Diseminasi Penelitian Disparitas dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016 – 2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)

Pada hari Selasa, 28 Juni 2022, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Open Society Foundation (OSF) menyelenggarakan diseminasi bertajuk “Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009).”

Acara yang berlangsung secara daring, dibuka oleh keynote speech yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Prof. Dr. S.T. Burhanuddin, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Republik Indonesia. Di dalam masing-masing pidato, keduanya menaruh perhatian yang lebih terhadap persoalan dalam kebijakan narkotika di Indonesia.

Dalam acara diseminasi ini, Matheus Nathanael peneliti IJRS memaparkan hasil penelitian yang dilakukan IJRS dengan metode univariat deskriptif dan bivariat uji regresi dari 1.535 perkara (populasi) tindak pidana peredaran gelap Pasal 111-116 UU Narkotika, dan dari 1.634 perkara (populasi) tindak pidana penyalahguna narkotika Pasal 127 UU Narkotika. Dari jumlah tersebut, didapati bahwa untuk peredaran gelap narkotika yaitu sejumlah 616 terdakwa (sample) yang digunakan sebagai acuan utama analisis tindak pidana peredaran gelap. Sedangkan, penyalahguna narkotika yaitu sejumlah 745 terdakwa (sample) yang dijadikan acuan utama analisis tindak pidana penyalahguna narkotika. Putusan yang diperoleh tersebut mulai dari tahun 2016-2020, dari seluruh pengadilan di Indonesia.

Dari temuan yang diperoleh, IJRS mengidentifikasi berdasarkan data demografi perkara peredaran gelap, bahwa: 1) Usia terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, hampir seluruhnya berada pada usia produktif antara 15-64 tahun. 2) Peran terdakwa peredaran gelap narkotika yang paling banyak adalah pengguna terakhir yaitu sejumlah 44,6%, sedangkan produsen adalah yang paling sedikit yaitu sejumlah 0,4% 3) Jenis barang bukti perkara peredaran gelap narkotika adalah jenis Sabu yaitu sejumlah 79,2%, lalu diikuti terbanyak kedua adalah Ganja yaitu sejumlah 9,7%. 4) Berat barang bukti Sabu pada perkara peredaran gelap narkotika. Dari 38,8% dari seluruh terdakwa memiliki karakteristik sebagai pengedar Sabu dengan netto tidak lebih dari 1 gram (pengedar “kecil”). 5) Berat barang bukti Ganja pada perkara peredaran gelap narkotika. Dari 1,8% seluruh terdakwa memiliki karakteristik sebagai pengedar ganja dengan netto tidak lebih dari 5 gram (pengedar “kecil”). 6) Terdapat terdakwa peredaran gelap narkotika yang terbukti bersalah, namun tanpa adanya pertimbangan unsur kesalahan yaitu sejumlah 43,7%. 7) Terdapat perkara peredaran gelap narkotika yang terbukti, namun hanya berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian saja yaitu sejumlah 23,3% 8) Terdapat perkara peredaran gelap narkotika yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, namun tidak didampingi penasehat hukum yaitu sejumlah 13,6%. 8) Terdapat terdakwa peredaran gelap narkotika yang dihukum mati yaitu sejumlah 2,3%.

Kemudian, dalam konteks berdasarkan data demografi penyalahguna narkotika, IJRS menemukan bahwa: 1) Hampir seluruh terdakwa penyalahguna narkotika berada di usia produktif yaitu 15-64 tahun. 2) Mayoritas terdakwa penyalahguna narkotika adalah penyalahguna rekreasional yaitu sejumlah 9,1%. 3) Sabu adalah jenis narkotika yang paling sering digunakan terdakwa penyalahguna narkotika yaitu sejumlah 85,5%, kemudian Ganja pada peringkat kedua yaitu sejumlah 10,7%. 4) Berat barang bukti Sabu pada perkara penyalahguna narkotika. 64,8% dari seluruh terdakwa memiliki karakteristik sebagai pengguna sabu dengan netto tidak lebih dari 1 gram (pengguna harian). 5) Berat barang bukti Ganja pada perkara penyalahguna narkotika. 6,5% dari terdakwa memiliki karakteristik sebagai pengguna ganja dengan netto tidak lebih dari 5 gram (pengguna harian). 6) Terdapat kondisi dimana terdakwa sudah memenuhi kualifikasi persyaratan rehabilitasi sebagaimana SEMA 4/2010, namun tetap dipidana penjara.

