Pakar Menjawab: UU TPKS Sudah Sah! Apa yang Patut dirayakan dan apa yang Kurang?

Oleh Arsa Ilmi Budiarti (Peneliti IJRS)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah pada Selasa, 12 April 2022, memberikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengatakan pengesahan RUU TPKS merupakan momen bersejarah, karena RUU tersebut sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan mengalami banyak dinamika, termasuk penolakan-penolakan dari berbagai kelompok konservatif agama.

Banyak pakar hukum pidana mengatakan bahwa UU TPKS menjadi tonggak awal dalam memerangi persoalan kekerasan seksual di Indonesia karena memuat terobosan dalam pembaruan hukum.

Melansir dari dokumen UU TPKS, terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU tersebut, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Namun, beberapa pengamat juga mengkritisi serta menyayangkan adanya ketentuan-ketentuan penting yang dihapus dari draft awal dan tidak dimasukan dalam UU yang disahkan tersebut.

Hal utama dalam UU TPKS: keberpihakan pada korban

Menurut Arsa Ilmi Budiarti, peneliti hukum pidana dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), kehadiran UU TPKS patut diapresiasi, karena aturan tersebut memiliki perspektif keberpihakan pada korban, dengan menjamin secara konkret mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam pasal 30 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau jika kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara akan memberikan kompensasi sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (pasal 35 ayat (1)).

Kompensasi ini dapat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 35 ayat (2) dan (3)).

UU TPKS juga menekankan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat terkait kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual ke kepolisian, serta menyediakan pendampingan bagi korban (Pasal 40).

Bahkan, kepolisian juga dapat memberikan perlindungan sementara bagi korban dengan membatasi gerak pelaku serta wajib meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelahnya (Pasal 43).

Jaminan kemudahan pelaporan tersebut diharapkan mampu membuka akses pengaduan yang lebih luas bagi korban.

Aspek penting lain yang perlu digarisbawahi, menurut Arsa, adalah didorongnya peran keluarga, masyarakat, hingga pemerintah pusat maupun daerah dalam pencegahan kekerasan seksual (Pasal 79-86). Salah satunya bentuknya adalah dengan mewajibkan pendidikan dan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, walaupun dianggap sebagai suatu harapan baru dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, UU TPKS juga belum sempurna. Hal ini karena para pembuat kebijakan memutuskan untuk tidak mengakomodir aturan terkait perkosaan dan pemaksaan aborsi di dalam UU tersebut.

Hilangnya pasal perkosaan dan pemaksaan aborsi

Dalam UU TPKS, perkosaan termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual dan disebut dalam Pasal 4 Ayat (2). Namun, ancaman hukuman bagi pelakunya tidak diatur dalam UU ini. Sedangkan pemaksaan aborsi sama sekali tidak diatur.

Menurut DPR RI, detail terkait perkosaan dan pemaksaan aborsi akan diatur dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Johanna Poerba, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dalam draft RUU TPKS yang lama, keberadaan pasal perkosaan, atau istilah yang dipakai saat itu adalah pemaksaan hubungan seksual, memperluas unsur tindakan dari apa yang kita pahami sebagai “persetubuhan” dalam pasal tindak pidana perkosaan yang ada di KUHP.

Unsur persetubuhan dalam pasal perkosaan, yakni Pasal 285 KUHP, hanya didefinisikan sebatas “masuknya penis ke dalam vagina”. Artinya, harus ada penetrasi yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti fisik untuk dapat memenuhi unsur persetubuhan sebagaimana didefinisikan di atas.

Johanna mengatakan bahwa selama ini, seringkali kasus yang tidak memenuhi unsur persetubuhan akhirnya ditangani menggunakan pasal pencabulan.

Sementara itu, dalam draft RUU TPKS yang lama, unsur perkosaan didefinisikan secara komprehensif, yaitu setiap perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain.

Menurut Johanna, pemerintah memang menjanjikan akan memasukkan rumusan pasal perkosaan yang komprehensif dalam RKUHP, tetapi pembahasan RKUHP di DPR saat ini bahkan masih belum menemukan titik terang dan dapat berlarut-larut hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Ditambah lagi, belum tentu nantinya rumusan pasal perkosaan di RKUHP akan sesuai dengan yang diharapkan oleh publik.

Semakin lama RKUHP disahkan berarti semakin lama juga kita harus bertahan menggunakan pasal perkosaan yang lama ini.

Sementara itu, terkait pemaksaan aborsi awalnya tertera di Pasal 15 dalam draft RUU TPKS lama, dan mengatur jerat pidana bagi orang yang memaksa korban melakukan aborsi.

Menurut Johanna, tidak adanya ketentuan pasal pemaksaan aborsi di dalam UU TPKS dapat mempersulit korban dalam mengakses hukum acara yang diatur di dalam UU itu sendiri.

Namun demikian, Johanna mengatakan bahwa dengan disahkannya UU TPKS saja sudah merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal itu. Ke depannya, publik perlu mengawal perumusan kedua pasal ini di RKUHP.

Senada, Arsa mengatakan bahwa berbagai terobosan yang dihadirkan dalam UU TPKS ini perlu diikuti dengan perbaikan di pengaturan lain, seperti turunan peraturan institusional yang mengarah pada penguatan peran dan wewenang aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban.

Masing-masing institusi pelaksana hingga kelompok masyarakat sipil perlu mengawal implementasi UU TPKS ini, serta memastikan adanya kerangka pengawasan dan evaluasi kebijakan yang komprehensif.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330

Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya

Oleh Dio Ashar Wicaksana (IJRS) dan Genoveva Alicia (ICJR)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati pada Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan 13 santriwati, pada Senin, 4 April 2022.

Sontak banyak publik yang bersorak, melihat putusan tersebut sebagai angin segar bagi penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual. Di media sosial, banyak masyarakat menyebut vonis tersebut sebagai “kabar baik di bulan Ramadan”.

Kita semua sepakat bahwa tindakan pelaku sama sekali tidak layak dibela, tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Pelaku layak dihukum seberat-beratnya.

Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan keefektifan pidana mati tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia (HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, tidak setuju pelaku dijatuhi hukuman mati, karena diyakini tak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Beberapa pakar hukum pidana menjelaskan alasan mengapa hukuman mati terhadap Herry Wirawan, dan juga seluruh terpidana lain terlepas apapun kasus hukumnya, sebenarnya bukanlah solusi terbaik, bahkan sangat tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Ilusi “efek jera”

Narasi efek jera ini bukan hal baru. Hampir dalam setiap putusan mati yang dijatuhkan, efek jera menjadi salah satu frasa yang tidak pernah absen.

Menurut Genoveva Alicia, peneliti bidang hukum pidana dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tidak ada data maupun studi yang pernah membuktikan keefektifan narasi efek jera tersebut.

Genoveva menyebutkan bahwa pada 2016 silam, kita pernah dikagetkan oleh peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, seorang siswi SMP di Bengkulu.

Kasus tersebut menarik banyak simpati hingga munculnya narasi “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual”, yang kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan dua kebijakan pidana: pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) UU 17 Tahun 2016; dan pidana kebiri. Keduanya diklaim sebagai solusi dari masalah kekerasan seksual, utamanya yang mengancam anak di Indonesia.

Kebijakan tersebut lalu langsung diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Curup, Bengkulu, dengan menjatuhkan pidana mati kepada salah satu pelaku pemerkosaan Yuyun. Sejak saat itu, berdasarkan database internal ICJR, tren vonis mati dalam kasus-kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan (lihat tabel di bawah).

