Entries by

UU ITE untuk Kasus Kekerasan Seksual, Tepatkah?

Oleh Josua Satria Collins dan Maria I. Tarigan Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa – yang diduga memperdaya setidaknya 25 orang sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut “mummification” – suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup fetishism – dengan dalih penelitian. Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya […]

Civil Society Capacity-building on Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu peneliti IJRS yaitu Arsa Ilmi, berkesempatan menjadi 1 dari 22 peserta, yang terpilih dari 5 negara di Asia untuk mengikuti pelatihan Civil Society Capacity-building on Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Global Academy for Future Civilizations Kyunghee University yang bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) pada 17-26 Agustus 2020 lalu. Arsa juga menjadi […]

[Rilis Pers] Jumlah Aparat Pengadilan yang Positif COVID-19 Meningkat, Komitmen Mahkamah Agung untuk Melindungi Aparat Pengadilan Dipertanyakan

Per Senin 31 Agustus 2020, berdasarkan penelusuran media, kasus aparat pengadilan yang positif COVID-19 terdeteksi sekitar 86 orang yang tersebar di 16 pengadilan di seluruh Indonesia (data terlampir). Respon pengadilan ditemukan masih beragam, misalnya terdapat pengadilan yang menutup total pengadilan (lockdown), ada yang menunda sidang, maupun mengurangi jadwal sidang, sampai melakukan rapid test atau swab […]

[Rilis Pers] Kondisi Kasus Covid-19 di Rutan/Lapas Harus Mendapatkan Perhatian, Overcrowding Harus Diselesaikan Bersama

Setidaknya ada 7 Lapas di Indonesia yang terpapar covid-19, dengan jumlah infeksi kepada 120 WBP dan 18 Petugas Lapas. Ditjen PAS perlu buka data aktual kasus covid-19 di rutan lapas, dan Kementerian Hukum dan HAM harus kembali melakukan upaya untuk mengurangi overcrowding kali ini harus memprioritaskan mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan kesehatan, perempuan, […]

Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Tertangkapnya buronan terpidana dalam kasus cessie Bank Bali Djoko s Tjandra membuka tabir modus keterlibatan sejumlah oknum aparat penegak hukum, mulai advokat, polisi, dan jaksa. Alih-alih menegakan hukum, aparat penegak hukum justru cawe-cawe dengan pelaku tindak pidana. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu perubahan terintegrasi antar lembaga penegak hukum guna mencegah […]

Membangun Brand dan Advokasi di Masa Pandemi Covid-19

Cakap Kamisan tanggal 13 Agustus 2020 lalu menghadirkan Neka (Pustakawan IJRS) dan Adery (Peneliti IJRS) sebagai pembicara. Neka membagikan cerita serta tips n trick tentang bagaimana membangun brand dan mengelola social media selama Pandemi Covid-19. Sementara, Adery selaku peneliti menceritakan bagaimana ia harus melakukan advokasi ke lembaga pemerintahan dan CSO selama Pandemi Covid-19. Point-point penting […]

Pernyataan Pers Aliansi Masyarakat Sipil: Pidana dalam Kasus Jerinx Tidak Tepat, Kepolisian Harus Segera Hentikan Penyidikan

Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jerinx dilaporkan oleh IDI wilayah Bali atas postingannya yang menyebut IDI […]

Diskusi Online Bung Hatta Anti Corruption Award “Efektivitas Tim Pemburu Koruptor”

Belum lama ini rakyat Indonesia dihebohkan oleh kemunculan jejak Djoko Tjandra, terdakwa kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang buron sejak tahun 2009, yang diketahui mendatangi kantor kelurahan Grogol Selatan, DKI Jakarta pada 8 Juni 2020 untuk membuat KTP elektronik. Sungguh merupakan hal yang mengherankan bagaimana seorang buronan yang jejaknya tidak diketahui selama 11 tahun […]

Pembahasan RUU PKS: Menilik Proses dan Permasalahan Legislasi

Oleh : Josua Satria Collins Awal Juli, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU PKS merupakan satu dari 16 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Selain RUU PKS, RUU penting lain yang dikeluarkan antara lain RUU […]