IJRS Harapkan Kejaksaan Implementasikan Pedoman Ini

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengharapkan agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat melaksanakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

“Harapannya, pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga seluruh lapisan Kejaksaan dapat mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam pedoman ini,” kata Bestha Inatsan A, peneliti dari IJRS di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurutnya, implementasi pedoman tersebut sangat urgen karena peran Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat penting dalam memastikan bahwa pedoman ini dapat diterapkan secara optimal, sehingga keadilan bagi anak dan perempuan yang dicita-citakan dalam pedoman ini dapat terwujud dan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor hukum dan peradilan.

“IJRS mengapresiasi langkah konkret Kejaksaan dalam mengeluarkan pedoman ini,” kata Bestha. Ia menjelaskan, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Ini merupakan langkah konkret Kejagung guna menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam proses hukum.

Menurutnya, jaminan dan perlindungan kepada perempuan dan anak ini masih menghadapi hambatan dan tantangan, terutama dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan fair trial.

Pedoman ini, lanjut Bertha, akan menjadi acuan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban maupun pelaku. Apalagi Jaksa memegang peranan penting sebagai dominus litis (pengendali perkara) untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

“Pembentukan pedoman [ini] menjadi sangat penting dan merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan,” katanya.

Bestha menilai bahwa langkah konkret Kejaksaan tersebut juga selaras dengan program-program pemerintah, salah satunya adalah peran aparat penegak hukum dalam perlindungan dan upaya pemulihan terhadap korban yang juga sejalan dengan indikator Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Pedoman ini juga sekaligus juga sejalan dengan upaya Mahkamah Agung (MA) RI yang sebelumnya telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, dan program SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan) yang diinisiasi oleh Bappenas, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan,” ungkapnya.

Pedoman Kejaksaan ini bertujuan mengatur bagaimana proses pemeriksaan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak sejak dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan yang prosesnya dilaksanakan dengan berbasis perspektif korban, serta sensitif terhadap kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Beberapa hal yang diatur dalam pedoman tersebut, misalnya dalam proses pemeriksaan bahwa jaksa tidak boleh mengeluarkan pertanyaan yang seksis, menimbulkan diskriminasi berbasis gender, dan membangun asumsi yang tidak relevan sehingga merugikan bagi perempuan dan anak yang menjalani pemeriksaan di pengadilan. “Jaksa juga diharapkan dapat lebih menggali kondisi psikologi, relasi kuasa, respons psikologis maupun kondisi stereotip gender,” ujarnya.

Pedoman ini juga memberikan kesempatan bagi korban dan saksi untuk didampingi, baik oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), keluarga ataupun pendamping lainnya. Serta adanya perlindungan terhadap informasi dan indentitas korban atau saksi dalam hal kasus-kasus terkait seksualitas dan bagaimana pelaksanaan putusan dalam pidana tambahan dan pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam menguraikan fakta dan perbuatan terkait dengan tindak pidana yang terkait kesusilaan Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam pembuatan surat dakwaan dan tuntutan demi penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak serta mencegah reviktimisasi.

“Tidak hanya dalam proses pemeriksaan, pedoman ini juga mengatur proses dan teknis pemulihan bagi korban tindak pidana, baik melalui ganti rugi, restitusi, dan kompensasi,” katanya.

Tulisan ini dimuat dalam Gatra.com : https://www.gatra.com/detail/news/503279/hukum/ijrs-harapkan-kejaksaan-implementasikan-pedoman-ini

Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil

Oleh Siska Trisia

Melalui APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahun. Dana sebesar Rp53.679.900.000 (tahun 2020) disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk membantu warga miskin yang menghadapi masalah hukum. Penyaluran itu tersebar di seluruh Indonesia meskipun pembagiannya belum proporsional secara geografis. Persoalannya, dana yang disediakan negara dianggap belum sesuai dengan realitas. Dana penanganan perkara belum sesuai kebutuhan riil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 telah mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk kegiatan yang masuk kategori bantuan hukum dimaksud. Besaran biayanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar 8 juta rupiah mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan kembali. Untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp3.740.000.

Masih ada satuan kegiatan lain yang dibiaya negara. Untuk litigasi ada perkara perdata dan tata usaha negara; sedangkan nonlitigasi mencakup konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Namun, Gina Sabrina menilai anggaran bantuan hukum yang disediakan negara itu belum sesuai kebutuhan riil di lapangan. Project Officer Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) ini mengatakan anggaran yang disediakan belum mencakup biaya operasional yang dikeluarkan OBH saat memberikan bantuan hukum. Contohnya, biaya penanganan perkara seperti biaya panjar, biaya perkara, biaya scan dokumen perkara, biaya visum et repertum dalam kasus kekerasan, atau biaya komunikasi OBH dengan pihak-pihak terkait perkara.

Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka biaya-biaya operasional ditanggung oleh OBH. “Itu belum termasuk biaya riil yang menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya dalam diskusi daring ‘Anggaran Bantuan Hukum, Tanggung Jawab Negara atau Beban Organisasi Bantuan Hukum’, Senin (2/11).

Selain itu, Gina menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan OBH ketika mendampingi warga miskin di daerah kepulauan. Biaya transportasi sangat besar, sehingga jika dikalkulasi, dana bantuan hukum yang disediakan negara jauh dari cukup. Masalah ini terjadi antara lain karena sejak awal belum dilakukan penelitian komprehensif berapa sebenarnya biaya riil yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. “Belum ada monev (monitoring dan evaluasi-red) apakah dana itu sudah sesuai kebutuhan riil OBH atau belum,” kata Gina.

Sehubungan dengan itu PBHI mengusulkan agar dilakukan survei dan penelitian per regional untuk menghitung kebutuhan riil pemberi dan penerima bantuan hukum. Gina mengatakan kebutuhan riil setiap OBH berbeda-beda, terutama karena alasan-alasan geografis dan kebutuhan operasional. “Komponen atau item dalam SK Menteri Hukum dan HAM itu perlu diperluas,” ujar Gina kepada hukumonline.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, dan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti, menguatkan penjelasan Gina. Pengalaman LBH APIK mendampingi korban, misalnya, menunjukkan bahwa dana yang disediakan belum memadai, misalnya untuk pemulihan korban. “Biaya layanan untuk korban belum ter-cover,” ujarnya Khotimun Susanti.