Namun pada kenyataannya, menurut Genoveva, adanya ancaman pidana mati dalam aturan hukum tidak menghasilkan perubahan berarti untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan seksual.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual selama periode 2016-2021 justru meningkat setiap tahunnya.

Genoveva juga mengatakan bahwa komitmen negara terhadap isu kekerasan seksual terlihat berhenti dengan gimmick hukuman mati ini. Pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), misalnya, sudah bertahun-tahun dibahas di parlemen namun hingga kini belum juga disahkan.

Dio Ashar Wicaksana, peneliti hukum pidana dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menjabarkan bahwa berdasarkan data dari Death Penalty Information Center pada tahun 2015, semenjak tahun 2008 hingga 2014, negara bagian di Amerika Serikat yang tidak menerapkan pidana mati justru memiliki tingkat kriminalitas lebih rendah dibandingkan negara bagian yang masih menerapkan pidana mati.

Data tersebut, menurut Dio, menunjukan bahwa tidak selalu hukuman mati memiliki dampak signifikan untuk mengurangi angka kriminalitas di suatu wilayah.

Hukuman mati tidak membantu pemulihan korban

Dio menuturkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, fokus utama seharusnya bukanlah penghukuman pelaku, tetapi aspek perlindungan terhadap korban.

Memang, dalam putusan hakim, pelaku juga dikenakan kewajiban membayar restitusi sebesar lebih dari 300 juta rupiah. Tetapi perlu ditegaskan pula bahwa setiap korban kekerasan seksual umumnya akan mengalami kerugian secara fisik dan psikis juga.

Menurut Dio, banyak korban yang mengalami trauma dan ketakutan, namun sebagian besar proses penegakkan hukum tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami korban tersebut. Padahal, aspek pemulihan korban harusnya diutamakan, baik melalui pendampingan hukum, psikis maupun medis, agar korban juga dapat menjalani pemulihan untuk fisik dan mentalnya.

Jangan sampai fokus utama hanya sekedar tentang pelaku, tetapi mengabaikan aspek perlindungan dan pemulihan korban itu sendiri.

Bertentangan dengan prinsip HAM

Menurut Genoveva, hukuman mati juga melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ini adalah hak asasi yang mutlak, tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun.

Selain itu, indikasi pelanggaran HAM juga ditemukan dalam proses eksekusi mati. Misalnya, terpidana mati seringkali harus menunggu masa pra-eksekusi yang bisa sangat lama, namun tetap tidak mendapatkan kepastian sampai detik-detik terakhir eksekusi.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar terhadap terpidana. Praktik ini oleh Special Rapporteur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Juan Mendez, disebut sebagai “torture” (penyiksaan).

Ditambah lagi, menurut Genoveva, dalam proses hukuman mati seringkali ditemukan pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil. Banyak sekali terdakwa yang diancam hukuman mati tidak memperoleh bantuan hukum yang layak selama proses peradilan, sehingga mereka tidak bisa memberikan pembelaan yang berkualitas.

Poin penting lainnya adalah bahwa hukuman mati ini sering diterapkan secara tidak proporsional, cenderung menyasar kelompok masyarakat miskin yang tidak bisa memperoleh akses ke pengacara yang memadai guna membantu memberikan pembelaan.

Karena faktor-faktor tersebutlah, banyak negara-negara di dunia sudah mulai mengarah ke penghapusan hukuman mati, termasuk Arab Saudi.

Praktik hukuman mati, bagaimanapun juga, sangat bertentangan dengan hak hidup yang bersifat absolut dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/pakar-menjawab-alasan-mengapa-hukuman-mati-tidak-efektif-dan-harus-dihentikan-terlepas-apapun-kasusnya-180910

Data Bicara: Negara Gagal Lindungi Mayoritas Korban yang Alami Kekerasan Seksual di Lingkungan Terdekat

Oleh Marsha Maharani (Asisten Peneliti IJRS)

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia silih berganti mendengar berita kekerasan seksual, terutama yang menimpa anak perempuan.

Kita mendengar banyak kasus, misalnya, dari pemerkosaan inses (sedarah) yang dilakukan seorang ayah terhadap tiga anak perempuannya di Sulawesi Selatan, hingga guru pesantren Herry Wirawan yang memperkosa 13 murid perempuan yang ia asuh.

Sepanjang 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sebanyak 8.730 anak menjadi korban kekerasan seksual (meningkat 25% dari tahun sebelumnya).

Indonesian Judicial Research Society (IJRS) menganalisis 735 putusan pengadilan dari direktori Mahkamah Agung untuk melihat gambaran lebih lengkap mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia selama 2018-2020.

Senada dengan tren di atas, riset tersebut menemukan mayoritas korban merupakan perempuan di bawah umur. Tak hanya itu, mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban – dari pacar hingga anggota keluarga.

Kekerasan di lingkar terdekat anak perempuan

Riset IJRS menemukan hampir semua terdakwa pelaku kekerasan seksual merupakan laki-laki (99,0%). Usia mereka cukup beragam, dengan rentang umur paling umum 18-25 tahun (33,5%) dan 26-35 tahun (21,5%).

Sementara, gender dari hampir seluruh korban merupakan perempuan (99,5%). Namun, berbeda dengan profil pelaku, usia para korban mayoritas masih berusia anak:

Dalam 735 putusan pengadilan tersebut, gugatan paling banyak terkait pasal persetubuhan dan pencabulan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yakni sebesar 64,9%, baru disusul pasal pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebesar 15,8%.

Yang juga mengejutkan, IJRS menemukan mayoritas pelaku memiliki relasi yang dekat dengan korban:

Terkait lokasi terjadinya kasus, data dari IJRS pun sejalan dengan fakta sebelumnya bahwa banyak insiden kekerasan seksual dilakukan di tempat-tempat yang dekat dengan korban.

Data menemukan banyak korban diperkosa atau dicabuli di rumahnya sendiri (59,9%):

Negara gagal melindungi

Data di atas menunjukkan bagaimana negara belum mampu melindungi anak perempuan di lingkungan yang paling dekat dengan mereka.

Penanganan kekerasan seksual selama ini kerap fokus terhadap pemidanaan pelaku saja, tanpa memperhatikan pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan korban atas kekerasan seksual yang mereka alami.

Marsha Maharani, salah satu peneliti IJRS dalam riset di atas, mengatakan pemerintah bisa melakukan beberapa langkah untuk bisa memberikan jaminan perlindungan tersebut.

Salah satunya pemerintah bisa menegaskan asas consent (persetujuan dalam hubungan) melalui payung hukum yang jelas – seperti dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang kini resmi disetujui di rapat tingkat pertama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini dapat menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih berperspektif gender dan anak – termasuk mengajarkan anak terkait kerentanan mereka, serta bagaimana anak mengidentifikasi kekerasan seksual dari teman ataupun orang dewasa.

“Yang berusia anak, kerentanannya banyak. Mereka belum bisa menalarkan, apakah beberapa perbuatan itu benar atau tidak. ‘Saya boleh nggak sih diginiin?’”

Sebagian besar kasus yang menimpa anak perempuan, misalnya, tidak dilaporkan anak dan baru ketahuan ketika terjadi kekerasan seksual yang berulang (76,9%).

“Misal juga berulang kali, lalu menyebabkan kehamilan, baru diketahui kalau karena pemerkosaan.”

Marsha melihat pentingnya pendidikan kesehatan seksual yang akurat secara medis dan berperspektif gender agar anak mampu membangun relasi yang sehat, tidak menjadi pelaku kekerasan seksual, serta bisa mengidentifikasi dan segara melaporkan kekerasan seksual jika mereka mengalaminya.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/data-bicara-negara-gagal-lindungi-mayoritas-korban-yang-alami-kekerasan-seksual-di-lingkungan-terdekat-180040

Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya?