Selain beberapa hal di atas, IJRS juga menemukan adanya disparitas pemidanaan perkara peredaran gelap: 1) Terdapat disparitas pemidanaan penjara pada perkara peredaran gelap narkotika yang serupa, yaitu sejumlah 65.8% 2) Terdapat disparitas besaran (lamanya) pidana penjara untuk perkara peredaran gelap narkotika yang serupa, mulai dari rentang 0-1 tahun yaitu sejumlah 24.0%, hingga lebih dari 6 tahun yaitu sejumlah 4.0%

Sedangkan beberapa temuan-temuan mengenai disparitas pemidanaan perkara penyalahguna narkotika: 1) Terdapat disparitas pemidanaan penjara pada perkara penyalahguna narkotika yang serupa, yaitu sejumlah 63.6%. 2) Terdapat disparitas besaran (lamanya) pidana penjara untuk perkara peredaran gelap yang serupa, mulai dari rentang 1-5 bulan yaitu sejumlah 17.9%, hingga lebih dari 30 bulan sejumlah yaitu 7,1%. 3) Terdapat disparitas perbedaan bentuk pidana pada perkara penyalahguna narkotika, ada perkara/terdakwa yang dipidana penjara saja, rehabilitasi saja, maupun penjara dan rehabilitasi.

Selain temuan tersebut, IJRS juga menemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan. Dalam konteks peredaran gelap narkotika: 1) Kekuatan pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara oleh Jaksa terhadap besaran putusan Hakim berupa penjara bersifat sangat kuat, yaitu sejumlah 74,0%. 2) Kekuatan pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran lamanya putusan penjara oleh Hakim bersifat sedang, yaitu sejumlah 10,9%. 3) Kekuatan pengaruh berat barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja terhadap besaran lamanya putusan penjara oleh Hakim bersifat kuat, yaitu sejumlah 30,0%.

Sedangkan dalam konteks penyalahguna narkotika, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan, ditemukan bahwa: 1) Terdapat terdakwa yang diputus pidana penjara saja, yaitu sejumlah 92,3%. 2) Terdapat yaitu sejumlah 91,3% yang mana tuntutan Jaksa dan putusan Hakim tidak berubah, artinya dituntut dan diputus pidana penjara saja. 3) Terdapat yaitu sejumlah 3,0% yang mana tuntutan Jaksa dan putusan Hakim tidak berubah, artinya dituntut dan diputus rehabilitasi saja. 4) Terdapat yaitu sejumlah 38,6% perkara penyalahguna narkotika yang diputus tidak lebih dari 1 tahun penjara. 5) Terdapat yaitu sejumlah 46,8% terdakwa penyalahguna narkotika yang diputus rehabilitasi selama 6 bulan. 6) Kekuatan pengaruh antara besaran tuntutan Jaksa berupa penjara terhadap besaran putusan putusan Hakim berupa penjara bersifat sangat kuat, yaitu sejumlah 56.4%

Penelitian ini juga menghadirkan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc., akademisi hukum pidana pada kriminologi Universitas Indonesia yang memaparkan komparasi pedoman pemidanaan narkotika di Amerika Serikat dan Inggris. Bagi Eky tentang penelitian IJRS “Ini bisa dijadikan bekal bagi penyusun kebijakan untuk mengusung pedoman khusus berkaitan dengan narkotika, dengan memperhatikan karakteristik tertentu.” Lebih lanjut, Eky mengatakan yang dapat dipelajari Indonesia adalah “ada proses evaluasi yang dilakukan secara konsisten yang dilakukan oleh pemerintah baik komisi pemidanaan sendiri seperti di Amerika Serikat dan Inggris, atau dilakukan oleh subjek/organ lain. Yang terpenting adalah bahwa proses pemidanaan ini harus dianggap sebagai suatu proses yang penting dalam evaluasi kebijakan dan itu harus: 1) Evaluasi; dan 2) Dipublikasikan secara menyeluruh dan konsisten agar riset pemidanaan kita lebih objektif, transparan, dan lebih akuntabel.”

