Josua Satria Collins merupakan lulusan Fakultas Hukum UI pada tahun 2018. Selama kuliah, Josua aktif dalam berbagai organisasi kajian keilmuan, diantaranya menjadi Sekretaris Bidang Kajian Ilmiah Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, Manajer Divisi Training and Competition Universitas Indonesia Achievement Community, hingga Ketua Bidang Research and Development CalonSH.com. Selain pendidikan formal, Josua juga pernah menyelesaikan short course Advokasi Kebijakan Publik di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada tahun 2018.

Sebelum bergabung di IJRS, Josua pernah terlibat melakukan Judicial Review terhadap Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini, minatnya untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum dan kelembagaan dilakukan dengan terlibat di beberapa penelitian bersama IJRS, seperti penelitian Performance Based Budgeting di Kejaksaan, dan Penelitian terkait Administrative of Justice bersama Bappenas RI. Selain dalam penelitian, Josua juga aktif terlibat advokasi bersama Jaringan Advokasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum di DKI Jakarta.

Pendidikan

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2018)

Penelitian

  • Administrative of Justice Research (April 2020-present)
  • Performance Based Budgeting with AGO (2019)
  • Judicial Decision Simplification (2019)

Publikasi

Buku

  1. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung (2020)

Jurnal

  1. Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California’s Adult Use of Marijuana Act, dipublikasikan Padjadjaran Law Review 6 (2) (2019)
  2. Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dipublikasikan Jurnal Konstitusi 15 (4) (2018)

Media

  1. Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahan legislasi, dipublikasikan The Conversation https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561
  2. Analisis di balik kontroversi pemberian amnesti Jokowi kepada Baiq Nuril: Indonesia butuh UU Amnesti yang baru, dipublikasikan The Conversation https://theconversation.com/analisis-di-balik-kontroversi-pemberian-amnesti-jokowi-kepada-baiq-nuril-indonesia-butuh-uu-amnesti-yang-baru-120496
  3. Menjabarkan proses hukum gugatan pilpres 2019 Prabowo ke MK yang mungkin berakhir sia-sia, dipublikasikan The Conversation https://theconversation.com/menjabarkan-proses-hukum-gugatan-pilpres-2019-prabowo-ke-mk-yang-mungkin-berakhir-sia-sia-117591