Hasil wawancara dengan beberapa pakar, termasuk dua peneliti IJRS yaitu Bestha Inatsan Ashila & Arsa Ilmi Budiarti

Korban kekerasan seksual di Indonesia selama ini sering menemui jalan terjal dalam memperjuangkan kasusnya untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan satu studi tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dengan sampel 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, sebanyak 57% kasus tidak mendapat penyelesaian. Banyak korban lainnya juga berujung dinikahkan dengan korban atau diminta “berdamai”.

Kita juga ingat perjuangan “Agni” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Baiq Nuril di Lombok, dan seorang ibu di Sulawesi Selatan yang ketiga anaknya diperkosa. Para korban justru disalahkan, dihukum atas “penyebaran muatan asusila”, atau dianggap mengalami gangguan kejiwaan.

Belum lama ini, terduga korban pelecehan seksual oleh presenter dan penyiar radio Gofar Hilman, juga berujung minta maaf dan menarik laporan atas dugaan kasus yang menimpanya.

Meski belum ada bukti jelas bahwa korban tersebut ditekan, beberapa akademisi menjelaskan bagaimana aparat di Indonesia secara umum lebih banyak berpihak pada pelaku ketimbang korban kekerasan seksual.

Aparat dan pelaku kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.

DARVO: taktik andalan pelaku dan aparat

Dalam salah satu episode podcast SuarAkademia, peneliti IJRS, Bestha Ashila mengungkapkan adanya pola dari pelaku kekerasan seksual dan aparat penegak hukum ketika korban melaporkan suatu kasus.

“Biasanya ada taktiknya, kita kenal namanya ‘DARVO’: deny, attack, lalu reverse victim and offender,” katanya.

“Istilahnya pertama pasti menyangkal, ‘enggak saya nggak melakukan’. Kemudian menyerang balik korban, dan juga membalikkan kasus tersebut, dilaporkan balik. Konsepnya mirip gaslighting (menyerang dan mempertanyakan kredibilitas).”

Bestha mencontohkan wujud nyata pola DARVO pada kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) pada 2018 silam.

Kala itu, korban bercerita ke media bahwa ia dilecehkan berkali-kali dan juga diperkosa sebanyak empat kali oleh bosnya yang bernama Syafri Baharuddin selama kurun waktu 2016-2018.

“Kasus itu sudah dilaporkan ke kepolisian, dan tim internal kantor bertindak bikin tim panel untuk memeriksa pelaku,” kata Bestha.

“Korban juga mengajukan gugatan hukum [..] tapi justru dilaporkan balik sama bosnya dengan alasan penyebaran berita bohong sampai berdampak ke korban yang dirawat di rumah sakit jiwa.”

“Akhirnya penyelesaiannya dengan mediasi antara korban dan pelaku. Pelaku akhirnya mencabut laporan terhadap korban, dan korban bikin pernyataan bahwa ia tidak pernah mengalami perkosaan,” tuturnya.

Studi psikologi dari Sarah Harsey di University of California Santa Cruz di Amerika Serikat (AS) yang melakukan eksperimen dengan lebih dari 300 mahasiswa pada 2020 menemukan bahwa taktik DARVO mengubah pandangan partisipan terhadap korban kekerasan seksual. Mereka menjadi lebih skeptis dan cenderung menyalahkan korban.

Sebelumnya pada 2016, riset lain dari Harsey juga menemukan bahwa taktik DARVO lebih banyak menimpa korban perempuan dan membuat mereka lebih rawan untuk menyalahkan diri sendiri.

Pola semacam DARVO juga terlihat dalam kasus Agni di UGM yang justru disalahkan manajemen kampus karena dianggap bertindak ceroboh dan telah membuat malu nama UGM di masyarakat.

Saat guru Baiq Nuril melaporkan rekaman pelecehan yang dilakukan kepala sekolahnya, ia juga justru dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan dalih menyebar muatan asusila.

“Kedua kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari budaya victim blaming yang cukup kuat terhadap korban tindak kekerasan seksual di Indonesia,” tulis pengajar komunikasi Iwan Awaluddin Yusuf dalam artikel yang terbit di The Conversation Indonesia (TCID) pada 2018 lalu.
Berkali-kali menjadi korban

Dalam artikel yang terbit di TCID tahun lalu, Arsa Ilmi Budiarti dari IJRS mengatakan bahwa mekanisme pelaporan kekerasan seksual ke kepolisian belum didukung perspektif perlindungan korban yang baik.

“Alih-alih memperoleh perlindungan dan bantuan, saat melaporkan kekerasan seksual yang dialami, para korban justru mengalami menjadi korban kembali (reviktimisasi) serta harus menghadapi pertanyaan yang seringkali menyudutkan, tidak empatik, hingga melecehkan,” tulis Arsa.

Bahkan, dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada 2017, mantan Kepala Polri Tito Karnavian pernah menyatakan bahwa korban pemerkosaan bisa ditanya penyidik “apakah nyaman” selama pemerkosaan.

Riset Lidwina Inge Nurtjahyo dan Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia (UI) mengamini bahwa ini adalah perilaku yang lumrah diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Tak hanya di antara aparat kepolisian, Bestha pun mengatakan sikap ini kembali terulang dalam beberapa putusan hakim di pengadilan.

“Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan merendahkan perempuan sendiri. Ada yang sampai ditanya riwayat seksualnya, yang riwayat seksual itu berpengaruh terhadap putusan hakim,” katanya.

“Ketika korban ditanya oleh hakim, dianggapnya itu bukan perempuan baik-baik sehingga ada kasus pelaku dibebaskan. Hakim menganggap bahwa korban ini sudah tidak perawan, kemudian perempuan ini nakal dan suka mabuk-mabukan. Jadi ada lagi victim blaming.”

Menurut Arsa, polisi seharusnya menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi korban untuk menceritakan masalahnya.

“Polisi seharusnya memastikan keberadaan pendamping korban, jaminan keselamatan korban, adanya pernyataan atau pertanyaan yang tidak menghakimi dan menghargai korban hingga jaminan terwujudnya akses keadilan,” ujarnya.

Pada perkara kekerasan seksual di mana korban kerap takut dan malu untuk melapor – bahkan diteror untuk meminta maaf dan mencabut laporannya – maka peran pihak-pihak yang harusnya bisa dipercaya inilah yang dapat mendorong supaya penanganan kasus lebih adil dan inklusif bagi korban.

Tulisan dimuat dalam The Conversation : https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-177460

SOP Kekerasan Polisi, Progresif tapi Kenapa Penerapannya Memble?

Oleh Bestha Ashila Inatsan (Peneliti) & Marsha Maharani (Peneliti)

Akhir 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit berencana meningkatkan status unit pelayanan perempuan dan anak (Unit PPA) menjadi direktorat tersendiri di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Tujuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Kapolri juga menyebutkan, direktorat akan diisi oleh polisi wanita (polwan) yang dapat memberikan perlindungan serta memiliki tim pendamping psikologi bagi korban.

Rencana tersebut merupakan salah satu langkah yang ditunggu oleh masyarakat setelah selama beberapa bulan terakhir, kita disuguhi rapor merah aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Pada Oktober 2021 misalnya, institusi kepolisian sempat viral karena tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial sebagai respons kekecewaan masyarakat terhadap kinerja mereka. Pun, baru-baru ini kasus penyekapan dan perkosaan siswa SMP di Riau yang dilakukan oleh anak anggota DPRD Pekanbaru dihentikan prosesnya oleh kepolisian karena korban dan pelaku berdamai. Sebelumnya pada November 2021, pria 56 tahun memperkosa anak kelas 6 SD hingga hamil. Orang tua korban melaporkan kasus ke Polres Jombang namun polisi menyarankan agar korban tidak menggugurkan kandungannya dan menolak permintaan pihak korban agar dapat mengakses prosedur aborsi yang aman dan legal.