Tidak hanya itu, penelitian juga menyusun dan memberikan sejumlah rekomendasi penting mengenai kebijakan narkotika seperti apa yang baik untuk diimplementasikan di Indonesia, yang disampaikan oleh Maidina Rahmawati, S.H., peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Bagi Maidina ada 4 poin terkait reorientasi kebijakan narkotika “Evaluasi. Kita punya bahan evaluasi dari bahan yang dilakukan IJRS. Lalu kemudian kita harus melakukan rumusan ulang seluruh ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika yang lebih mudah menghasilkan pemidanaan dan pemenjaraan ketimbang menggunakan Pasal Pengguna narkotika, kita pastikan tidak ada lagi pasal karet—saat ini kita sedang merevisi UU Narkotika tetapi revisi Pasal pemidanaan belum masuk oleh pemerintah. Lalu dalam konteks perubahan hukum acaranya pun ada peran-peran lembaga untuk mendorong intervensi dalam bentuk dekriminalisasi dan yang kedua memanfaatkan sistem kesehatan yang ada dan berdayakan dan kuatkan sistem kesehatan tersebut. Kemudian investigasi negara harus diubah dari penegakan hukum/perang terhadap narkotika menjadi pendekatan kesehatan.”

Terhadap tiga pemapar tersebut, kemudian ditanggapi oleh lima orang penanggap dari berbagai pihak. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. wakil ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI yang menyambut baik penelitian ini “Hasil penelitian ini buat saya dan juga paparan yang disampaikan narasumber ini luar biasa sekali dan tepat waktu. Saya katakan tepat waktu karena saat ini DPR akan mulai melakukan pembahasan RUU perubahan atas UU 35/2009. Jadi saya kira ini bisa jadi semacam evidence based legislation.” Selain itu Wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. juga memberikan apresiasi sekaligus tanggapan “Disparitas yang disorot disini adalah disparitas yang mencolok/disparitas yang tidak bertanggung jawab yang mengusik rasa keadilan. Sebab dalam praktek disparitas juga kerap dibutuhkan untuk rasa keadilan.” Dari Jaksa Agung diwakili oleh Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H. Jaksa Agung muda bidang tindak pidana umum yang menyampaikan tanggapan mengenai masalah disparitas dalam konteks Kejaksaan “Masalah disparitas memang sehari-hari kami dengar sebagai pimpinan. Hal itu membuat kami memikirkan solusi terhadap masalah tersebut.” Dari kalangan akademisi dihadirkan tanggapan dari Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A guru besar hukum pidana fakultas hukum Universitas Indonesia yang memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian IJRS, salah satunya mengenai rehabilitasi “tidak hanya berhenti di UU saja harus ada fasilitas yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas untuk melakukannya.” Terakhir, dari pihak Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM disampaikan oleh Dr. Sugeng Purnomo, S.H., M.H. “Menarik tadi hasil penelitian ada ditemukan putusan yang tidak sampai satu tahun, mengapa kemudian tidak dikenakan percobaan.”

 

Acara ini kemudian melahirkan 4 (empat) kesimpulan pokok, di antaranya:

  1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disparitas dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, baik pada peredaran gelap Pasal 111-116 UU Narkotika maupun penyalahguna narkotika Pasal 127 UU Narkotika;

  2. Disparitas pemidanaan tidak semuanya bermasalah, yang menjadi masalah adalah disparitas pemidanaan yang tidak berdasar/tidak bertanggungjawab;

  3. Salah satu alasan mengapa timbul inkonsistensi dalam penerapan kebijakan rehabilitasi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi, maka perlu ada reorientasi kebijakan narkotika di Indonesia agar menggunakan pendekatan kesehatan public ketimbang pidana penjara;