Menurut Arif Maulana, penyesuaian biaya bantuan hukum dengan kebutuhan riil sangat penting. Riset yang dilakukan terhadap sejumlah OBH menunjukkan ada biaya-biaya rutin yang secara periodik dikeluarkan OBH namun tidak ter-cover oleh dana bantuan hukum APBN. “Ada sejumlah biaya rutin yang pasti dikeluarkan,” tegas Arif.

Biaya-biaya rutin itu misalnya biaya petugas kebersihan kantor, gaji pengemudi, arsiparis, dan gaji pengacara publik. Belum lagi kebutuhan riset pengacara dan paralegal OBH. Di era digital ini, bahan-bahan hukum dapat diakses lewat internet. “Mau tidak mau biayanya harus disediakan organisasi bantuan hukum,” kata Arif.

Direktur Bidang Akses Keadilan, Siska Trisia Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menyoroti tiga kebijakan anggaran bantuan hukum. Pertama, menyesuaikan jenis dan dampak permasalahan yang dialami. Kedua, menyesuaikan besaran anggaran bantuan hukum dengan lokasi atau wilayah geografis. Ketiga, menambah porsi untuk bantuan hukum non-litigasi.

Konferensi Nasional Bantuan Hukum I (2019) juga menyinggung penganggaran bantuan hukum dan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Misalnya rekomendasi merevisi SK Menteri Hukum dan HAM tentang besaran biaya litigasi dan nonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Sebaiknya anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang klien untuk kasus yang sama tetapi layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan riil. “Jumlah ideal anggaran bantuan hukum untuk tiap daerah berbeda,” pungkas Gina.

Tulisan ini dimuat dalam HukumOnline.com : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil

Kelompok Rentan Kian Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum Selama Pandemi. Terobosan Perlu Dilakukan

Oleh Peneliti IJRS : Josua Satria Collins & Siska Trisia

Tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, pandemi juga menimbulkan banyak isu hukum di tengah masyarakat seperti ancaman terhadap kebebasan sipil dan kekerasan terhadap perempuan. Bantuan hukum menjadi layanan yang semakin dibutuhkan.

Beberapa kelompok seperti buruh dan ibu rumah tangga menjadi semakin rentan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak dan kekerasan dalam rumah tangga selama wabah.

Walau para pemberi bantuan hukum telah berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk menjaga jarak fisik dan sosial, hambatan tetap ada.

Situasi serupa terjadi di seluruh dunia. Kita bisa mempelajari cara-cara yang berhasil di negara

Masalah meningkat

Selama pandemi, ancaman terhadap hak-hak asasi, politik, dan ekonomi meningkat.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat dalam kurun waktu 5 Maret- 21 April 2020, tercatat 93 peristiwa penindakan oleh aparat yang mengancam kebebasan sipil selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Beragam pihak, termasuk aktivis dan pakar kesehatan, keras mengkritik langkah dan kinerja pemerintah dalam menangani wabah.

Peristiwa yang dicatat KontraS termasuk penangkapan sewenang-wenang (17 kasus), penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara (8) dan penanganan hoax (41), dan problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus.

Sebelum pandemi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta rata-rata menerima 60 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap bulannya.

Dalam periode 16 Maret hingga 19 April, LBH Apik Jakarta menerima 97 laporan kasus – atau melonjak lebih dari 60%.

Catatan tersebut menunjukkan peningkatan kasus terjadi karena beban perempuan bertambah besar selama masa pembatasan fisik dan sosial, khususnya perempuan dalam keluarga dengan budaya patriarkis.

Buruh juga menghadapi sejumlah masalah saat pandemi COVID-19. Misalnya, upah yang tidak sesuai hingga ancaman “diistirahatkan” padahal dipecat tanpa uang pesangon.

Ini diperparah dengan tertutupnya informasi dari perusahaan mengenai jumlah karyawan yang terinfeksi COVID-19.

Masalah pendampingan bantuan hukum selama pandemi

Tantangan-tantangan pendampingan bantuan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga isu, yakni kesenjangan digital, kesejahteraan pemberi bantuan hukum, dan minimnya pemahamanan kasus baru.

Pertama, kesenjangan digital. Pandemi memaksa para pemberi bantuan hukum untuk menggunakan teknologi digital.

Namun, banyak dari mereka yang kurang cakap untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang baru berkembang dewasa ini seperti video conference.

Kedua, kesejahteraan. Pemberi bantuan hukum mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi.

Tidak semua pemberi bantuan hukum menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama karena realitanya anggaran dari negara (dalam hal lewat Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN) ataupun organisasi tempat ia bernaung tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sehingga, banyak dari mereka yang meninggalkan pelayanannya memberikan bantuan hukum dan berfokus mencari sumber pendapatan baru.

Ketiga, munculnya beberapa jenis kasus baru yang belum pernah dihadapi oleh pemberi bantuan hukum sebelumnya.

Dua jenis kasus baru yang sering dihadapi kini adalah perlindungan hak atas akses kesehatan ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan maladministrasi bantuan sosial.

Banyak dari pemberi bantuan hukum tidak memiliki informasi dan kemampuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Adaptasi pemberi bantuan

Untuk menjawab kebutuhan bantuan hukum dan tantangan pencegahan penularan virus pada masa pandemi, berbagai pengurus organisasi bantuan hukum mengoptimalkan saluran-saluran yang ada untuk menghindari kerumunan dalam pelayanan bantuan hukum.

LBH Ansor, misalnya, membuka posko layanan online khusus untuk masalah hukum akibat wabah. Para pencari keadilan juga difasilitasi konsultasi video jarak jauh lewat layanan Zoom.

Sementara itu, jaringan lembaga bantuan hukum di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memaksimalkan alamat surel dan nomor telepon yang diaktifkan pada jam layanan. Nomor kontak tersebut diumumkan lewat situs internet dan akun media sosial masing-masing kantor LBH.

Mereka juga menambah layanan pesan teks seperti WhatsApp karena para pengacara publik tak lagi berkumpul di kantor.

Pemanfaatan layanan daring juga dilakukan LBH Bogor. LBH mengirimkan draf surat kuasa ke calon klien secara daring, lalu setelah diteken dikirimkan kembali ke kantor LBH Bogor.

Pelajaran dari negara lain

Terobosan-terobosan dalam pemberian bantuan hukum juga dilakukan di negara-negara lain selama wabah mencengkeram dunia.