Belum cukup? Berita mengenai perilaku anggota kepolisian mulai menjadi sorotan ketika kasus dugaan pemerkosaan tiga orang anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dihentikan penyelidikannya.

Benarkah Selangkah Lebih Maju?

Kepolisian memiliki peran yang penting dalam penanganan perkara kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak. Apalagi jika kita lihat ke undang-undang polisi bertugas dalam memelihara keamanan, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kita juga sudah tahu, kepolisian telah memiliki unit PPA di tingkat Polres dan Polda berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit ini bertugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Kepolisian juga sudah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban. Dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban petugas wajib memberikan jaminan keselamatan, menjaga kerahasiaan, mengajukan pertanyaan yang tidak menghakimi, menyediakan penerjemah, mendengarkan keterangan dengan aktif dan penuh pengertian, serta memberikan informasi mengenai perkembangan perkara.

RPK berada di lingkungan dan menjadi bagian dari ruang kerja UPPA, di mana tugas UPPA diantaranya adalah sebagai penerima laporan/ pengaduan, memberikan konseling, mengirimkan korban ke rumah sakit terdekat, pelaksanaan penyidikan perkara, dan meminta visum, menjamin kerahasiaan korban/ saksi, menjamin keamanan dan keselamatan korban, menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum atau rumah aman, melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, serta memberitahu perkembangan kasus kepada pelapor.

Sepintas, aturan di atas tampak sangat progresif, komprehensif, dan berperspektif korban. Apalagi keberadaan peraturan Kapolri ini telah mendahului keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Peraturan Kapolri tersebut sudah berusia 13 tahun, sehingga dapat dikatakan sebenarnya kepolisian selangkah lebih maju apalagi telah memiliki unit khusus untuk penanganan perempuan dan anak.

Tidak cukup sampai di situ, pada 2009 Kepolisian RI juga mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Aturan seperti ini belum ditemukan di institusi penegak hukum lainnya. Selain adanya peraturan internal dilansir dari website BPHN, Kepolisian juga telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan. Misalnya dengan meningkatkan jumlah UPPA sebanyak 550 unit, membuat modul penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH), merekrut 7000 polwan, dan juga peningkatan kualitas serta kerja sama dengan beberapa instansi seperti P2TP2A, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, termasuk masyarakat sipil.

Salah satu praktik baik di Polres Metro Jakarta Timur juga memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti adanya ruang pemeriksaan, ruang konseling, ruang bermain anak, ruang istirahat, ruang pembinaan ABH.

Sayangnya dengan berbagai langkah baik yang telah dilakukan kepolisian, masih banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang belum mendapatkan akses keadilan.

Cuma Garang di Atas Kertas

Polisi dianggap sebagai garda terdepan dalam mekanisme pelaporan yang dianggap dapat membantu korban dalam mencari keadilan. Berdasarkan Studi Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan INFID dan IJRS pada 2020, mayoritas masyarakat 43,8 persen akan memilih untuk melaporkan kasus kekerasan seksual ke polisi dan 41,6 persen lainnya ke keluarga. Kepolisian yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu aktor penting dalam upaya pemberian perlindungan bagi korban dan saksi.

Sayangnya korban masih mengalami berbagai hambatan dalam melaporkan kasus yang dialami. Berdasarkan penelitian yang sama, mayoritas korban (57,2 persen) pada akhirnya tidak melaporkan kasus yang dialami karena takut, malu, merasa bersalah, dan tidak tahu harus melapor kemana.

Selama ini masyarakat enggan untuk melaporkan kasus yang dialami karena masih adanya stigma negatif dan adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual. Berdasarkan laporan ‘’Women’s Experiences of the Barriers to Reporting Sexual Assault’’ oleh Alana Prochuk Tahun 2018, aparat penegak hukum masih memberikan komentar yang tidak sensitif, penuh stereotip, victim blaming, tidak empati, dan belum membantu korban untuk mencari keadilan. Sehingga, korban tidak mendapatkan penanganan yang efektif dan mayoritas korban kekerasan seksual (57,9 persen) tidak mendapatkan penyelesaian kasus dan hanya 19,2 persen pelaku yang dipenjara.

Berdasarkan laporan Studi Kualitatif mengenai Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU PKS di tahun 2020 yang dilakukan INFID, sistem hukum selama ini masih dinilai lemah dalam merespons kasus kekerasan seksual. Korban dituntut untuk langsung melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengalami peristiwa, padahal korban yang terluka pasti mengalami trauma dan membutuhkan waktu untuk pengobatan dan perawatan dengan resiko proses hukum tertunda dan adanya kemungkinan alat bukti yang sulit didapat.

Melihat data tersebut, sepertinya langkah yang perlu dilakukan kepolisian perlu lebih dioptimalkan lagi. Kepolisian sebagai garda terdepan diharapkan mampu melindungi korban kekerasan seksual agar korban mendapatkan akses keadilan. Dengan berbagai instrumen hukum dan sumber daya yang dimiliki Kepolisian RI, seharusnya penanganan korban bisa lebih baik lagi. Masyarakat perlu mengawal langkah dan rencana yang akan dilakukan oleh kepolisian ke depan.

Tulisan ini dimuat dalam media Magdalene :

https://magdalene.co/story/sop-kekerasan-polisi-progresif-tapi-kenapa-penerapannya-memble

Pejabat dengan kekayaan tak wajar tidak bisa dipidana: salah siapa?

Oleh Andreas N. Marbun (Peneliti IJRS)

Bulan lalu, Johan Budi – mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – menulis opini di harian Kompas tentang harta kekayaan penyelenggara negara dan lemahnya mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia.

Sebagai respons terhadap tulisan tersebut, melalui tulisan ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai penyebab masalah ketidakwajaran harta kekayaan pejabat negara.

Perlu dicatat, bahwa Indonesia belum mengatur pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta yang tidak sah (illicit enrichment).

Padahal, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention against Corruption atau UNCAC) sudah mengatur soal kriminalisasi illicit enrichment ini.

Karena ketiadaan pengaturan ini, maka seolah-olah boleh saja pejabat berharta banyak walau sumbernya patut dicurigai, sepanjang tidak ketahuan bahwa hartanya diperoleh secara tidak sah atau berasal dari tindak pidana.

Sehingga, Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu segera direvisi dengan mempidana peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sah ini.

UU Tipikor dan UNCAC

Meski berkali-kali Indonesia memperingati Hari Anti-korupsi setiap 9 Desember, pada hakikatnya, ketentuan pidana yang diatur dalam UU Tipikor masih belum sejalan dengan pengaturan yang ada di UNCAC.

Hal ini tidak mengejutkan, sebab UU Tipikor terakhir kali direvisi pada 2001, sedangkan UNCAC baru selesai dibuat pada 2003.

Perbedaan substansi antara UNCAC dan UU Tipikor sudah banyak dibahas di berbagai tulisan.

Yang justru mengejutkan ialah ketiadaan kemauan politik, baik dari pemerintah maupun DPR, untuk mengubah UU Tipikor agar sejalan dengan UNCAC; padahal Indonesia sudah meratifikasi UNCAC pada 2006.

Ketiadaan political will ini tergambar dari RUU Tipikor yang tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021, maupun Prolegnas tahun 2022.

Dapat kita simpulkan bahwa tidak akan ada perubahan secara fundamental dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia, setidak-tidaknya dalam waktu dekat.