  4. Salah satu akar masalah tindak pidana narkotika adalah tumpang tindihnya beberapa pasal, sehingga berdampak pada kinerja aparat penegak hukum di lapangan. Maka dengan adanya rencana revisi UU Narkotika, dapat menjadi momen baik dalam memperbaiki masalah tumpang tindih beberapa Pasal agar aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman yang proporsional serta menciptakan konsistensi penegakan hukum. Kemudian, salah satu cara berbagai negara dalam mengatasi disparitas yang tidak berdasar adalah dengan membuat pedoman pemidanaan, sehingga Hakim dalam menentukan besaran pidana dapat merujuk ke pedoman pemidanaan tersebut. Maka Indonesia perlu membuat pedoman pemidanaan agar dapat membantu aparat penegak hukum untuk proposional, konsisten, dan rasional dalam menjatuhkan hukuman, dan masyarakat juga dapat kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Inisiatif Ooganisasi Masyarakat Sipil Untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Goverment Indonesia (OGI) Tahun 2020-2024

“Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan di Indonesia”

Selasa, 14 Juni 2022

PBHI bersama IJRS, YLBHI dan LBH APIK mengadakan pertemuan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membahas inisiatif organisasi masyarakat sipil untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan kapasitas pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan berbasis skema Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2020-2024. Khususnya pada Komitmen VI, Komitmen VIII dan Komitmen IX.

Inisiatif ini menyasar pada (i) ketersediaan data yang berhubungan dengan kebutuhan hukum untuk kelompok rentan dan (ii) ketersediaan kebijakan standar operasional atau pedoman teknis untuk ketentuan layanan bantuan hukum kepada kelompok rentan berhadapan dengan hukum.

Data yang diperoleh dari penilaian kebutuhan hukum bagi kelompok rentan ditujukan untuk digunakan oleh BPHN sebagai acuan merumuskan kebijakan akses bantuan hukum khususnya untuk kelompok rentan.

Target dari penerima manfaat atas inisiatif ini adalah (i) Pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia (BPHN). (ii) kelompok rentan, terutama yang didasarkan pada isu GEDSI (Gender, Disability, and Social Inclusion), dan (iii) Lembaga Bantuan Hukum (Legal Aid Provider).

Talkshow “Esa Hilang Dua Terbilang : Menguji Kolaborasi Payung Hukum Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia”

IJRS baru saja mengadakan Talkshow dengan tema “Esa Hilang Dua Terbilang : Menguji Kolaborasi Payung Hukum Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia” pada 27 Mei 2022. Diskusi ini membahas terkait realitas kekerasan seksual serta kehadiran dua regulasi terbaru yang dapat dikatakan sebagai angin segar untuk penanganan kekerasan seksual di Indonesia yaitu Permendikbud-Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Naomi Rehulina Barus, selaku host dalam talkshow ini menyebutkan bahwa, “penting untuk kita bersama-sama mendorong agar dua payung hukum ini dapat saling menguatkan dan bersinergi hingga level implementasi untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan dan pemidanaan kekerasan seksual.”

Marsha Maharani, S.H. (peneliti IJRS) dalam paparannya menyampaikan bahwa penelitian IJRS dan INFID 2020 menunjukkan 57,3% masyarakat korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor dengan alasan takut dan malu. “Hadirnya UU TPKS dan Permendikbud-Ristek PPKS kita harapkan memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual yang mengutamakan hak-hak korban. UU TPKS menjadi manifestasi perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual yang mana telah mengakomodir berbagai hak-hak korban seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan, dan hak pendampingan. Lalu, jika dalam UU TPKS diatur soal mekanisme Dana Bantuan Korban sebagai kompensasi Negara untuk memperkuat aspek pemulihan korban, dalam Permendikbud Ristek-PPKS juga turut dipastikan pemulihan korban melalui akses kepada pendampingan. Diharapkan implementasi UU TPKS dan Permendikbud-Ristek PPKS ini dapat mengakomodir pemenuhan kebutuhan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.”, ditambahkan oleh Marsha.