Dalam konferensi internasional tentang akses bantuan hukum yang kami hadiri secara daring bulan lalu, 800 peserta dari 800 peserta dari 89 negara berbagi tentang cara-cara baru yang mereka lakukan untuk menyediakan bantuan hukum di tengah pandemi.

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh International Legal Foundation (ILF), the Open Society Justice Initiative (OSJI), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) itu, berbagai perwakilan pemangku kebijakan menjabarkan upaya untuk menerapkan Panduan tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem-sistem Peradilan Tindak Kejahatan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Di Brazil, pengadilan memperbaharui layanan hukum mereka dengan mendorong penggunaan teknologi seperti pemanfaatan video conference dan sidang jarak jauh guna memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang berperkara tetap terpenuhi meskipun sedang dalam kondisi pandemik.

Aktivis bantuan hukum di Amerika Serikat (AS) menyelenggarakan serangkaian upaya pelatihan pada komunitas-komunitas dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait maraknya demonstrasi atau upaya melawan pemerintahan dan isu rasisme.

Khusus untuk tahanan anak, sebuah kantor hukum Makenzie Lawfirm juga melakukan advokasi khusus, yakni mempermudah akses atas sanitasi, air bersih dan layanan Kesehatan mental. Mereka juga mendorong penyediaan layanan bagi tahanan anak berupan telepon, video conference, dan sejenisnya kepada keluarganya

Di Nepal, para aktivis di bidang hukum melakukan beberapa upaya advokasi untuk pelepasan tahanan dan orang-orang yang dirampas hak kemerdekaannya secara sewenang-wenang dengan mengikutsertakan aktor strategis yang sudah dipetakan sebelumnya.

Para aktivis memberikan pelatihan kepada pengacara dan jaksa terkait isu pelepasan tahanan dan melakukan mobilisasi media agar terlibat dan menerbitkan konten pemberitaan terkait isu yang dikerjakan.

Di Afganistan, aktivis bantuan hukum mendorong pelepasan para tahanan sebelum masa penghukuman selesai mengingat kondisi overcrowding rumah tahanan di negara tersebut sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran kuat Covid 19.

Mereka meminta pelepasan awal terutama untuk tahanan perempuan, berusia 55 tahun ke atas, dan memiliki riwayat penyakit berat.

Bagi korban kekerasan rumah tangga di Mongolia, pemberi bantuan hukum membangun domestic criminal center atau pusat konsultasi.

Mereka juga menyelenggarakan berbagai diskusi publik tentang isu kriminal, menerbitkan buku saku panduan bantuan hukum untuk kasus perempuan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan hotline bantuan hukum.

Menanti kebijakan pemerintah Indonesia

Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa hanya fokus terhadap penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga bertanggung jawab atas tersedianya akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum.

Dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif untuk menjawab kebutuhan layanan bantuan hukum di level akar rumput, khususnya bagi kelompok yang semakin rentan di situasi pandemi.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/kelompok-rentan-kian-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-selama-pandemi-terobosan-perlu-dilakukan-147040

UU ITE untuk Kasus Kekerasan Seksual, Tepatkah?

Oleh Josua Satria Collins dan Maria I. Tarigan

Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan ini menahan seorang bekas mahasiswa – yang diduga memperdaya setidaknya 25 orang sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut “mummification” – suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup fetishism – dengan dalih penelitian.

Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan dugaan perbuatan asusila.

Namun, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penggunaan UU ITE oleh polisi dalam memproses kasus ini tidaklah tepat. Gilang melakukan perbuatannya terlepas dari peran teknologi; salah satu korban mengaku mengalami kekerasan secara langsung .

Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat, kepolisian seharusnya menggunakan KUHP untuk kasus ini.

Penyalahgunaan UU ITE

UU ITE yang disahkan pada 2008 sebagai cyber law pertama di Indonesia dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Karena ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional.

Sebagai contoh, lewat teknologi, seseorang dapat menderita kerugian akibat transaksi walau ia sendiri tidak terlibat dalam transaksi itu karena penjahat melakukan pencurian dana kartu kredit miliknya dan melakukan pembelanjaan di internet.

Undang-undang ini memiliki dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait e-commerce atau perdagangan digital.

Sementara, bagian kedua mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses ilegal (seperti hacking), illegal interception (seperti penyadapan), dan data interference (seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal)

Dalam pelaksanaannya, UU ITE menimbulkan ‘korban’ – bahkan setelah UU itu direvisi pada tahun 2016. UU ITE yang awalnya terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi.

UU ITE yang semestinya digunakan untuk melindungi publik justru menjadi alat untuk melawan publik. Tak jarang, UU ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), perkumpulan yang fokus pada kebebasan berekspresi, mencatat ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak 2008 dengan hampir setengah kasus UU ITE menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. SAFEnet menemukan UU ITE sering digunakan dengan pola-pola pemidanaan untuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok.

Kasus Gilang menambah deretan panjang penyalahgunaan UU ITE di Indonesia. Kasus ini bukan berkaitan dengan e-commerce ataupun sebuah kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi. Dugaan perbuatan Gilang lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP.

Pasal KUHP yang bisa digunakan

Polisi menyebut Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, dan dapat diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Kepolisian menjustifikasi penggunaan UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan.

Mereka mengatakan telah menelaah beberapa pasal dalam KUHP, yakni Pasal 292, Pasal 296, dan Pasal 297 KUHP, dan mengatakan tidak ada satupun bisa diterapkan. Pasal-pasal tersebut masing-masing mengatur kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak,

Namun, menurut kami, Pasal 289 KUHP bisa digunakan dalam kasus Gilang.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 289, KUHP)”

Ada dua unsur penting dalam pasal ini: “perbuatan cabul” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sehingga, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual. Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah.

Oleh karena itu, perbuatan Gilang termasuk sebagai bentuk perbuatan cabul.

Korban, dalam utas Twitter, mengatakan Gilang menggunakan ancaman bunuh diri untuk memaksa korban mau menuruti keinginannya, termasuk untuk melakukan pembungkusan dengan kain terhadap teman korban.

Gilang juga menyebut dirinya menderita penyakit dengan maksud agar korban tidak membantah permintaannya. Ini merupakan bentuk ancaman yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menghilangkan rasa percaya diri maupun rasa aman pada diri seseorang.