Menghukum kekayaan tidak wajar

Sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi yang sejalan dengan UNCAC, sudah sepatutnya Indonesia juga mengatur mengenai pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta yang tidak sah.

Memang, dalam UNCAC tidak ada kewajiban untuk mengatur illicit enrichment mengingat sifatnya yang fakultatif dan ketentuan tersebut merupakan non-mandatory offences), namun bukan berarti negara tidak perlu atau tidak bisa mengatur tindak pidana ini.

Sebaliknya, justru negara sangat perlu untuk segera mengatur pemidanaan terhadap pelaku illicit enrichment.

Ketiadaan pengaturan ini justru dijadikan ‘tameng’ bagi para pejabat berharta banyak yang sumbernya tidak jelas.

Tanpa kriminalisasi illicit enrichment, sia-sialah segala upaya pelaporan harta kekayaan – bahkan jika terdapat peningkatan harta penyelenggara negara yang tidak wajar sekalipun.

Sudah banyak negara di dunia yang mengatur mengenai illicit enrichment ini. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa setidak-tidaknya terdapat 98 pengaturan mengenai illicit enrichment yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti Afghanistan, Brunei Darussalam, Cina, dan Meksiko. Sayangnya, Indonesia tidak termasuk.

Kegagalan sistemik

Stagnasi (atau bahkan regresi) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (sebagaimana tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi yang merosot) tidak hanya merupakan kesalahan penegak hukum yang gagal untuk menindak korupsi secara konsisten.

Ini bukan pula semata-mata kesalahan penyelenggara negara yang enggan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Kegagalan ini justru secara sistemik berawal dari ketidaksiapan aturan anti-korupsi di Indonesia.

Tentu saja bukan merupakan tugas KPK (atau penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan) untuk membuat UU yang baik guna terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ajeg.

Karena DPR memiliki fungsi legislasi, maka DPR-lah yang sepatutnya dipersalahkan karena gagal membuat UU Tipikor yang sejalan dengan standar pemberantasan korupsi global.

Rekomendasi untuk Johan Budi

Sebagai anggota DPR, Johan Budi sudah dengan sangat baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja KPK. Namun, seorang anggota DPR juga harus menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran.

Oleh karena itu, setidak-tidaknya ada tiga rekomendasi yang perlu segera dilakukan oleh para anggota DPR, dan rekomendasi ini bisa diinisiasi oleh Johan Budi sebagai mantan pegawai KPK (yang tentunya memiliki pemahaman mendalam di bidang anti-korupsi) dan sebagai anggota komisi III DPR (yang memiliki beban tanggung jawab mengurusi bidang penegakan hukum).

Pertama, DPR perlu segera mengajukan revisi UU Tipikor. Revisi yang dibuat juga harus sejalan dengan pengaturan UNCAC, mengingat UNCAC sendiri sudah diratifikasi ke dalam hukum nasional. Jika RUU yang dibuat tidak sejalan dengan UNCAC, maka permasalahan peningkatan harta PN yang tidak wajar tidak akan dapat dibenahi.

Kedua, dalam rancangan UU tersebut, DPR (khususnya anggota komisi III) perlu memastikan adanya aturan pemidanaan terhadap illicit enrichment. Jika tidak, maka penegak hukum akan mendapat beban tambahan untuk pembuktian asal-usul harta kekayaan tersebut.

Kewajiban untuk memastikan bahwa seorang pejabat penyelenggara negara memiliki harta yang sesuai dengan pendapatannya seharusnya dibebankan pada insan pejabat itu sendiri, bukan justru dibebankan hanya pada satu institusi penegak hukum untuk mengawasi semua pejabat dari Sabang sampai Merauke.

Terakhir, DPR perlu menjamin bahwa tidak ada upaya pelemahan KPK melalui kebijakan anggaran.

Jika kita membuka besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari 2019 hingga 2021, kita dapat melihat bahwa anggaran KPK meningkat secara konsisten tiap tahun.

Kita perlu mengapresiasi kinerja DPR yang memberikan keleluasaan anggaran bagi KPK. Jika pada suatu hari DPR meminta KPK untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu mendalami asal-usul peningkatan harta pejabat yang tidak wajar, maka peningkatan biaya untuk penegakan hukum juga perlu ditambah.

Jika tiada langkah konkret dari DPR untuk melaksanakan setiap rekomendasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kita selaku rakyat Indonesia tidak perlu heran jika ada pegawai negeri, polisi, atau tentara yang punya aset senilai ratusan miliar dan memiliki ‘rekening gendut’ yang sumbernya tidak jelas; sebab itu merupakan keniscayaan.

Tulisan dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/pejabat-dengan-kekayaan-tak-wajar-tidak-bisa-dipidana-salah-siapa-174158

Hambatan Orang Dengan HIV/AIDS Saat Mengalami Masalah Legal: Pentingnya Peran Pendamping Hukum dan Non-Hukum

Oleh Bestha Inatsan Ashila (Peneliti IJRS) dan  Gladys Nadya Arianto (Asisten Peneliti IJRS)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) cenderung mengalami stigma dan diskriminasi yang lebih tinggi dibanding orang dengan infeksi atau kondisi kesehatan lain. Ada anggapan HIV/AIDS terjadi akibat hal-hal yang melanggar norma seperti melakukan hubungan seksual berisiko, menjadi pekerja seks, homoseksual, dan menggunakan narkotik. Menurut Indeks Stigma Orang yang Hidup dengan HIV tahun 2018, di antara bentuk stigma yang sering terjadi adalah keengganan bersentuhan dengan ODHA, menjadikan ODHA sebagai bahan gosip, dan penolakan layanan kesehatan.

Stigma itu ikut menimbulkan berbagai hambatan seperti mengalami penolakan dalam mengakses perawatan kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan bagi anak-anak dengan HIV. Dalam berhadapan dengan hukum, ODHA masih mengalami hambatan berupa kesulitan mendapat pendampingan, stigma dan diskriminasi dari aparat, dan kesulitan mendapat hak layanan kesehatan. Di sini, pendamping berperan penting bagi ODHA.

Berbagai masalah hukum

Sebagaimana orang lain, ODHA dapat mengalami berbagai peristiwa hukum. Namun status HIV/AIDS bisa menjadi faktor keterlibatan mereka dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, korban, terdakwa, atau para pihak dalam berbagai perkara. Dalam kasus perdata, status HIV seseorang, misalnya, beberapa kali menjadi penyebab perceraian.

Dalam kasus pidana, ODHA yang masuk kelompok pengguna narkotik berpotensi tinggi untuk terlibat dalam proses hukum. Dalam salah satu kasus, akibat pemilikan heroin, seorang buruh dituntut 5 tahun penjara. Namun, dalam persidangan ditemukan bahwa terdakwa positif HIV. Hakim lalu menjatuhkan vonis agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan ke pusat rehabilitasi.

Ada kasus pencemaran nama baik yang sampai ke pengadilan setelah status HIV seorang perempuan pekerja seks disebar dan menjadi berita pada suatu surat kabar. Korban menanggung beban moral dan rasa malu akibat pemberitaan itu. Status HIV seseorang adalah informasi personal dan merupakan sebuat privasi; membocorkan status HIV seseorang merupakan pelanggaran atas hak privasi.

Pada ranah militer, kerap terjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berstatus HIV melakukan desersi atau meninggalkan dinas tanpa izin akibat dijauhi rekan kerja dan alasan malu. Dalam salah satu kasus, hakim militer menjatuhkan vonis selama 3 bulan penjara pada seorang anggota TNI dengan HIV/AIDS karena desersi.

