih lanjut soal penghinaan terhadap peradilan adalah bagaimana perbuatan tersebut berdampak pada proses peradilan itu sendiri — apakah menjadi terganggu atau terhambat karena perbuatan yang dilakukan — sebagaimana diatur di AS dan Inggris.

Perlindungan terhadap integritas hakim memang penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perlindungan tersebut tidak merampas hak publik untuk ikut serta mengawasi peradilan.

Perlindungan terhadap integritas dan independensi peradilan bisa dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas hakim dan lembaga peradilan di hadapan masyarakat.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/explainer-bagaimana-penghinaaan-terhadap-peradilan-diatur-di-indonesia-157779

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prioritas DPR, tapi Masyarakat Masih Memiliki Pemahaman Berbeda-beda

Oleh: Arsa Ilmi B (Peneliti IJRS)

Sudah lebih dari satu dekade sejak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual pertama kali pada 2012.

Selama itu pula, RUU ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, penolakan dari publik, hingga akhirnya masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ini bukan berarti perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah mendekati akhir. Berbagai pihak masih menganggap RUU ini terlalu liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, atau budaya ketimuran.

Padahal RUU ini dapat menjadi salah satu pengaturan untuk memastikan adanya akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Survei International NGO Forum Indonesia (INFID) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menemukan bahwa walau sebagian besar masyarakat mendukung RUU ini, tidak sedikit yang belum memahami isinya secara utuh. Tidak sedikit pula yang memiliki persepsi salah.

Beda pemahaman
INFID dan IJRS melakukan survei melalui telepon pada Juli 2020 kepada 2.210 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Kami menemukan bahwa sebagian besar (70.5%) responden setuju bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu untuk segera diberlakukan.

Lebih lanjut, lebih dari setengah (57.3%) responden menyebutkan pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang yang dikenalnya. Dua pertiga responden yang menyebutkan ini adalah perempuan, sepertiga lainnya laki-laki.

Namun, walau mengalami kekerasan seksual, mereka memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dengan alasan takut (33.3%), malu (29.0%), tidak tahu melapor ke mana (23.5%) dan bahkan merasa bersalah (18.5%).

Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan survei yang menunjukkan bahwa ada anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban genit (71.5%), suka berfoto dengan pakaian seksi (53,7%), tidak bisa menjaga dirinya sendiri (51.2%) dan alasan-alasan lainnya yang cenderung menyalahkan korban.

Belum lagi kejadian-kejadian saat korban yang memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami justru mendapat hukuman pidana. Ini antara lain yang terjadi pada kasus Baiq Nuril – mantan tenaga honorer sekolah menengah yang menyebarkan konten bermuatan asusila yang dikirim atasannya di Nusa Tenggara Barat, atau remaja korban perkosaan yang melakukan aborsi di Jambi.

Tidak hanya di masyarakat, aparat penegak hukum juga kerap menyalahkan korban, padahal mereka adalah salah satu garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual di Indonesia.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan minim tentang isu kekerasan seksual, terutama terkait jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Fokus pada akses keadilan
Tugas besar dalam mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah menjawab persoalan terkait perlindungan korban, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta sosialisasi informasi RUU itu sendiri.

Namun, pembahasan yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini justru lebih mengarah kepada aspek agama dan moral, seperti RUU ini melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT); memperbolehkan zina; dan lain sebagainya, dan bukan pada akses keadilan.

Yang perlu menjadi pusat perhatian dalam RUU ini adalah, antara lain apakah pengaturan ini dapat memastikan perlindungan bagi korban yang ingin melapor, adanya penanganan yang memperhatikan kebutuhan atau kepentingan korban dan juga pelaku, serta pencegahan kekerasan seksual dengan keterbukaan informasi dan edukasi secara masif kepada publik.

Maka, sebelum RUU ini disahkan, penting bagi DPR dan Komnas Perempuan untuk mengembalikan diskusi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke tujuan yang sesungguhnya yaitu memastikan adanya akses keadilan dalam perkara kekerasan seksual.

Kita juga perlu mendorong masyarakat sipil yang bergerak di isu hak-hak perempuan untuk melakukan edukasi dalam hal pencegahan kekerasan seksual yang selama ini masih dianggap tidak penting dan tabu.

Edukasi dapat dilakukan di sektor pendidikan dan juga memanfaatkan media sosial antara lain dengan menyebarluaskan informasi soal substansi RUU, cara melapor apabila menjadi korban kekerasan seksual, dan soal Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Edukasi perlu dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak bersifat memaksa ataupun agresif, dan dilakukan lewat agen-agen sosialisasi yang ramah serta dekat kepada masyarakat.

Agen-agen sosialisasi ini dapat berupa tokoh agama, komunitas di masyarakat (kelompok pengajian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), paralegal komunitas dan sebagainya) ataupun aparat setempat seperti perangkat RT, RW, dan kepala desa.