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebut kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Lebih lanjut, studi 2008 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Publik di Kanada menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ancaman, pengabaian, penghinaan, maupun isolasi.

Keterlibatan ahli

Dalam kasus yang unik seperti kasus Gilang, keterangan ahli, yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan, memainkan peranan yang besar dalam pembuktian. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam kasus Gilang, keterangan ini dapat diberikan oleh ahli psikologi dan seksologi. Ahli diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa perbuatan Gilang dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP.

Keterangan yang diberikan oleh ahli-ahli, digabung dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dapat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus kasus ini dengan menggunakan KUHP.

Kasus-kasus serupa seharusnya tidak dijerat dengan UU ITE. Penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/amp/uu-ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah-144876

Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Tertangkapnya buronan terpidana dalam kasus cessie Bank Bali Djoko s Tjandra membuka tabir modus keterlibatan sejumlah oknum aparat penegak hukum, mulai advokat, polisi, dan jaksa. Alih-alih menegakan hukum, aparat penegak hukum justru cawe-cawe dengan pelaku tindak pidana. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu perubahan terintegrasi antar lembaga penegak hukum guna mencegah penegak hukum terjerembab dalam kasus hukum.

Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dimulai dari semua lembaga penegak hukum. Tak hanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, faktanya advokat pun memiliki peran besar dan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain.

Dalam praktiknya, tak sedikit advokat tersandung kasus korupsi saat membela kliennya. Seperti terlibat kasus suap, hingga menghalang-halangi penegak hukum dalam memeriksa kliennya dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Memang dia membela kliennya, tapi tetap dia seharusnya membela keadilan,” ujar Dio dalam webinar bertajuk “Urgensi Pemberantasan Korupsi Melalui Reformasi Terintegritasi Lembaga Penegak Hukum”, Rabu (12/8/2020). (Baca Juga: Penangkapan Djoko Tjandra Pintu Masuk Bongkar Mafia Hukum)

Dalam kasus Djoko Tjandra misalnya, penasihat hukumnya Anita Dewi Kolopaking terseret dugaan kasus pemalsuan dokumen terkait pelarian Djoko Tjandra yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bagi Dio, peran organisasi advokat menjadi penting dalam menegakan kode etik. Ketika advokat tersandung hingga berstatus terpidana kasus korupsi, organisasi advokat perlu bertindak memberi sanksi etik hingga mencabut lisensi izin praktik sebagai advokat.

“Peran organsasi advokat ketika mendidik para calon advokat sebelum mengantongi izin praktik beracara pun menjadi penting,” lanjutnya.

Namun demikian, pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap dilakukan bersama seluruh institusi penegak hukum. Adanya kesamaan cara pandang dalam pemberantasan korupsi menjadi kunci utama. Setidaknya, masing-masing institusi memiliki kewajiban dan konsisten menjaga para aparaturnya konsisten menghindari terjadinya praktik korupsi. Karena itu, menurutnya upaya pemberantasan korupsi sangat membutukan integrasi dan komitmen antar penegak hukum dalam sebuah criminal justice system.

“Kita perlu bagaimana berbagi peran lembaga penegak hukum dan peradilan bersinergi dan duduk bareng mencari cara dan upaya pencegahan bersama yang efektif,” sarannya.

Celah korupsi di peradilan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menilai kasus Djoko Tjandra menjadi momentum seluruh lembaga penegak hukum berkaca, sekaligus bersih-bersih dari praktik korupsi. Liza menyoroti dari aspek lembaga peradilan. Dia menjabarkan praktik korupsi terbagi menjadi dua.

Pertama, praktik korupsi sistemik yakni memanfaatkan kelemahan birokrasi sebagai peluang melawan hukum serta mengambil keuntungan. Seperti sebelum periode 2016, alur penanganan perkara di MA terbilang panjang birokrasinya. Hal itu terbuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, korupsi nonsistemik yakni tanpa menggunakan kelemahan birokrasi secara terstruktur.

Dia pun membeberkan penyebab terjadinya korupsi di lembaga peradilan. Pertama, adanya pergeseran fungsi kasasi di MA. Idealnya, MA sebagai pengadil upaya kasasi tidak memutus berat ringannya hukuman terhadap kasus pidana atau pidana korupsi. Fungsi kasasi sejatinya hanya menilai tepat atau tidaknya penerapan hukum judect factie oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.

“Praktiknya, MA seperti menjadi pengadilan tinggi kedua memutus berat ringannya hukuman untuk kasus pidana dan kasus korupsi. MA bisa menaikan atau menurunkan hukuman. Pergeseran ini menjadi celah korupsi. Jika MA melakukan fungsi kasasi secara ideal, maka akan meminimalisir celah terjadinya korupsi,” kata dia.

Kedua, proses birokrasi penanganan perkara yang panjang. Meski MA kini telah membuat terobosan  dengan mengefektifkan dan mengefisienkan proses penanganan perkara dengan memusatkan pada kepaniteraan, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, format putusan MA sedemikian tebal dan panjang yang hanya mengulang-ngulang surat dakwaan, tuntutan. Padahal, pertimbangan hukum putusan tidak banyak. Tapi kini, MA membuat kebijakan supaya format putusan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kalau penanganan berkas perkara yang sedemikian panjang dan ribet akan menjadi membuka celah terjadinya praktik korupsi (suap, red),” kata dia.

Ketiga, organisasi peradilan satu atap yang sentralistis dan akuntabilitasnya cukup lemah. Sejak beberapa tahun terakhir, MA sudah menganut sistem satu atap, sehingga semua kebijakan terkait teknis peradilan, administrasi hingga finansial berada di bawah MA. Nah, banyak pihak yang berharap agar MA bisa menjaga akuntabilitas dan transparansinya.

Sayangnya, sistem pengawasan internal oleh Badan Pengawasan (Bawas) tak mampu menjangkau semua satuan kerja (satker). Tak hanya itu, Bawas tak hanya mengawasi satker dan aparaturnya termasuk termasuk pengelolaan keuangan, tapi juga mengawasi ribuan hakim di seluruh Indonesia dalam penanganan perkara

Liza mendorong MA membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki  kewenangan mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah pun bertanggung jawab terhadap reformasi peradilan dan berupaya mengintegrasikan lembaga penegak hukum. Seperti membuat tim satuan tugas yang terdiri dari masing-masing lembaga penegak hukum “Sehingga penegakan hukum bisa berjalan bersama-sama,” ujarnya.

