Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Kejaksaan Agung telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi acuan bagi para Jaksa dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Pedoman ini tidak hanya memberikan standar prosedural, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, pendekatan yang berbasis pada pemulihan korban, serta mekanisme yang memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan optimal dalam sistem peradilan pidana. Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam  Penanganan Perkara Pidana Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Namun, implementasi sebuah kebijakan tidak hanya berhenti pada penerbitan regulasi,  melainkan memerlukan evaluasi yang komprehensif guna memastikan efektivitasnya di lapangan. Oleh karena itu, asesmen terhadap penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi

tantangan dalam praktik, serta merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan. Kajian ini juga menjadi refleksi bagi pemangku kebijakan, agar regulasi yang diterapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan hukum dan keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kajian pemantauan dan evaluasi kebijakan lainnya dapat Anda akses di sini:

• Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 
• Pemantauan dan Evaluasi terkait Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan
• Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum