Entries by

[Rilis Pers] Hentikan Rantai Kekerasan, Fokus pada Korban!

(Menyikapi Kasus Pembalasan Perundungan yang Dialami Ferdian Paleka) Ferdian Paleka seorang konten kreator mengunggah video yang bertujuan untuk merendahkan derajat kelompok transpuan menuai kecaman dari publik. Tidak lama, tindakannya tersebut direspon oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah Jawa Barat, Mapolrestabes Bandung. Perbuatan Ferdian termasuk dalam ujaran kebencian menyasar kelompok rentan yang sayangnya kita tidak memiliki […]

[Rilis Pers] Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkotika Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas

Rilis Bersama: ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba Menurut keterangan Kementerian Hukum dan HAM per 22 April 2020 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang WBP sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Kami mengapresiasi kerja pemerintah untuk mencegah penyebaran […]

Explainer: Seperti apa Gugatan Class Action di Indonesia?

Oleh Josua Satria Collins (Peneliti IJRS) Di tengah pandemi COVID-19, Enggal Pamukty–seorang pengusaha–mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena merasa pemerintah tidak serius dalam menghadapi wabah corona. Bersama lima orang lainnya dari kelompok usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), Enggal mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka berargumen ketika terdapat waktu […]

[MEDIA RILIS] Bersama Mencegah Covid-19, Majelis Hakim Harus Maksimalkan Penggunaan Hukuman Non-Pemenjaraan

Di tengah upaya pencegahan pandemi COVID-19, majelis hakim dituntut untuk lebih banyak menggunakan opsi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rutan/Lapas yang sudah mengalami overcrowding dan mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19 di dalam Rutan/Lapas. Dalam melaksanakan pencegahan penularan COVID-19, seluruh elemen masyarakat diminta untuk berpartisipasi. Upaya […]

[MEDIA RILIS] Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu

Koalisi mencatat beberapa solusi mengenai masalah penahanan di tengah kondisi pandemi. Selain itu, masalah penahanan dalam perubahan KUHAP ke depan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP. Selasa (24/3), Menteri Hukum dan HAM […]

Rilis Pers : Mendesak Lembaga Peradilan Menunda Persidangan Selama Masa Pandemi Covid-19 & Lepaskan Sebagian Tahanan

Per Sabtu 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah RI untuk penanganan Coronavirus disease (COVID-19) menyatakan bahwa 450 orang positif COVID-19, 38 orang meninggal dunia dan 20 orang sembuh. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, kematian sejumlah 6 orang dan pasien sembuh sebanyak 4 orang dari hari sebelumnya. Lebih […]

Rilis Pers : Covid-19, Suara Difabel: Jangan Lupakan Kami!

Dalam situasi pandemik Covid-19 yang membahayakan ini, penyandang disabilitas/difabel merupakan bagian yang paling rentan dalam masyarakat. Seringkali anggota kelompok kami memiliki kerentanan berlapis, ketika yang bersangkutan sekaligus adalah anak-anak, orang tua, dan juga perempuan difabel yang sedang hamil. Sayangnya, kerentanan difabel dalam situasi ini belum direspon secara komprehensif oleh pemerintah. Dari sekian banyak informasi publik […]

Rilis Pers : Covid-19, Mendesak Perlindungan Terhadap Tahanan

Koalisi Pemantau Peradilan (LBH Masyarakat, LBH Jakarta, YLBHI, IJRS, LeIP, PBHI, PILNET Indonesia) Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) sedang menjalar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tercatat per 16 Maret 2020 telah terdapat 134 kasus positif (data Kementerian Kesehatan RI) dan telah menyebar di 8 Provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah dengan kasus […]