Hambatan dalam kasus hukum

Hambatan pertama bagi ODHA adalah sulitnya mendapatkan pendampingan. ODHA membutuhkan adanya pendukung atau pendamping yang dapat membantu mereka menghadapi persoalan kesehatan, sosial serta hukum. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 2020 menemukan bahwa pemberian bantuan hukum oleh beberapa organisasi bantuan hukum masih diskriminatif terhadap ODHA.

Ada kasus misalnya seorang perempuan ODHA yang mendapatkan kekerasan dan diusir oleh suaminya ditolak oleh sebuah lembaga layanan dengan alasan belum ada orang yang kompeten untuk menangani ODHA. Hambatan kedua adalah stigma dan diskriminasi oleh aparat penegak hukum. Menurut catatan LBH Masyarakat, aparat penegak hukum cukup banyak melanggar hak asasi manusia terhadap ODHA dalam bentuk diskriminasi, membeberkan status HIV/AIDS tahanan atau narapidana, dan membatasi akses ODHA terhadap perlindungan hukum.

Dalam salah satu temuan MaPPI FHUI, ada seorang ODHA dikeluarkan secara paksa dari tahanan oleh aparat kemudian barang-barangnya dibakar hingga proses hukumnya tidak ditindaklanjuti. Hambatan ketiga adalah sulitnya ODHA mendapatkan hak atas layanan kesehatan khususnya mendapatkan obat antiretroviral (ARV) dan obat-obatan lain baik di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Masih ada lapas yang hanya menyediakan anggaran untuk obat-obatan ringan seperti obat batuk dan pilek. Akibatnya ODHA tidak bisa menjalani terapi pengobatan ketika menjalani proses hukum. Masih ada juga praktik ODHA harus membayar petugas untuk mendapatkan ARV serta agar aparat tidak membuka status ODHA yang bersangkutan kepada penghuni lapas lain. Tingginya penolakan terhadap ODHA pada akhirnya akan menyebabkan ODHA menyembunyikan statusnya dan menghambat program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Jaminan hak

Sebagaimana warga negara lain, ODHA juga memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan pemenuhan hak dan perlindungan. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor. 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum menyebutkan bahwa penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lebih lanjut, hak ODHA untuk mendapatkan akses layanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2009. Peraturan ini menyebutkan bahwa tersangka harus ditempatkan pada fasilitas yang manusiawi dan memenuhi persyaratan kesehatan. Aturan tersebut juga menjamin akses pemeriksaan kesehatan di luar tahanan kepolisian apabila tidak ada fasilitas yang memadai.

Untuk ODHA yang berada di lapas, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang pelaksanaan hak warga binaan mengatur bahwa setiap lapas wajib memiliki poliklinik dan fasilitas setidaknya satu orang dokter dan satu orang tenaga kesehatan lainnya. Sejak tahun 2005 sebenarnya telah ada program penanggulangan HIV/AIDS di lapas, namun sumber dayanya masih terbatas. Situasi ini diperumit karena penghuni lapas adalah kelompok yang memiliki risiko terhadap penularan HIV/AIDS karena adanya perilaku berisiko seperti penggunaan jarum suntik secara bergantian, perilaku seks tidak aman, dan layanan kesehatan yang kurang memadai.

Selain aturan-aturan itu, secara umum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan terkait ODHA misalnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dan Permenkes No. 74 Tahun 2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV.

Pentingnya pendamping

Pengacara, paralegal, dan pendamping lainnya memiliki peran besar dalam mendampingi ODHA yang berhadapan dengan hukum. Pendamping dapat berkomunikasi dan memberikan penjelasan kepada aparat penegak hukum mengenai kondisi dan kebutuhan ODHA khususnya terhadap akses obat dan perawatan kesehatan.

Pendamping juga dapat memastikan fasilitas kesehatan dapat diakses baik berupa obat, konselor, terapi atau tes kesehatan di mana pendamping dapat berkoordinasi dengan penyedia layanan kesehatan. Selain itu, pendamping dapat mencegah perlakuan yang merendahkan dan mendiskriminasi ODHA serta memberikan pemberdayaan dan penguatan sehingga ODHA menjadi lebih percaya diri untuk memperjuangkan haknya.

Salah satu praktik baik yang dilakukan oleh pendamping di Surakarta, Jawa Tengah, untuk untuk memastikan terpenuhinya hak ODHA untuk mengakses obat-obatan selama menjalani proses hukum adalah membina hubungan baik dengan aparat penegak hukum dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya ODHA mendapatkan akses perawatan dan obat-obatan. Pendamping dapat memastikan pemenuhan hak-hak hukum ODHA dan memastikan pelaksanaan hak asasi manusia secara efektif di hadapan proses peradilan. Sehingga keberadaan pendamping hukum juga merupakan cara menaikkan kualitas hidup seorang ODHA.

Selain itu, pemberian informasi penting bukan hanya kepada aparat penegak hukum tapi juga pendamping hukum dan non-hukum agar dapat memiliki perspektif dan dapat menangani ODHA dan membantu dalam pemenuhan haknya selama proses peradilan. Kesalahpahaman atau ketidaktahuan terkait HIV/AIDS seringkali adalah penyebab munculnya stigma dan diskriminasi.

Tulisan dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/hambatan-orang-dengan-hiv-aids-saat-mengalami-masalah-legal-pentingnya-peran-pendamping-hukum-dan-non-hukum-172865

Bukan Hanya Soal Kekerasan: Memaknai Ketidakberdayaan Dalam Perkosaan

Oleh Maria I. Tarigan dan Naomi R. Barus (Peneliti IJRS)

Bulan lalu, seorang anak perempuan (20 tahun) dari seorang tersangka mengaku telah diperkosa oleh kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Parigi, Sulawesi Tengah, yang menjanjikan status bebas untuk sang ayah yang tengah ditahan dalam kasus pencurian hewan ternak.

Korban mengaku telah dirayu berkali-kali dan dijanjikan uang oleh si perwira polisi. Setelah setuju bertemu dengan pelaku di sebuah hotel, korban kemudian diperkosa dan diberikan uang.

Ada perdebatan mengenai pasal yang dapat dikenakan terhadap perbuatan pelaku. Banyak yang berpendapat bahwa pelaku dapat dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perkosaan di luar pernikahan dengan memperluas makna kekerasan menjadi tidak sebatas kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis.

Di lain sisi, peristiwa ini dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 284 KUHP terkait perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah. Namun, Pasal 284 akan turut menjerat korban sebagai pihak yang ikut melakukan perzinaan.

Selain kasus di atas, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan yang sama. Dalam kasus ini, anggota Polsek Kutalimbaru mencabuli seorang istri dari tersangka narkoba di sebuah hotel setelah pelaku meminta korban untuk bertemu dengan alasan ingin membicarakan kasus suaminya.

Kekerasan seksual: memahami kompetensi dalam persetujuan

Persetujuan (consent) selalu identik dengan keleluasaan seseorang untuk memberikan persetujuan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan. Keleluasaan seseorang dalam memberikan persetujuan tidak terlepas dari kapasitas orang tersebut dalam memberikan persetujuan.

Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini juga berarti bahwa suatu tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual.

Kendati demikian, dalam beberapa kondisi, persetujuan yang diberikan dengan bebas oleh korban tidak lagi menjadi penting dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak. Kondisi yang dimaksud adalah ketika orang tersebut memang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (non competent consent).

Konsep non competent consent berangkat dari pemahaman bahwa setiap tindakan dari individu harus dilakukan dengan kesadaran penuh, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai kompetensi dirinya adalah pihak yang cakap di depan hukum.