Kejaksaan dan hilangnya peran KPK

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan Kejaksaan pun tak lepas dari sorotan masyarakat. Apalagi, dalam kasus Djoko Tjandra ada oknum jaksa yang terlibat. Meski teorinya jaksa bekerja secara independen dalam penegakan hukum, namun faktanya dalam membuat rencana tuntutan (rentut) saja masih berjenjang.

Selain terdapat peran lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kejaksaan. Namun, perannya tak bertaji. Padahal fungsi dan kewenangan cukup memadai. Persoalannya, dalam menindaklanjuti sebuah pengaduan masyarakat, Komisi Kejaksaan menyampaikan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti pengawas internal. Kata lain, pengawas eksternal tak dapat langsung mengambil tindakan atau menjatuhkan sanksi.

Di sisi lain, meningkatkan tindak pidana korupsi berdampaknya terjadinya bencana. Tak hanya bencana perekonomian nasional, namun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi mesti dilakukan dengan cara-cara luar biasa. UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK telah mengatur jelas proses hukum terhadap aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewenangan KPK menyelidik dan menyidik aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Djoko Tjandra misalnya, kata Asfin, ada peran KPK yang hilang yakni peran koordinasi.

Menurutnya, meski kepolisian dan kejaksaan memproses jajarannya yang terlibat secara internal, namun perlu dipertanyakan sejauh mana prosesnya bakal membuka tabir lebih lanjut keterlibatan oknum lain. “Nah disitulah peran KPK untuk (proaktif, red) melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk penegak hukum. Karena aparat penegak hukum menjadi bagian dari korupsi itu sendiri,” katanya.

 

Tulisan ini dimuat dalam media HukumOnline di : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f34b17f7db16/perlu-integrasi-dan-komitmen-aparat-hukum-dalam-pencegahan-korupsi?page=all

Apa Kabar Indonesia Malam – Tv One Jerinx : Bui Akhir Cuitan “IDI kacung WHO”

Dio Ashar (Direktur Eksekutif IJRS) menjadi salah satu narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam – TV One (13/08/2020) untuk membahas masalah Jerinx : bui akhir cuitan “IDI kacung WHO”.

Dio menyampaikan : “walaupun saya pribadi tidak setuju sikap Jrx dalam isu Covid ini. Tapi saya merasa pemberian pidana dengan UU ITE tidak tepat. Penggunaan Pasal 28 ayat (2) untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya jelas tidaklah tepat dan menyalahi makna dari ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang termasuk ke dalam kategori penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian/kekerasan/diskriminasi berdasarkan SARA”.

Tidak hanya penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap Jerinx yang tidak tepat, penggunaan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik juga sama sekali tidak berdasar. Pasal 27 ayat (3) dalam penerapannya haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu.

Jika ingin tahu lebih jauh bisa cek ke rilis pers IJRS dan Koalisi Masyarakat Sipil di bit.ly/SemuaBisaKena

Pembahasan RUU PKS: Menilik Proses dan Permasalahan Legislasi

Oleh : Josua Satria Collins

Awal Juli, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

RUU PKS merupakan satu dari 16 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Selain RUU PKS, RUU penting lain yang dikeluarkan antara lain RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.

Sebelumnya, pada Januari, pemerintah dan DPR menyepakati ada 50 RUU dalam daftar prioritas tahun ini. Beberapa RUU yang tetap dibahas termasuk RUU Cipta Kerja dan RUU Ibukota Negara.

Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang menaungi pembahasan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, mengusulkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas prioritas tahun 2020 karena pembahasannya sulit.

Ia menambahkan sejak periode lalu masih terjadi perdebatan terkait judul RUU, definisi kekerasan seksual, hingga pemidanaan di dalam RUU PKS.

Pernyataan itu menyulut reaksi berbagai elemen masyarakat, salah satunya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sebagai inisiator RUU ini.

Pencabutan 16 RUU dari prolegnas adalah sebagian cerminan masalah yang ada dalam legislasi kita. Setiap tahun, jumlah RUU yang dibahas menjadi undang-undang (UU) selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan DPR dan pemerintah. Perbaikan perlu dilakukan.

Mekanisme pembentukan UU

DPR dan pemerintah menyusun Prolegnas untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas.

Prolegnas jangka menengah memuat arah dan kebijakan hukum nasional, dan daftar RUU yang ingin diselesaikan dalam 5 tahun (satu masa keanggotaan DPR).

Sementara, Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan rencana jangka menengah yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya, DPR dan pemerintah masing-masing membuat daftar RUU yang mereka usulkan untuk masuk dalam Prolegnas.

Sesuai Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR dan pemerintah kemudian membahas dan menyepakati bersama RUU apa saja yang masuk dalam Prolegnas.

DPR dan pemerintah kemudian membahas RUU-RUU yang disepakati melalui dua tingkat pembicaraan.

Pembicaraan pertama dilakukan dalam rapat-rapat komisi yang terbagi ke dalam 11 Komisi.

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan RUU yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing.

Sebagai contoh, Komisi I menangani RUU di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen.. Contoh lainnya, Komisi VIII menangani RUU di bidang agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak – salah satunya RUU PKS.

Pembicaraan kedua dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi penyampaian laporan proses pembicaraan pertama, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap anggota DPR, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan.

RUU yang telah mendapat persetujuan DPR dan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Perjalanan panjang RUU PKS

Dari 16 RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020, RUU PKS adalah salah satu yang paling mendapat perhatian publik dan kelompok sipil.

Komnas Perempuan mengusulkan RUU PKS pada tahun 2012 karena menilai Indonesia dalam situasi darurat kekerasan seksual.

RUU PKS mengatur sembilan jenis kekerasan seksual: eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

RUU PKS melengkapi kekosongan hukum karena Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) saat ini yang ada hanya mengatur mengenai perkosaan dan pencabulan.

Selain itu, RUU PKS memuat restitusi, perampasan keuntungan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan jabatan, dan pengumuman putusan hakim terkait pelaku yang tidak diatur dalam KUHP.

Dari 2012, DPR baru meminta Komnas Perempuan untuk menyerahkan naskah akademik RUU ini pada 2016. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu dalam suatu RUU.

