Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Laporan-Penelitian-Pengaturan-terkait-Kekerasan-Seksual-dan-Akomodasinya-terhadap-Peraturan-Perundang-Undangan-di-Indonesia

Download Buku

Hasil Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjadi titik terang bagi korban di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana. PERMA 3/2017 menjadi salah satu langkah percepatan integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia.

Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.

Setelah 4 tahun sejak diterbitkan, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017—sebagai bagian yang integral dari upaya percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dan bagaimana penerapan isi PERMA dari perspektif hakim dan pendamping di lima wilayah implementasi SPPT-PKKTP, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Kajian ini pertama kali dipublikasi oleh Komnas Perempuan di : https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/hasil-kajian-atas-penerapan-perma-3-2017-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkktp-kepulauan-riau-kalimantan-tengah-dki-jakarta-jawa-tengah-dan-maluku

Kajian-Komnas-Perempuan-IJRS-MaPPI-2022

Download PDF

Indeks Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019

Dokumen ini adalah adalah dokumen presentasi Indeks Akses Terhadap Keadilan Indonesia Tahun 2019, yang dipaparkan pada Indonesia-Netherland Legal Update pada Desember 2019 di Universitas Atma Jaya, Jakarta oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan bersama Bappenas RI.

Indeks-Akses-terhadap-Keadilan-Ringkasan-Eksekutif

Download PDF

Ringkasan Eksekutif Pandemi COVID-19: Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis dalam Krisis

Jaminan kebebasan pers penting terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Antonio Guterres, sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan menilai kebenaran informasi seputar pandemi yang sedang berlangsung.

Dengan dasar itu, ICJR, LBH Pers dan IJRS melakukan penelitian “Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis dalam Krisis”.

Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-ICJR-LBH-Pers-IJRS-Pandemi-Covid-19-Kebebasan-Pers-dan-Keselamatan-Jurnalis-dalam-Krisis

Download PDF

Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019

BUKU-INDEKS-AKSES-TERHADAP-KEADILAN-DI-INDONESIA-2019-IJRS

Download Buku

Terciptanya akses terhadap keadilan yang setara masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia, melalui konstitusinya menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Maka, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan nasional terkait akses terhadap keadilan seperti Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019 dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Selain itu, dalam tataran global sudah tercantum dalam Sustainable Development Goals 16.3 dalam pencapaian akses terhadap keadilan bagi semua.

Indeks akses terhadap keadilan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia secara komprehensif. Konsorsium Masyarakat Sipil (IJRS, ILR dan YLBHI) bekerja sama dengan Bappenas dengan dukungan International Development Law Organization (IDLO) dan Kedutaan Kerajaan Belanda menyusun Indeks Akses terhadap Keadilan untuk pertama kalinya di Indonesia. Pada uji coba penyusunan indeks ini, Konsorsium juga bekerja sama dengan mitra di 5 (lima) provinsi yaitu Somasi NTB di Nusa Tenggara Barat (NTB), Perkumpulan Bantaya di Sulawesi Tengah, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Papua Barat di Sorong dan LBH Pekanbaru di Pekanbaru, Riau.

Hasil pengukuran indeks akses terhadap keadilan tersebut telah dituangkan dalam buku berbahasa Indonesia “Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019” dan buku berbahasa Inggris “Index of Access to Justice in Indonesia in 2019”. Hasil buku ini bisa menjadi bahan masukan bagi penyusun kebijakan serta masyarakat sipil dalam melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan untuk pemenuhan akses keadilan di Indonesia.

Versi Bahasa Inggris dapat didownload di bit.ly/A2JBook

Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019

Ringkasan-Eksekutive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019

Download PDF

Ringkasan Eksekutif Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan Republik Indonesia

Buku-Ringkasan-Eksekutif-Peningkatan-Kualitas-Penanganan-Perkara-melalui-Penganggaran-Berbasis-Kinerja-PBK-di-Kejaksaan-Republik-Indonesia

Download PDF