Masih ada Yang Tidak Setuju Perkawinan Diatur oleh Negara. Mengapa?

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden menyetujui adanya pembatasan usia kawin (64,3%). Hal ini merupakan sinyal bagus sebagai dukungan pencegahan perkawinan pada kebijakan perubahan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun, terdapat juga responden yang tidak menyetujui upaya pembatasan usia, yaitu sebanyak 35.4%. Responden yang tidak setuju ini beralasan bahwa perkawinan adalah urusan pribadi masing-masing manusia, asalkan anak dan calon mempelainya siap menjalani karena jodoh tidak memandang usia (51,4%). Selain itu, alasan lainnya adalah urusan perkawinan lebih baik diatur agama saja dan tidak adanya larangan perkawinan anak dalam agama (23,4%) . Alasan-alasan lainnya adalah seperti, pembatasan usia adalah upaya yang justru mempersulit pihak yang telah hamil atau ingin menghindari pelanggaran nilai agama (11,8%) dan usia perkawinan sebaiknya diatur oleh aturan adat atau hukum di masyarakat (4,9%).

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)