Pemberdayaan agen-agen ini penting karena selain dapat meningkatkan kapasitas mereka, ini juga dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dilakukan dengan cara yang paling ramah dan mudah dipahami masyarakat.

Hal ini tentu sejalan dengan konsep legal empowerement yang juga merupakan dasar dari pendekatan akses terhadap keadilan itu sendiri.

Tulisan dimuat oleh The Conversation : https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303

Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa bisa Membantu!

oleh Bestha Inatsan Ashila dan Kharisanty Sofie

Perempuan dan anak-anak Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum.

Sepertiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual baik dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan selama hidupnya.

Mayoritas mereka tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada penegak hukum. Mereka yang melapor, masih harus menghadapi diskriminasi dalam dunia peradilan.

Bulan lalu, Kejaksaan Republik Indonesia meluncurkan pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Pedoman ini diharapkan menjadi sebagian dari jawaban permasalahan.

Hambatan bagi perempuan dan anak

Perempuan 6 kali lebih rentan mengalami kekerasan dibanding laki-laki. Lebih dari 66% korban kekerasan seksual di Indonesia adalah perempuan.

Sayangnya, sebagian besar kasus kekerasan ini tidak dilaporkan kepada kepolisian.

Menurut laporan tahun lalu dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi kebijakan pembangunan – dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang fokus pada advokasi hukum, dalam kasus kekerasan seksual, mayoritas korban tidak melapor karena alasan takut, merasa bersalah, dan malu.

Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban.

Korban perempuan dan anak yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum justru menghadapi berbagai permasalahan dalam hal substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Stereotip dan menyalahkan korban

Perempuan kerap dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan, misalnya karena cara berpakaiannya, bahasa tubuh yang dianggap menggoda, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.

Masyarakat juga kerap menyalahkan perempuan karena tidak melakukan perlawanan, mudah dibujuk oleh pelaku, bahkan adanya anggapan bahwa perempuan menikmati perbuatan pelaku.

Temuan INFID-IJRS menegaskan hal ini; ada anggapan dalam masyarakat yang menyalahkan korban (victim blaming). Misalnya menganggap korban berperilaku genit, menggunakan pakaian terbuka, suka foto dengan pakaian yang seksi, sering keluar malam, dan bermacam alasan lainnya yang cenderung menyalahkan perempuan.

Mayoritas masyarakat juga berpendapat bahwa jika pelaku bersedia menikahi korban, maka hukuman bagi pelaku dapat diringankan. Pertimbangan ini bahkan diadopsi dalam putusan-putusan hakim.

Dalam pemeriksaan di peradilan, tak jarang perempuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan dan luput dalam menggali dampak psikis dan sosial.

Selain itu, pertimbangan terkait riwayat seksual perempuan juga masih ditemukan dalam putusan hakim.

2. Tidak ada pendamping

INFID-IJRS masih menemukan aparat penegak hukum yang tidak mengakui atau tidak mengizinkan adanya pendamping korban selama proses hukum.

Padahal, hak atas pendamping sudah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pendamping memiliki peran yang signifikan; keberadaan pendamping mempermudah jalannya proses persidangan, mendukung keberanian korban sehingga korban merasa lebih percaya diri dalam proses hukum dan persidangan yang penuh tekanan.

Pendamping yang dimaksud bukan hanya terkait pendampingan hukum tapi juga non-hukum seperti misalnya keluarga, psikolog, psikiater, petugas pusat pelayanan pendampingan perempuan dan anak, penerjemah, maupun orang yang dipercaya.

3. Putusan belum menyentuh keadilan restoratif

Rata-rata hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara pemerkosaan adalah 5,3 tahun dan untuk perkara pencabulan rata-rata 3,9 tahun.

Dalam temuan INFID-IJRS pada 2020, mayoritas masyarakat menganggap bahwa hukuman yang perlu diberikan kepada pelaku tidak hanya penjara melainkan juga pembayaran denda atau ganti rugi.

Pemidanaan yang mempertimbangkan pemulihan korban masih masih belum terjadi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sepanjang 2019 mereka telah membantu 105 permohonan restitusi dan 21 kompensasi yang terdiri dari 44 korban perdagangan orang dan 61 korban kekerasan seksual.

Pembayaran ganti kerugian terhadap korban selama ini telah diupayakan, namun masih sangat sedikit terjadi.

Selain tiga permasalahan di atas, masih ada lagi permasalahan lain seperti aparat penegak hukum kesulitan dalam pembuktian dan kesulitan dalam menghadirkan korban ke persidangan; penafsiran sempit dalam perundang-undangan; dan belum optimalnya penerapan dari peraturan perundang-undangan, misalnya pidana tambahan pembatasan gerak dan konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU KDRT.

Pedoman untuk jaksa

Pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak dalam mengakses keadilan.

