Entries by

Seminar Nasional dan Call for Paper : Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 2019, peneliti IJRS Josua Satria Collins dan Maria Tarigan menghadiri acara Seminar Nasional dan Call for Paper tentang Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam konferensi ini, Maria dan Josua hadir sebagai pemakalah pada sub-tema Kebijakan Kriminalisasi Delik Pengancaman pada Kekuasaan Umum dan Ketertiban Umum dengan menulis paper […]

“Legal Technology 4.0, Ways to Help Legal Profession”

Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia dan Legal Hackers Jakarta dengan dukungan @america dengan bangga menjadi tuan rumah Teknologi Regulator dan Teknologi Hukum Hackathon. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : (1) Regtech and Legaltech Talk (2) Legal Design Thinking Workshop dan AI & Machine Learning Workshop (3) Hackathon Pada 3 Desember 2019 lalu, Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia […]

Diskusi Publik Akses terhadap Keadilan di Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas RI berkolaborasi dengan Konsorsium Masyarakat Sipil yang terdiri dari IJRS, ILR, YLBHI, dan didukung oleh IDLO telah menyusun riset Akses terhadap Keadilan di Indonesia dalam rangka pencapaian SDGs Goals 16.3 yang sejalan dengan prinsipnya, yaitu justice for all, no one left behind. Pada 8 November 2019 bertempat di Hotel Sari Pacific Jakarta, Kementerian […]

Alasan Masyarakat Selesaikan Perkara Hukum Lewat Jalur Informal

Banyak masyarakat di Indonesia yang memilih jalur informal ketika menyelesaikan perkara hukum. Pasalnya, jalur informal dianggap lebih cepat penyelesaiannya ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum. Demikian yang terungkap dalam penelitian yang dilakukan konsorsium masyarakat sipil yang terdiri atas Indonesia Legal Roundtable, Indonesia Judicial Research Society, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melakukan penelitian terkait […]

Polemik Perampasan Aset Kasus First Travel oleh Negara: Bagaimana Agar Korban Bisa Memperoleh Ganti Rugi

Kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah First Travel masih menimbulkan polemik. Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan negara dapat merampas aset First Travel yang bermasalah di tingkat kasasi pada Januari silam, Kejaksaan Negeri Depok menyatakan akan melelang aset tersebut demi melaksanakan putusan MA. Tindakan Kejaksaan tersebut diprotes oleh banyak […]

WORKSHOP : Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja di Kejaksaan RI

Indonesia Judicial Research Society bersama Seknas Fitra dengan dukungan dari IDLO dan Kedutaan Kerajaan Belanda mengadakan workshop peningkatan kapasitas aparatur Kejaksaan RI dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui penganggaran berbasis kinerja di Bali pada tanggal 12-15 November 2019. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penelitian yang dilakukan IJRS bersama Seknas FITRA terkait penganggaran berbasis kinerja. Harapannya […]