Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Tertangkapnya buronan terpidana dalam kasus cessie Bank Bali Djoko s Tjandra membuka tabir modus keterlibatan sejumlah oknum aparat penegak hukum, mulai advokat, polisi, dan jaksa. Alih-alih menegakan hukum, aparat penegak hukum justru cawe-cawe dengan pelaku tindak pidana. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu perubahan terintegrasi antar lembaga penegak hukum guna mencegah penegak hukum terjerembab dalam kasus hukum.

Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dimulai dari semua lembaga penegak hukum. Tak hanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, faktanya advokat pun memiliki peran besar dan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain.

Dalam praktiknya, tak sedikit advokat tersandung kasus korupsi saat membela kliennya. Seperti terlibat kasus suap, hingga menghalang-halangi penegak hukum dalam memeriksa kliennya dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Memang dia membela kliennya, tapi tetap dia seharusnya membela keadilan,” ujar Dio dalam webinar bertajuk “Urgensi Pemberantasan Korupsi Melalui Reformasi Terintegritasi Lembaga Penegak Hukum”, Rabu (12/8/2020). (Baca Juga: Penangkapan Djoko Tjandra Pintu Masuk Bongkar Mafia Hukum)

Dalam kasus Djoko Tjandra misalnya, penasihat hukumnya Anita Dewi Kolopaking terseret dugaan kasus pemalsuan dokumen terkait pelarian Djoko Tjandra yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bagi Dio, peran organisasi advokat menjadi penting dalam menegakan kode etik. Ketika advokat tersandung hingga berstatus terpidana kasus korupsi, organisasi advokat perlu bertindak memberi sanksi etik hingga mencabut lisensi izin praktik sebagai advokat.

“Peran organsasi advokat ketika mendidik para calon advokat sebelum mengantongi izin praktik beracara pun menjadi penting,” lanjutnya.

Namun demikian, pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap dilakukan bersama seluruh institusi penegak hukum. Adanya kesamaan cara pandang dalam pemberantasan korupsi menjadi kunci utama. Setidaknya, masing-masing institusi memiliki kewajiban dan konsisten menjaga para aparaturnya konsisten menghindari terjadinya praktik korupsi. Karena itu, menurutnya upaya pemberantasan korupsi sangat membutukan integrasi dan komitmen antar penegak hukum dalam sebuah criminal justice system.

“Kita perlu bagaimana berbagi peran lembaga penegak hukum dan peradilan bersinergi dan duduk bareng mencari cara dan upaya pencegahan bersama yang efektif,” sarannya.

Celah korupsi di peradilan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menilai kasus Djoko Tjandra menjadi momentum seluruh lembaga penegak hukum berkaca, sekaligus bersih-bersih dari praktik korupsi. Liza menyoroti dari aspek lembaga peradilan. Dia menjabarkan praktik korupsi terbagi menjadi dua.

Pertama, praktik korupsi sistemik yakni memanfaatkan kelemahan birokrasi sebagai peluang melawan hukum serta mengambil keuntungan. Seperti sebelum periode 2016, alur penanganan perkara di MA terbilang panjang birokrasinya. Hal itu terbuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, korupsi nonsistemik yakni tanpa menggunakan kelemahan birokrasi secara terstruktur.

Dia pun membeberkan penyebab terjadinya korupsi di lembaga peradilan. Pertama, adanya pergeseran fungsi kasasi di MA. Idealnya, MA sebagai pengadil upaya kasasi tidak memutus berat ringannya hukuman terhadap kasus pidana atau pidana korupsi. Fungsi kasasi sejatinya hanya menilai tepat atau tidaknya penerapan hukum judect factie oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.

“Praktiknya, MA seperti menjadi pengadilan tinggi kedua memutus berat ringannya hukuman untuk kasus pidana dan kasus korupsi. MA bisa menaikan atau menurunkan hukuman. Pergeseran ini menjadi celah korupsi. Jika MA melakukan fungsi kasasi secara ideal, maka akan meminimalisir celah terjadinya korupsi,” kata dia.

Kedua, proses birokrasi penanganan perkara yang panjang. Meski MA kini telah membuat terobosan  dengan mengefektifkan dan mengefisienkan proses penanganan perkara dengan memusatkan pada kepaniteraan, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, format putusan MA sedemikian tebal dan panjang yang hanya mengulang-ngulang surat dakwaan, tuntutan. Padahal, pertimbangan hukum putusan tidak banyak. Tapi kini, MA membuat kebijakan supaya format putusan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kalau penanganan berkas perkara yang sedemikian panjang dan ribet akan menjadi membuka celah terjadinya praktik korupsi (suap, red),” kata dia.

Ketiga, organisasi peradilan satu atap yang sentralistis dan akuntabilitasnya cukup lemah. Sejak beberapa tahun terakhir, MA sudah menganut sistem satu atap, sehingga semua kebijakan terkait teknis peradilan, administrasi hingga finansial berada di bawah MA. Nah, banyak pihak yang berharap agar MA bisa menjaga akuntabilitas dan transparansinya.

Sayangnya, sistem pengawasan internal oleh Badan Pengawasan (Bawas) tak mampu menjangkau semua satuan kerja (satker). Tak hanya itu, Bawas tak hanya mengawasi satker dan aparaturnya termasuk termasuk pengelolaan keuangan, tapi juga mengawasi ribuan hakim di seluruh Indonesia dalam penanganan perkara

Liza mendorong MA membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki  kewenangan mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah pun bertanggung jawab terhadap reformasi peradilan dan berupaya mengintegrasikan lembaga penegak hukum. Seperti membuat tim satuan tugas yang terdiri dari masing-masing lembaga penegak hukum “Sehingga penegakan hukum bisa berjalan bersama-sama,” ujarnya.

Kejaksaan dan hilangnya peran KPK

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan Kejaksaan pun tak lepas dari sorotan masyarakat. Apalagi, dalam kasus Djoko Tjandra ada oknum jaksa yang terlibat. Meski teorinya jaksa bekerja secara independen dalam penegakan hukum, namun faktanya dalam membuat rencana tuntutan (rentut) saja masih berjenjang.

Selain terdapat peran lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kejaksaan. Namun, perannya tak bertaji. Padahal fungsi dan kewenangan cukup memadai. Persoalannya, dalam menindaklanjuti sebuah pengaduan masyarakat, Komisi Kejaksaan menyampaikan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti pengawas internal. Kata lain, pengawas eksternal tak dapat langsung mengambil tindakan atau menjatuhkan sanksi.

Di sisi lain, meningkatkan tindak pidana korupsi berdampaknya terjadinya bencana. Tak hanya bencana perekonomian nasional, namun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi mesti dilakukan dengan cara-cara luar biasa. UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK telah mengatur jelas proses hukum terhadap aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewenangan KPK menyelidik dan menyidik aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Djoko Tjandra misalnya, kata Asfin, ada peran KPK yang hilang yakni peran koordinasi.

Menurutnya, meski kepolisian dan kejaksaan memproses jajarannya yang terlibat secara internal, namun perlu dipertanyakan sejauh mana prosesnya bakal membuka tabir lebih lanjut keterlibatan oknum lain. “Nah disitulah peran KPK untuk (proaktif, red) melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk penegak hukum. Karena aparat penegak hukum menjadi bagian dari korupsi itu sendiri,” katanya.

 

Tulisan ini dimuat dalam media HukumOnline di : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f34b17f7db16/perlu-integrasi-dan-komitmen-aparat-hukum-dalam-pencegahan-korupsi?page=all