Dio Ashar Wicaksana (Dio) merupakan Direktur IJRS saat ini semenjak tahun 2019. Dio sudah aktif bekerja dalam bidang penelitian dan advokasi hukum sejak tahun 2012. Dio merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UI dengan program kekhususan Hukum Tata Negara pada 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya Strata-2 di Onati International Institute for the Sociology of Law di Spanyol, mengambil master di bidang Socio-legal. Selain pendidikan formal, Dio juga pernah menyelesaikan beberapa short-course Governance and Anti-Corruption di International Law Institute, Washington DC, USA (2015), Human Rights and Transition Justice Course oleh AJAR di Jember, Indonesia (2017) dan short-course Legal Empowerment Leadership Course di Central European University, Hungaria (2019).

Selama karirnya, Dio memiliki pengalaman dalam penelitian di bidang hukum dan sosial. Saat ini Dio merupakan koodinator konsorsium masyarakat sipil untuk menyusun indeks akses terhadap keadilan bersama Bappenas RI. Dalam bidang penelitian, Dio selama ini aktif dalam penelitian di isu reformasi peradilan serta implementasi akses terhadap keadilan di Indonesia. Beberapa karya tulisnya juga sempat dimuat didalam media nasional serta jurnal.

Selain dalam penelitian, Dio juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan strategi dalam penyusunan kebijakan. Dio memiliki pengalaman sebagai anggota penyusun kebijakan terkait isu peradilan, seperti saat ini Dio merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan panduan pemidanaan tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung dan penyusunan standar layanan bantuan hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain itu Dio juga pernah terlibat sebagai tim seleksi makalah Seleksi Komisioner Komisi Kejaksaan di tahun 2019 lalu. Dio juga terlibat aktif menjadi tim peneliti dalam penyederhanaan format putusan pengadilan serta penyusunan modul sertifikasi hakim tipikor dan penyusunan materi ajar e-learning untuk petugas informasi di Mahkamah Agung.

Sebagai bagian masyarakat sipil, saat ini Dio aktif terlibat advokasi bersama aliansi kelompok masyarakat sipil seperti Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), Aliansi Reformasi KUHP dan Aliansi Reformasi UU Narkotika. Bahkan Dio pernah ditunjuk menjadi koordinator masyarakat sipil dalam melakukan penelusuran rekam jejak calon Komisioner Komisi Yudisial periode 2015-2020 oleh Kementerian Sekretariat Negara bersama perwakilan anggota masyarakat sipil lainnya.

Pendidikan

  1. Bachelor in Law, Faculty of Law, University of Indonesia, (2012)
  2. Master of Sociology of Law, Oñati International Institute for the Sociology of Law (2017)

Penelitian

  1. The Accessibility of Diffable’s Victim in Criminal Justice System (April-September 2017)
  2. E-Learning Module Development for Public Information Officer in Indonesian Religious Court (July-September 2016)
  3. Budgetary of Cases Handling in Indonesian Prosecutor Institution (Janury-April 2016)
  4. Judicial Decision Simplification (June-September 2015)
  5. Supreme Court in Cases Audit (January-September 2014
  6. Monitoring Prosecutor Performance (December 2013-January 2014)
  7. Survey Implementation of Openness Information in Indonesian District Court (June-August 2013)
  8. Public Examination of High-Profile 9.Corruption Cases (February-August 2013)
  9. Study of Ideal Prosecutor (September 2012-January 2013)

Publikasi

Buku

  1. Co-Author, The Protection to Women Diffable Victims within Indonesian Criminal Justice System published as contributor in Human Rights: Dialectics of Universalism vs Relativism in Indonesia published by LKiS, Yogyakarta (2017)
  2. Co-Author, Consistency Assessment of Judicial Decision in Sexual Violence Cases, published by Faculty of Law, University of Indonesia (2016)
  3. Co-Author, Examination of Mary Jane’s Case: Study of Judicial Court Decision published by LBH Jakarta (2016)
  4. Public case annotation of suspect’s violence by investigator (based on judges decision, number 1131/Pid.An/2013/Pn.Jkt.Sel), published by MaPPI-FHUI (2015);
  5. Public Official Investigation, Manual Book for society, published by MaPPI-FHUI (2012);

Jurnal

  1. The Accessibility of the Diffabled People in the Indonesian Criminal Justice System, when They are Victims, Master Thesis in IISL- Oñati (2017), presented in Workshop on Disability and (Virtual) Institutions? Interventions, Integration and Inclusion (Oñati, June 2018)
  2. The Role of Indonesian CSOs to Increase the Understanding of Diffable issues in the Indonesian Criminal Justice System, published in Journal South East Asian Human Rights [S.l.], v. 1, n. 2, p. 128-146, dec. 2017. ISSN 2599-2147, available in https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/6135/4546
  3. Co-Author “Spreading reform viruses to University and its student” paper, presented in Southeast Asia Legal Education Conference, Airlangga University, Surabaya (2013);

Media

  1. Why Indonesia Should Stop Sending Drug Users to Prison, published in theconversation; https://theconversation.com/why-indonesia-should-stop-sending-drug-users-to-prison-101137
  2. Perempuan dan Tantangan Penegakan Hukum (Woman and Legal Enforcement’s Challenge) published in Jawapos Newspaper 23 April 2018; https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180423/281633895839059
  3. Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (The Accessibility of Diffabled People within Indonesian Criminal Justice System) http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh–dio-ashar-wicaksana
  4. Peradilan yang Adil bagi Penyandang Difabel (Fair Trial to Difabled People) http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585296132b040/peradilan-yang-adil-bagi-penyandang-difabel-oleh–dio-ashar-wicaksana
  5. Memaksimalkan Reformasi Kejaksaan (Maximizing the Prosecutor’s reform), published in Jawapos Newspaper 21 July 2016; http://www.jawapos.com/read/2016/07/21/40483/memaksimalkan-reformasi-kejaksaan
  6. Urgensi Reformasi Anggaran Perkara Kejaksaan (Urgency in Budgetary of Prosecutor’s Cases Handling) http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573e7e586c98c/urgensi-reformasi-penyusunan-anggaran-perkara-pidana-umum-kejaksaan-broleh–dio-ashar-wicaksana