Terdapat sejumlah ukuran yang dapat dipergunakan dalam menentukan kapasitas individu untuk memberikan persetujuan.

Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat (AS), mengkategorikan mereka yang masuk ke dalam non competent consent adalah anak-anak (bawah 18 tahun), orang dewasa rentan (berusia di atas 70 tahun), orang yang tidak memiliki kapasitas mental, orang tak berdaya, orang yang tidak sadarkan diri, dan orang dalam keadaan mabuk.

Ketika pihak-pihak di atas melakukan suatu tindakan seksual (seperti persetubuhan), tindakan tersebut sudah termasuk sebagai kekerasan seksual, terlepas dari adanya persetujuan yang diberikan. Persetujuan tidak lagi relevan untuk dipertanyakan dalam kondisi ini.

Maka penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan.

Yang harus dipastikan adalah apakah tindakan atau aktivitas seksual tersebut dilakukan di bawah keadaan-keadaan yang koersif.

Keadaan koersif tidak hanya sebatas pada kekerasan secara fisik, tetapi juga pada kekerasan psikis, maupun bentuk lainnya, antara lain ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan, rangkaian kebohongan, bujuk rayu, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau adanya relasi kuasa, dan intimidasi.

Kekerasan secara psikis tidak selamanya timbul melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sangat jelas, bahwa pelaku di Parigi telah menyalahgunakan kekuasaannya atas korban. Ini kerap terjadi pada kasus pelaku memiliki relasi kuasa dengan korban.

Relasi kuasa merupakan hubungan sosial yang tidak setara antara satu pihak dengan pihak lainnya: salah satu pihak memiliki kuasa lebih atas pihak lainnya.

Relasi kuasa menimbulkan ketidakberdayaan korban. Pada umumnya, pelaku akan memanfaatkan kerentanan, kepercayaan, dan ketergantungan korban kepadanya. Oleh karena itu, ketidakberdayaan korban juga menjadi salah satu bentuk dari non competent consent.

Dalam kasus di Parigi, persetujuan yang korban berikan merupakan bentuk keterpaksaan.

Kondisi tidak berdaya terjadi ketika seseorang tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa hal yang terjadi terhadapnya merupakan tindakan atau aktivitas seksual dan akibatnya korban terpaksa menerima tindakan yang akan diperbuat terhadap dirinya.

Ketidakberdayaan dapat didasari oleh kapasitas mental dan fisik seseorang, kondisi disabilitas, atau atas dasar pengaruh alkohol atau narkotika.

Ukuran ketidakberdayaan bersifat subjektif sebab titik kondisi tidak berdaya setiap orang berbeda-beda dengan penyebab yang berbeda-beda pula.

Ketentuan tentang perkosaan

Di Indonesia, Pasal 285 KUHP tentang pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan umum digunakan untuk mengatur tindak pidana perkosaan.

Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan tidak hanya terbatas pada Pasal 285 itu.

Terdapat beberapa pengaturan lain yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 286.

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berbeda dengan Pasal 285 yang menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 mengatur kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sayangnya, kondisi ketidakberdayaan dalam Pasal 286 selama ini hanya didefinisikan sebatas ketidakberdayaan fisik, yaitu mabuk, pingsan, sakit, atau kondisi lain yang menyebabkan korban tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Kendati demikian, terbuka kemungkinan Pasal 286 untuk ditafsirkan secara lebih luas daripada kondisi ketidakberdayaan fisik.

Secara luas, ketidakberdayaan (incapacitation) dalam suatu hubungan seksual adalah kondisi seseorang tidak dapat membuat keputusan secara rasional dan masuk akal karena kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikistidak sadar atau tidak paham apa yang ia alami adalah suatu hubungan seksual.

Kondisi korban di Parigi bisa termasuk kondisi ketidakberdayaan psikis yang disebabkan adanya kondisi relasi kuasa. Dengan demikian, Pasal 286 dapat digunakan untuk menjerat si perwira polisi.

Peran penting hakim dalam pemaknaan suatu ketentuan

Perluasan makna ketidakberdayaan dalam Pasal 286 merupakan salah satu contoh bentuk penafsiran ekstensif yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penafsiran ekstensif bersifat memperluas makna yang terdapat dalam suatu aturan hukum dengan tetap berpegang pada maksud asli dari aturan hukum.

Penafsiran semacam ini cukup sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

Ini sejalan dengan mandat hakim miliki, yakni tidak semata menjadi corong dari undang-undang tapi juga mengadili dan memutus perkara bahkan ketika tidak ada hukum yang mengaturnya — atau kalau pun ada, aturan hukum tersebut masih kurang jelas.

Karena itu juga, hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perluasan makna suatu ketentuan bisa dilakukan hakim, bahkan seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus yang belum secara tegas diatur.

Ini demi menjamin keadilan bagi orang-orang seperti para korban kekerasan seksual yang berada di bawah ketidakberdayaan psikis maupun relasi kuasa.

Tidak berhenti di penafsian

Penggunaan penafsiran terhadap ketentuan UU yang ada dapat menjadi solusi sementara untuk menutup kekosongan maupun ketidakjelasan hukum.

Akan tetapi, akar permasalahannya masih ada: aturan hukum yang sudah tertinggal zaman, tidak relevan, dan tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Upaya untuk merumuskan aturan kekerasan seksual yang lebih komprehensif dan akomodatif sedang dilakukan melalui pembahasan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pembaruan terhadap hukum pidana juga tengah dilakukan melalui revisi KUHP, termasuk di dalamnya tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan dan perbuatan cabul. Harapannya, pembaruan pengaturan kekerasan seksual dapat menghadirkan jaminan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual yang masih belum dilindungi oleh aturan hukum yang ada.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/bukan-hanya-soal-kekerasan-memaknai-ketidakberdayaan-dalam-perkosaan-171011

Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana?

Oleh Nanda Oktaviani (Peneliti)

Kisah Canon, seekor anjing yang mati setelah ditangkap aparat setempat untuk dipindahkan dari Pulau Banyak ke daratan Aceh Singkil, Aceh, mendapat banyak perhatian publik belum lama ini. Pemindahan anjing itu oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkaitan dengan peraturan di tujuan wisata halal yang tidak mengizinkan keberadaan anjing di tempat itu. Ada dugaan Canon mati karena kehabisan nafas dalam pemindahan menggunakan keranjang yang tertutup. Satpol PP setempat menyatakan pemindahan itu sudah sesuai prosedur dan anjing itu diduga mati karena stress.

Kisah Tayo, seekor kucing peliharan yang dicuri dan dijagal di Medan, memiliki ujung yang berbeda dengan Canon. Si penjagal kucing Tayo, Rafeles Simanjuntak, mendapat hukuman 2,5 tahun penjara karena terbukti mencuri dan membunuh hewan peliharaan orang lain. Aturan melindungi hewan dan menghukum orang yang menyiksa binatang sudah ada di Indonesia, tapi penerapannya belum maksimal.

Nomor satu dalam konten penyiksaan hewan

Kisah Canon dan Tayo seakan menegaskan predikat ‘juara dunia’ untuk Indonesia dalam konten penyiksaan hewan. Laporan Asia for Animals Coalition (AfA) tahun ini, Indonesia menempati pada peringkat 1 untuk wilayah yang terbanyak baik dalam pembuatan maupun pengunggahan konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

AfA mengkaji 5.480 konten penyiksaan hewan yang berhasil didokumentasikan dari YouTube, Facebook dan Tiktok. Dari jumlah ini, 1.626 konten dibuat di Indonesia dan 1.569 konten diunggah di Indonesia. Kasus penyiksaan terhadap hewan merupakan fenomena global. Di tingkat dunia, pada 2019 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan konvensi kesehatan dan perlindungan hewan (United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP)).