Lalu, baru di tahun 2017, DPR menyepakati RUU PKS sebagai usulan inisiatif DPR.

Pada 2018, pembahasan RUU PKS mulai menemui jalan berliku.

Beberapa anggota parlemen mulai mempermasalahkan beberapa hal yang dalam RUU, seperti pemuatan marital rape sebagai kekerasan dan perlindungan terhadap lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT). Mereka menganggap ini bertentangan dengan agama.

Marital rape adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing.

Bahkan, ada yang menganggap adanya RUU PKS justru memberi celah masyarakat melakukan zina dan seks bebas.

Kebuntuan soal RUU PKS terus bertahan hingga akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019.

Pembahasan di tahun 2019 juga cenderung sedikit karena terpotong dengan masa pemilu serentak. Alhasil, RUU PKS dioper ke anggota dewan periode 2019-2024.

DPR periode 2014-2019 telah melakukan setidaknya 15 kali pembahasan dan belum bisa menelurkan UU PKS.

Sementara, DPR periode 2019-2024 belum satu kali pun membahas RUU PKS dan mereka sudah mengenyahkannya dari program legislasi tahun ini.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas berjanji bahwa 16 RUU yang dicabut – termasuk RUU PKS – bakal dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2021.

Problematika prolegnas

Prolegnas menghadapi permasalahan yang sama dari tahun ke tahun. Dari aspek jumlah, target RUU yang tercantum dalam Prolegnas selalu tidak tercapai.

Dari awal penggunaannya di tahun 2005, Prolegnas selalu diawali dengan target yang ambisius dan diakhiri dengan capaian yang tidak bagus.

Capaian legislasi dari tahun ke tahun

Tingginya target Prolegnas dari tahun 2005 hingga 2014 selalu berujung dengan capaian RUU yang jauh lebih rendah.

Rata-rata capaian pembentukan UU setiap tahunnya hanya 32 UU, angka itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan target rata-rata pengesahan RUU yang mencapai 74 RUU.

Dampaknya, Badan Legislasi (Baleg) DPR harus mengeluarkan beberapa RUU dari Prolegnas karena ketidaksanggupan memenuhi target.

Perlu pembenahan

Dalam pelaksanaannya, tidak ada standar yang jelas dalam menilai RUU yang perlu dicabut dari daftar prioritas.

RUU PKS, misalnya, di berbagai media hanya disebutkan dikeluarkan karena pembahasannya “agak sulit” tanpa penjelasan lebih lanjut.

Di sisi lain, RUU Cipta Kerja yang memiliki ruang lingkup amat luas dengan materi yang sangat banyak dan kompleks, tetap dibahas bahkan pada saat berlangsungnya masa reses.

Ke depan, ada beberapa hal yang harus dibenahi dari Prolegnas.

Pertama, penentuan target Prolegnas harus mempertimbangkan kapasitas DPR, ketersediaan waktu legislasi, dan mekanisme pembahasan suatu RUU.

Kedua, syarat suatu RUU bisa dimasukkan dalam Prolegnas harus diperketat.

Misalnya, RUU yang diprioritaskan sudah harus dilengkapi naskah akademik dan telah memenuhi teknik penyusunan RUU yang baku sehingga pembahasan di DPR tidak lagi memperdebatkan persoalan “titik-koma”, melainkan fokus ke isi.

Ketiga, DPR harus mempertimbangkan faktor berat-ringannya isi suatu RUU dalam penentuan masuk Prolegnas; misalnya dari jumlah pasalnya, luas cakupan, hingga apakah materi pengaturannya sama sekali baru atau asing.

Keempat, DPR harus membatasi diri untuk tidak membahas RUU yang masuk di tengah tahun berjalan dan tidak masuk Prolegnas sejak awal, sehingga bisa benar-benar fokus pada RUU-RUU prioritas.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561

Explainer: bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia?

Oleh Siska Trisia 

Banyak pihak menilai ada kejanggalan dalam tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tuntutan yang diajukan jaksa dianggap sangat rendah dan tidak berpihak pada korban.

Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat soal penegakan hukum Indonesia mengingat tuntutan adalah salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bagaimanakah proses penuntutan perkara pidana di Indonesia? Bagaimana proses ini berjalan dalam kasus Novel Baswedan?

Menentukan tuntutan

Tuntutan – atau tepatnya dalam bahasa hukum: surat tuntutan – dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan.

Sebelumnya, jaksa terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan. SEJA tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pedoman No 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut.

Faktor-faktor ini antara lain kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi); perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa), akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian), dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).

Di kalangan ahli hukum ada perdebatan terkait faktor yang memberatkan dan meringankan ini, yaitu perdebatan terkait pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut pemisahan ini, tindak pidana adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya sanksi pidana. Dengan demikian, hanya sifat-sifat dari perbuatan itu saja yang menentukan suatu tindak pidana.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Dua hal ini seharusnya dipisahkan.

Pencampuradukan antara perbuatan pidana dan sifat-sifat pelaku tindak pidana untuk menentukan faktor memberatkan dan meringankan menimbulkan ketidakpastian dalam penuntutan perkara pidana.

Ketidakpastian ini bertambah karena penentuan faktor memberatkan atau meringankan tidak sepenuhnya di tangan seorang jaksa.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapat persetujuan dari atasannya lewat mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (Rentut).

Sehingga atasan jaksa tersebutlah yang memegang kendali. Padahal yang mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa menjalani pemeriksaan perkara adalah jaksa.

Tentu tidak adil jika orang yang tidak mengetahui secara langsung kondisi dan keadaan si terdakwa menentukan hal-hal yang menjadi peringan dan pemberat tuntutan pidana terhadapnya.

Dalam penuntutan, sering terjadi disparitas (perbedaan) tuntutan. Dalam dua sidang terhadap tindak pidana serupa, tuntutan yang diajukan bisa berbeda.

Ini bisa terjadi akibat jaksa merumuskan faktor memberatkan/meringankan secara berbeda atau keliru.

Contoh kasus yang serupa dengan penganiayaan terhadap Novel Baswedan adalah penyiraman air keras yang menimpa seorang pemuda di Palembang, Sumatra Selatan, pada 2019.

Akibat dari serangan itu, korban mengalami cacat permanen pada matanya. Jaksa kemudian menuntut hukuman 10 tahun penjara untuk pelaku; kasus serupa, tapi tuntutan jauh berbeda.