Pedoman ini mengatur berbagai hal, antara lain jaksa atau penuntut umum harus memastikan langkah-langkah yang tepat dalam menangani perkara, seperti menjunjung tinggi hak asasi, martabat, melakukan pemeriksaan tanpa intimidasi dan tidak menyalahkan korban.

Jaksa juga tidak boleh mengeluarkan pertanyaan bersifat seksisme atau menjerat dan yang tidak relevan. Jaksa perlu juga diharapkan dapat menggali kondisi korban seperti keadaan psikologi, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan.

Pedoman juga mengatur bahwa korban atau saksi berhak untuk didampingi oleh pendamping baik pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa, psikiater, atau pendamping lainnya.

Pedoman ini bahkan membuka peluang agar dilakukannya pemeriksaan terpisah melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh apabila ada cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan sah lainnya.

Lebih lanjut, jaksa juga dapat meminta hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan program konseling dalam perkara KDRT.

Ke depannya, Kejaksaan diharapkan dapat melakukan langkah lanjutan untuk memastikan penerapan pedoman tersebut. Kejaksaan harus melakukan sosialisasi dan pelatihan, memberikan penilaian prestasi dan angka kredit bagi jaksa yang mengimplementasikan pedoman, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala.

Masyarakat umum dapat berperan dalam memantau penerapan pedoman serta mendorong koordinasi lebih kuat antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian, LPSK, dan lembaga penyedia layanan pendampingan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu-157327

IJRS Harapkan Kejaksaan Implementasikan Pedoman Ini

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengharapkan agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat melaksanakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

“Harapannya, pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga seluruh lapisan Kejaksaan dapat mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam pedoman ini,” kata Bestha Inatsan A, peneliti dari IJRS di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurutnya, implementasi pedoman tersebut sangat urgen karena peran Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat penting dalam memastikan bahwa pedoman ini dapat diterapkan secara optimal, sehingga keadilan bagi anak dan perempuan yang dicita-citakan dalam pedoman ini dapat terwujud dan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor hukum dan peradilan.

“IJRS mengapresiasi langkah konkret Kejaksaan dalam mengeluarkan pedoman ini,” kata Bestha. Ia menjelaskan, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Ini merupakan langkah konkret Kejagung guna menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam proses hukum.

Menurutnya, jaminan dan perlindungan kepada perempuan dan anak ini masih menghadapi hambatan dan tantangan, terutama dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan fair trial.

Pedoman ini, lanjut Bertha, akan menjadi acuan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban maupun pelaku. Apalagi Jaksa memegang peranan penting sebagai dominus litis (pengendali perkara) untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

“Pembentukan pedoman [ini] menjadi sangat penting dan merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan,” katanya.

Bestha menilai bahwa langkah konkret Kejaksaan tersebut juga selaras dengan program-program pemerintah, salah satunya adalah peran aparat penegak hukum dalam perlindungan dan upaya pemulihan terhadap korban yang juga sejalan dengan indikator Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Pedoman ini juga sekaligus juga sejalan dengan upaya Mahkamah Agung (MA) RI yang sebelumnya telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, dan program SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan) yang diinisiasi oleh Bappenas, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan,” ungkapnya.

Pedoman Kejaksaan ini bertujuan mengatur bagaimana proses pemeriksaan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak sejak dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan yang prosesnya dilaksanakan dengan berbasis perspektif korban, serta sensitif terhadap kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Beberapa hal yang diatur dalam pedoman tersebut, misalnya dalam proses pemeriksaan bahwa jaksa tidak boleh mengeluarkan pertanyaan yang seksis, menimbulkan diskriminasi berbasis gender, dan membangun asumsi yang tidak relevan sehingga merugikan bagi perempuan dan anak yang menjalani pemeriksaan di pengadilan. “Jaksa juga diharapkan dapat lebih menggali kondisi psikologi, relasi kuasa, respons psikologis maupun kondisi stereotip gender,” ujarnya.

Pedoman ini juga memberikan kesempatan bagi korban dan saksi untuk didampingi, baik oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), keluarga ataupun pendamping lainnya. Serta adanya perlindungan terhadap informasi dan indentitas korban atau saksi dalam hal kasus-kasus terkait seksualitas dan bagaimana pelaksanaan putusan dalam pidana tambahan dan pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam menguraikan fakta dan perbuatan terkait dengan tindak pidana yang terkait kesusilaan Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam pembuatan surat dakwaan dan tuntutan demi penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak serta mencegah reviktimisasi.

“Tidak hanya dalam proses pemeriksaan, pedoman ini juga mengatur proses dan teknis pemulihan bagi korban tindak pidana, baik melalui ganti rugi, restitusi, dan kompensasi,” katanya.

Tulisan ini dimuat dalam Gatra.com : https://www.gatra.com/detail/news/503279/hukum/ijrs-harapkan-kejaksaan-implementasikan-pedoman-ini