Siska Trisia (Siska), merupakan lulusan fakultas hukum universitas Indonesia tahun 2015 dengan Program Kekhususasn III/ Hukum Acara Pidana. Selain pendidikan formal, Siska juga menyelesaikan Pendidikan non-formal seperti Pendidikan Khusus Profesi Advokat PERADI (2017), “Legal Empowerment Regional Innovation Workshop” yang diselenggarakan Open Society Forum di Mongolia (2018) dan Workshop “First Line Leadership Becoming Effective Leader” yang diselenggarakan oleh Prasetya Mulya (2019).

Sebelum bergabung IJRS, Siska pernah mengikuti beberapa kegiatan seperti Observer Persidangan Kasus Narkotika di LBHM, Enumerator LeIP untuk Program Audit Perkara Mahkamah Agung RI, Staf Magang di Kejaksaaan Negeri Bukittinggi, Staf Magang di Hukum Online dan Peneliti di MaPPI-FHUI.

Saat ini Siska mengemban amanah sebagai Direktur Bidang Akses terhadap Keadilan IJRS. Selama berkarir sebagai peneliti hukum, beberapa kegiatan penelitian yang pernah diikuti diantaranya Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Penyederhanaan Format Putusan bersama Mahkamah Agung RI, Penyusunan Kerangka Indeks Akses Terhadap Keadilan bersama Bappenas RI, Implementasi Pro Bono Advokat di Indonesia dan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis di Kejaksaan RI.

Selain kegiatan penelitian, Siska juga pernah terlibat sebagai tim penyusun kurikulum dan materi sertifikasi hakim pengadilan tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI, tim redaksi Jurnal Teropong MaPPI-FHUI, melakukan advokasi bersama organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Open Government indonesia (OGI) dan Koalisi Pemantau Peradilan untuk mengawal proses seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor (MA dan KY) sejak 2017 dan Seleksi Komisioner Komisi Yudisial periode 2020-2025.

Pendidikan

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2015)

Penelitian

  1. Penyusunan Modul dan Kurikulum Pelatihan OBH (2020)
  2. Pengembangan Sistem e-probono (2019-2020)
  3. Akses Layanan Bantuan Hukum Gratis di Kejaksaan RI (2019)
  4. Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia (2018-2019)
  5. Simplifikasi Format Putusan Perkara Pidana Tingkat PN & PT (2018-2019)
  6. Implikasi Masuknya Delik Tipikor dalam RKUHP (2018-2019)
  7. Survei Praktik Pro Bono Advokat di Indonesia (2018-2019)
  8. Pemantauan, Evaluasi Pelatihan dan Pembentukan Modul Pelatihan/ Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI (2018)
  9. Survei Layanan Publik (Tilang COD & Besuk Tahanan Online) di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (2017)
  10. Pungutan Liar Layanan Administrasi Perkara 5 Pengadilan Negeri di Indonesia (2017)
  11. Simplifikasi Format Putusan Perdata Tingkat Mahkamah Agung (PERMA 9 tahun 2017 tentang Format/ Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung) (2017)
  12. Eksaminasi Putusan Terpidana Mati Kasus Narkotika “Mary Jane” (2016)
  13. Anggaran Penanganan Perkara Tindak Pidanan Umum di Kejaksaan Negeri (2016)
  14. Pemantauan Persidangan Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2015-2016)

Publikasi

Buku

  1. Pedoman Pemantauan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dengan Hukum (2020)
  2. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung (BP FHUI: Mei 2020)
  3. Pos Pelayanan Hukum Gratis di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (BP FHUI: Maret 2020)
  4. Indeks Akses Terhadap Keadilan Indonesia tahun 2019 (IJRS: Februari 2020)
  5. Probono: Prinsip dan Praktik di Indonesia (BP FHUI: Juni 2019)
  6. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (BP FHUI: November 2015)

Media

  1. Artikel “Explainer: Bagaimana Proses Penuntutan Perkara Pidana di Indonesia?” (The Conversation: Juni 2020)
  2. Artikel “Ketahui Hak Anda Jika Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum” (The Conversation: Mei 2020)
  3. Opini “Asia Probono Conference: Gerakan Global dalam Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan” (Hukum Online: Juli 2019)
  4. Opini “Pemantauan Persidangan & Potret Unfair Trial di Indonesia” (Hukum Online: Juni 2019)
  5. Opini “Hari Bhakti Adhyaksa: COD, Solusi Cepat Pengambilan Berkas Tilang di Kejaksaan” (Hukum Online: Juli 2018)
  6. Opini “Problematika Praperadilan di Indonesia” (Hukum Online: Mei 2018)
  7. Opini “Pungli dan Pengadilan” (Hukum Online: April 2018)
  8. Opini “Manfaat Penyederhanaan Format Putusan bagi Pencari Keadilan” (Hukum Online: Januari 2018)