Tuntutan keliru

Dalam penganiayaan terhadap Novel Baswedan, jaksa menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Mengacu pada pedoman yang ada, seharusnya jaksa menentukan tuntutan berdasarkan tindak pidana yang terjadi, yaitu bagaimana perbuatan dilakukan dan akibat apa yang telah ditimbulkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat terdakwa – bahwa mereka tidak berniat mengenai mata korban, mereka mengakui perbuatannya, dan bahwa mereka telah meminta maaf kepada korban – seharusnya tidak dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan besaran tuntutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kekeliruan penuntutan yang menyebabkan perbedaan penuntutan.

Berdasarkan teori dan praktik penegakan hukum oleh jaksa di Indonesia, terjadinya disparitas penuntutan yang mencederai rasa keadilan bisa dan harus dicegah.

Ini bisa dilakukan lewat pembentukan pedoman penuntutan yang lebih spesifik (berdasarkan tiap jenis tindak pidana) dan merevisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memaksimalkan peran jaksa sejak proses penyidikan di kepolisian.

Saat ini ada keresahan bahwa jaksa hanya dianggap sebagai pembawa berkas perkara dari kepolisian ke pengadilan.

Selain mendorong kepastian hukum, pelibatan jaksa dalam penyidikan akan memperkuat peran jaksa sebagai filter dan pengendali perkara (dominus litis) untuk menentukan tindak pidana mana saja yang penting diajukan ke pengadilan dan diberi sanksi.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia-140936

Ketahui hak Anda Jika Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum

Oleh Siska Trisia dan Maria I. Tarigan

Pada April lalu, kita membaca berita penangkapan beberapa aktivis oleh aparat lewat prosedur yang dipertanyakan: Ravio Patra di Jakarta dan tiga mahasiswa di Malang, Jawa Timur.

Akhir tahun lalu, masalah prosedur penangkapan demonstran dalam aksi #ReformasiDikorupsi juga mengemuka.

Bagaimanakah seharusnya penangkapan dilakukan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

Mekanisme penangkapan

Penangkapan adalah tindakan pengekangan kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksan di persidangan.

Pasal 17 KUHAP menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana, dan dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Mahkamah Konstitusi mendefinisikan bukti permulaan yang cukup sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa.

Tanpa adanya minimal dua alat bukti tersebut, petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan.

Lebih lanjut, sebuah peraturan Kepolisian Republik Indonesia menegaskan pula bahwa polisi hanya dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila telah terdapat setidaknya dua alat bukti dan didukung oleh barang bukti.

Alat bukti mencakup misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan barang bukti adalah bukti-bukti lain di luar itu, misalnya motor hasil curian, narkotika yang disita, dan sebagainya.

Pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada orang yang akan ditangkap.

Surat perintah tersebut harus mencantumkan identitas orang yang akan ditangkap secara jelas. Surat perintah penangkapan juga harus menyebutkan alasan penangkapan, dilengkapi dengan uraian singkat mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang yang akan ditangkap tersebut.

Setelah menangkap seseorang, polisi juga harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga orang yang ditangkap.

Jika seseorang tertangkap tangan melakukan suatu tindakan pidana, penangkapan bisa dilakukan tanpa surat perintah. Meski demikian, pihak yang yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan orang yang ditangkap serta bukti-bukti yang ada di tempat kejadian kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Penyidik dan penyidik pembantu dalam hal bisa polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, misalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Hak-hak seseorang dalam penangkapan

Selain dalam kondisi tertangkap tangan, seseorang yang akan ditangkap berhak meminta petugas untuk menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan. Ia berhak menolak ditangkap bila petugas tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut.

Apabila tindak pidana yang didakwakan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 tahun/lebih, maka ia wajib mendapat penasihat hukum secara cuma-cuma.

Penasihat hukum disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sejak seseorang ditangkap. Jika tersangka diperiksa dalam tahap penyidikan, maka penasihat hukum disediakan oleh penyidik, misalnya oleh kepolisian. Jika tersangka diperiksa dalam tahap penuntutan, maka penasihat hukum disediakan oleh kejaksaan. Jika tersangka diperiksa dalam tahap persidangan, maka penasihat hukum disediakan oleh pengadilan.

Bantuan hukum secara cuma-cuma juga diberikan apabila seseorang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dengan catatan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak mampu.

Apabila seseorang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun, atau di atas 5 tahun namun dia bukan orang yang tidak mampu, KUHAP tidak mewajibkan orang tersebut untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Walau tidak ada penasihat hukum, dalam kasus seperti ini hal tersebut tetap sah secara prosedural.

Namun, seseorang tetap berhak didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan. Seseorang berhak menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampinginya dengan menggunakan biaya pribadi. Bila orang tersebut telah menunjuk penasihat hukum namun kemudian petugas melarang penasihat hukum untuk mendampingi maka itu menjadi pelanggaran prosedur.

Setelah penangkapan, penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada orang yang ditangkap sebagai tersangka tersebut. Sepanjang masa pemeriksaan, tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan — baik secara langsung maupun melalui penasihat hukumnya — dari sanak keluarga. Kunjungan ini diizinkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan kekeluargaan atau kepentingan pekerjaan, serta tidak ada hubungannya dari perkara tersangka. Tersangka juga berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Tersangka tidak memiliki kewajiban pembuktian, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap persidangan.

Jadi, tersangka berhak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya: tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hal ini dikenal pula sebagai rights to non-self-incrimination dalam hukum pidana.

Pada praktiknya, tersangka juga tidak disumpah pada saat memberikan keterangan, sehingga tersangka tidak wajib memberi keterangan yang sebenarnya serta dapat memberi keterangan yang menguntungkan dirinya.

Dengan kata lain, tersangka boleh bohong. Namun perlu diperhatikan bahwa keterangan tersangka memiliki kekuatan pembuktian yang paling lemah dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Penangkapan hanya dapat dilakukan selama satu hari — tidak lebih.

Apabila jangka waktu satu hari sudah lewat, maka tersangka harus dibebaskan atau ditahan oleh penyidik.

Tersangka yang akan ditahan dapat mengajukan agar dilakukan penangguhan penahanan kepada pihak yang melakukan penahanan: kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.

Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan menggunakan jaminan uang atau jaminan orang.

Apa yang dapat dilakukan jika penangkapan dilakukan tidak sesuai aturan?

