Rima Ameilia (Rima) merupakan Direktur Bidang Reformasi Sistem Peradilan Pidana IJRS. Rima yang lahir dengan latar belakang Kriminologi Sarjana 2008 dan Magister 2014 memiliki perhatian khusus pada topik Perlindungan Anak, gender, dan Narkotika. Berbekal pengalaman dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif yang pernah dikerjakan, serta keterlibatannya sebagai Kordinator Lapangan pada penelitian Perempuan Bersuara membuatnya diundang untuk menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk Community Lead Research pada Harm Reduction International Confrence tahun 2015 di Kuala Lumpur bersama Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI).

Sebagai peneliti Kualitatif Rima juga memiliki keahlian dalam melakukan penelitian etnografi, ia juga memiliki kemampuan dalam menulis dan dalam penggalian dan melakukan analisa data mampu dilakukannya secara manual maupun dengan bantuan pirenti lunak seperti SPSS dan Pivot Table.

Aktivitas utama yang dikerjakan saat ini adalah sebagai Peneliti dengan isu utama bidang Narkotika, Perlindungan Anak, dan Maksimalisasi data penelitian IJRS. Selama di IJRS, Rima pernah terlibat dalam penelitian terkait anggaran penanganan perkara kejaksaan serta riset terkait administrative of justice dan penyusunan kerangka keadilan restorative bersama Bappenas RI. Selain itu, sebagai rekan peneliti MaPPI FH UI Rima juga terlibat dalam beberapa kegiatan seperti penelitian Pos Layanan Hukum Gratis Kejaksaan (2020), Survey persepsi kosupsi pada Masyarakat (2018), dan penulisan Naskah Akademik versi masayarakat sipil tentang RUU Narkotika (2018).

Pendidikan

  1. Sarjana Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2008)
  2. Magister Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2014)

Penelitian

  1. General Attorney Legal Aid Research (2020)
  2. Development Restorative Justice Framework (August 2018-September 2019)
  3. Performance Based Budgeting in AGO (2019)
  4. Indexation for simplification of judicial decision (2019)
  5. Survey Public Perception for Corruption Cases in Indonesian (2018) – MaPPI
  6. The Academic Manuscript, CSO’s version, of Indonesian Drugs Law (2018) – MaPPI