Usulan konvensi ini sudah ada sejak 1988 lewat inisiatif International Convention for the Protection of Animals (ICAP). Pada 2005, Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) diusulkan untuk menjadi kesepakatan di PBB. UNCAHP ini menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan hewan dan kesehatan global yang dihadapi dunia. Apakah Indonesia sudah memenuhi konvensi ini?

Aturan perlindungan hewan

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya. Pada Pasal 302 mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah. Penganiayaan ringan dalam pasal tersebut adalah tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

Penganiayaan berat adalah jika tindakan mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka berat, atau mati. Pasal 540 mengatur bahwa seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak Rp 200 ribu jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/ kudisan/ luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minuman.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Pada UU ini ditekankan bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta denda paling sedikit Rp 1 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 juta.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan. Kebebasan ini adalah bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa sakit, cidera dan luka; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan bebas untuk mengepresikan perilaku alaminya.

Belum efektif

Jelas, bahwa ada regulasi yang mengatur bahwa orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan dapat dipidana. Penerapan regulasi dengan baik tentunya dapat menghapus tindakan penyiksaan terhadap hewan. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah aturan-aturan ini telah berhasil untuk diterapkan?

Menurut Doni Herdaru Tona, pendiri Animal Defender Indonesia (ADI) yang juga terlibat dalam advokasi kasus Tayo di atas, aturan hukum bagi penyiksa hewan masih terlalu ringan. Aturan dan ancaman hukuman yang ringan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyiksaan hewan. Terlebih lagi, menurut Doni, para aparat penegak hukum masih “meremehkan” laporan terkait penyiksaan hewan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana-171120

Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia

 

oleh Maria I Tarigan (peneliti) dan Naomi Rehulina Barus (peneliti)

Kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kembali mendapat sorotan. Kepolisian mengatakan bahwa yang terjadi terhadap tiga anak berumur di bawah 10 tahun terkait bukan pemerkosaan, melainkan pencabulan.

Melalui konferensi pers daring pada Rabu, 13 Oktober 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, menjelaskan lebih lanjut bahwa dugaan ini didasarkan pada hasil visum di Puskesmas Malili yang diterima pada 15 Oktober 2019.

Menurut hasil wawancara polisi terhadap salah satu dokter, didapati bahwa tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban.

Di lain pihak, dokter yang berbeda di Rumah Sakit Vale Sorowako menemukan peradangan di sekitar vagina dan dubur korban. Dalam perjalanannya, Kepolisian Resor Luwu Timur menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan karena dinilai kurang bukti.

Pernyataan polisi tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat luas terkait perbedaan antara ‘pencabulan’ dan ‘pemerkosaan’, serta ancaman hukuman terkait.

Sebenarnya apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?

Perkosaan dan pencabulan
Secara umum, perkosaan dan pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Lalu, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan.

Lantas, apa yang dimaksud sebagai ‘persetubuhan’ maupun ‘perbuatan cabul’?

Salah satu definisi persetubuhan diutarakan oleh R. Soesilo dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.”

Buku R. Soesilo tentang KUHP merupakan salah satu buku ‘klasik’ di dunia hukum Indonesia.

Lebih lanjut, riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 terhadap 50 putusan peradilan terkait perkosaan menunjukkan bahwa seluruh putusan tersebut mendefinisikan persetubuhan sebagai “penetrasi terhadap vagina oleh penis”, terlepas ada atau tidaknya air mani.

Akan tetapi, 41 dari 50 putusan yang diteliti tetap menyinggung keberadaan sperma atau air mani – baik yang dikeluarkan di dalam vagina maupun di luar – dalam pertimbangannya.

R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Hingga saat ini, definisi perkosaan dan pencabulan telah mengalami perkembangan.

Pada tahun 2004, Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( PKDRT) menetapkan sebuah ketentuan dalam Pasal 46 yang yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP yang awalnya hanya mengatur perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan.

Tidak hanya itu, Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak tahun 2002 — dan diperbarui pada 2014 — mengatur pula bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dibutuhkan dalam membuktikan adanya perkosaan atau pencabulan terhadap anak.

Sepanjang terdapat bukti bahwa perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi, pelaku sudah dapat dijerat dengan pemidanaan.

Masalah pemaknaan istilah
Pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah.

Pemaknaan persetubuhan dalam perkosaan, misalnya, masih terbatas pada penetrasi penis dan vagina — dan dalam banyak kasus — sampai mengeluarkan air mani.

Penafsiran ini akan menyulitkan proses pembuktian pada kasus persetubuhan yang dilakukan dengan memakai kondom, atau ketika pelaku (laki-laki) menderita azoospermia — yakni kegagalan pembentukan sperma atau tidak adanya spermatozoa di dalam semen.

Tidak hanya itu, dengan definisi perkosaan saat ini, maka tindakan pelaku yang menggesekkan atau menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan (tidak sampai masuk) tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan persetubuhan.

Sama halnya dengan penetrasi alat kelamin laki-laki atau penetrasi benda selain alat kelamin ke anggota tubuh lain pada korban, misalnya mulut (oral) maupun anus (anal). Perbuatan-perbuatan ini hanya akan dijerat sebagai pencabulan.

Pasal 285 KUHP juga secara spesifik menyebutkan perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan, sedangkan Pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul – baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku.

Hal ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada laki-laki — selain dalam konteks rumah tangga atau terhadap anak — tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan, melainkan sebagai pencabulan.

Padahal, ancaman pidana maksimal pada pencabulan adalah 9 tahun; ini 3 tahun lebih rendah dibanding ancaman pidana pada perkosaan.

Perkosaan maupun pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku.

Padahal, jika kita berkaca pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan (consent) dari orang lain tersebut.

Konsep persetujuan dalam hal ini juga berarti bahwa orang lain tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuannya, salah satunya adalah bahwa ia berada dalam kondisi yang sadar, sukarela, dan tidak mengalami keadaan koersif.

Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya.

Kondisi-kondisi ini masih belum diakomodasi dalam pemaknaan perkosaan dan pencabulan sebagai kekerasan seksual dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perlu pendefinisian ulang
Saat ini, pengaturan mengenai tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, sedang dirumuskan ulang melalui rancangan undang-undang.

Ini menjadi momentum untuk mendefinisikan ulang tindak pidana kekerasan seksual, terutama perkosaan. Masih banyak kondisi dan kebutuhan yang belum dapat diakomodasi dalam pemaknaan tindak pidana perkosaan saat ini.

Sebagai pembanding, Federal Bureau Investigation (FBI) di Amerika Serikat (AS), awalnya mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan seksual yang dilakukan kepada perempuan secara paksa dan bertentangan dengan keinginannya. Definisi ini berlaku sejak tahun 1980-an sampai dengan 2013.

Melalui Uniform Crime Report (UCR) pada 2013, FBI melakukan pembaruan terhadap definisi perkosaan.

Tindak pidana perkosaan menurut FBI kini memiliki definisi dan cakupan yang lebih luas, yakni penetrasi, sekecil apapun, terhadap vagina atau anus dengan menggunakan anggota tubuh atau benda, atau penetrasi oral dengan alat kelamin orang lain, tanpa persetujuan dari korban.

Definisi ini dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di Indonesia.

Selain menghapus klasifikasi spesifik terhadap pelaku dan korban, definisi ini juga memperluas cakupan persetubuhan serta menekankan pada pentingnya persetujuan.

Ketiadaan persetujuan dari korban — dengan cara apapun — sudah cukup untuk menjerat pelaku atas tindak pidana perkosaan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia-169846