Lembaga praperadilan – misalnya Pengadilan Negeri – yang diatur didalam KUHAP bertujuan untuk menjamin seseorang yang sedang berhadapan dengan aparatur penegak hukum dalam kasus pidana tidak menerima perlakuan sewenang wenang dan melanggar HAM.

Praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penyidikan dan penuntutan perkara pidana; sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang; dan kemudian menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian akibat adanya prosedur yang cacat hukum.

Dalam kasus Ravio, sebagai pihak yang dirugikan, ia dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidik dari kepolisian melalui pengadilan negeri yang berwenang.

Hakim pengadilan negeri memeriksa gugatan praperadilan selama tujuh hari sejak perkara didaftarkan. Dalam proses pemeriksaan, sesuai sifat gugatan, hakim akan melakukan pengujian secara formil saja, yaitu memeriksa apakah bukti surat perintah penangkapan sudah memuat informasi yang jelas dan sudah diberikan kepada orang yang ditangkap.

Menurut KUHAP, hakim yang memeriksa perkara praperadilan berwenang mendengar keterangan dari para pihak, baik tersangka maupun aparat terkait. Hakim juga bisa memerintahkan para pihak untuk menghadirkan bukti-bukti formil untuk menilai kecacatan prosedural yang diduga telah terjadi.

Dalam kasus Ravio, hakim praperadilan dapat memerintahkan penyidik yang bersangkutan untuk menunjukkan surat perintah penangkapan yang digunakan penyidik sebagai legitimasi untuk dapat menangkap.

Jika hakim berkesimpulan bahwa dalam penangkapan ada cacat prosedur, maka proses dan hasil dari penangkapan tersebut (Berita Acara Pemeriksaan/BAP) atas nama Ravio menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sehingga, jika di kemudian hari penyidik yakin bahwa tindak pidana yang sebelumnya dilaporkan atas nama Ravio benar telah terjadi, maka untuk memeriksa Ravio, maka penyidik harus mengulangi tahapan penyidikan dari awal.

Jika hakim praperadilan menemukan bahwa penyidik yang bertugas lalai, mereka juga dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi (sejumlah uang) ataupun melakukan rehabilitasi (pemulihan kemampuan, harkat dan martabat) kepada Ravio.

Mekanisme alternatif praperadilan dalam rancangan KUHAP

KUHAP yang berlaku di Indonesia saat ini sudah berumur kurang lebih 39 tahun, maka aturan ini perlu diubah sesuai perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa setiap tahun antara 2003 dan 2015, KUHAP diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) – total 75 perkara.

Hingga tahun 2017 terdapat 9 permohonan judicial review yang dikabulkan oleh MK termasuk didalamnya pasal-pasal KUHAP yang berkaitan dengan Praperadilan.

Dalam dokumen rancangan KUHAP yang baru versi Desember 2012, dibentuk lembaga baru yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menjalankan fungsi praperadilan yang lebih mendetil. Lembaga ini pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Lembaga ini diharapkan lebih mampu melindungi hak-hak orang yang sedang diperiksa dalam perkara pidana.

Dalam rancangan KUHAP itu, HPP diisi oleh hakim yang berwenang mengawasi upaya paksa baik berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, pemeriksaan surat oleh penyidik.

HPP dirancang untuk memastikan aparat penegak hukum telah bertindak sesuai perundang-undangan dan kasus yang sedang diperiksa layak untuk disidangkan karena alat bukti (juga dua bukti permulaan yang cukup) yang ada telah diperoleh secara sah.

Namun, sampai kini belum ada kemajuan dalam pembahasan rancangan tersebut. Revisi KUHAP bahkan tidak masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/ketahui-hak-anda-jika-berhadapan-dengan-aparat-penegak-hukum-137293

Ferdian Paleka Di-Bully di Tahanan, Ini Kata IJRS

Youtuber Ferdian Paleka telah menjadi korban pem-bully-an atau perploncoan oleh sesama tahanan di Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Aksi tersebut terjadi setelah Ferdian ditahan dalam kasus prank bantuan sembako sampah.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melihat apa yang dialami Ferdian merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan sesama tahanan. Situasi itu menjadi preseden buruk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

“Ferdian yang sebelumnya sempat buron dan kemudian ditangkap, diduga mengalami penyiksaan di dalam tahanan yang dilakukan oleh rekan sesama tahanan. Alih-alih mendapatkan jaminan atas hak-haknya sebagai tersangka, Ferdian justru secara terang-terangan diperlakukan secara tidak manusiawi,” kata Direktur Eksekutif IJRS, Dio Ashar Wicaksana, di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Menurutnya, terlepas dari perlakuan keji yang telah dilakukan oleh tersangka terhadap para korban, negara tetap perlu mengambil langkah tegas dan menjamin hak-hak tersangka di dalam tahanan.

Pembiaran yang dilakukan pihak berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam (UU. 5 tahun 1998).

“Perlu dicatat, bahwa jika ditemukan fakta terdapat pembiaran penganiayaan yang dialami oleh Ferdian tersebut oleh petugas tahanan, maka petugas tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang terjadi dan dilakukan di dalam proses penahanan tersebut,” ungkapnya.

Pemenuhan hak korban, alih-alih berfokus pada pendekatan pidana yang represif dan sekedar menghukum pelaku, pemerintah sepatutnya fokus memperhatikan pemulihan hak-hak korban yang selama ini diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan pendekatan pidana pun dapat menimbulkan masalah jika pemenuhan hak-hak korban tidak diperhatikan.

Dia mengingatkan, pendampingan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak korban jauh lebih penting untuk diperhatikan pemerintah ketimbang sekedar memenjarakan pelaku.

Seharusnya dalam hal ini, aparat penegak hukum bisa lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif yaitu fokus utama penegakan hukum adalah perlindungan terhadap korban, dalam hal ini yaitu adalah transpuan yang termarjinalkan.

Terkait tindakan kekerasan tersebut, IJRS mendesak agar ke depan perkara itu dapat diproses dengan professional oleh kepolisian dan pemenuhan hak Ferdian sebagai tersangka juga tidak boleh diabaikan oleh siapa pun.

Tulisan dimuat dalam Media BeritaSatu.com  : https://www.beritasatu.com/nasional/630871-ferdian-paleka-dibully-di-tahanan-ini-kata-ijrs