Talkshow ini masih dapat Anda saksikan via Youtube IJRS di: bit.ly/Talkshow-IJRS

Simak juga rilis pers kami di: bit.ly/Rilis-27-Mei

Mainstreaming Gender Equality in the Judiciary and CSO Legal Empowerment Work

Pada tanggal 2 Juni yang lalu IJRS terlibat dalam diskusi ‘’Mainstreaming Gender Equality in the Judiciary and CSO Legal Empowerment Work’’ yang diadakan oleh Gender Justice Subgroup (Legal Empowerment Network – South East Asia) yang dihadiri oleh organisasi-organisasi yang bergerak di isu legal empowerment yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Philippines, dan Myanmar. Dalam diskusi tersebut pembicara dan peserta mendiskusikan mengenai upaya negara dalam menghapus diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan gender dan praktik-praktik baik yang telah dilakukan CSO dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam akses keadilan.

Menegakkan Keadilan Bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pada tanggal 22 Maret 2022 Bestha Inatsan Ashila (Deputi Knowledge Management IJRS) menjadi salah satu narasumber dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 ”Menegakkan Keadilan Bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” yang diselenggarakan oleh SAPDA. Bestha memaparkan mengenai bagaimana peran aparat penegak hukum dan organisasi pemberi layanan dalam mempromosikan dan mendukung penegakan keadilan dengan perspektif gender dan disabilitas.

Bestha juga memaparkan mengenai  berbagai terobosan yang sudah dilakukan institusi penegak hukum dan beberapa temuan mengenai penelitian terbaru IJRS mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam lingkup kejaksaan serta rekomendasi yang dapat dilakukan institusi penegak hukum dalam mengoptimalkan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Urgensi Pengesahan RUU TPKS sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Senin, 7 Maret 2022, IJRS mengadakan diskusi untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual”.

Diskusi ini membahas hasil penelitian IJRS mengenai Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Penelitian terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2020) yang menemukan bahwa pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual masih belum maksimal diupayakan oleh aparat penegak hukum.

Diskusi juga bertujuan sebagai forum refleksi bersama mengenai RUU TPKS yang disebut sebagai pembaharuan hukum di isu kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS penting untuk didorong agar tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku namun juga mengutamakan aspek pemulihan dan perlindungan korban.

Simak kembali kegiatan webinar ini di Youtube IJRS TV : https://www.youtube.com/channel/UCyqPK3eYDAdtu5O1Ij3dwAg

Pelatihan Knowledge Management

IJRS mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Knowledge Management (KM) selama dua hari bersama Borobudur Training & Consulting. Borobudur Training & Consulting adalah salah satu lembaga penyedia pelatihan-pelatihan yang amat dibutuhkan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas human capital-nya.

Pelatihan ini diadakan tanggal 16-17 Desember 2021 lalu secara online/daring. Dari IJRS, peserta yang hadir ada Bestha selaku Deputi KM, serta Tim KM lainnya yaitu Shofana, Dian, Neka, dan Arsa. Pada pelatihan KM ini, kami dibimbing oleh DR. Dwi Suryanto, MM, Ph.D, direktur Borobudur Training & Consulting.

Dalam pelatihan KM, kami diajarkan tentang apa tujuan membuat KM, bagaimana mengatur strategi KM, dan bagaimana menjadikan KM sebagai suatu budaya di dalam organisasi. Terima kasih atas kesempatan dan ilmunya Borobudur Training & Consulting.

Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP

Komnas Perempuan bersama dengan mitra, baru saja mengadakan Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP, pada 15 Desember 2021 lalu.

Pada peluncuran ini, dibahas mengenai kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum—sebagai bagian yang integral dari upaya percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dan bagaimana penerapan isi PERMA dari perspektif hakim dan pendamping di lima wilayah implementasi SPPT-PKKTP, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Arsa sebagai peneliti IJRS menyampaikan hasil penelitian di wilayah Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.

Simak rilis pers dari hasil peluncuran ini pada link : https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peluncuran-hasil-kajian-penerapan-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkktp-15-desember-2021

Launching dan Bimtek Pedoman Kejaksaan No 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan No 18/2021

Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama dengan Tim Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai anggota dari Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF) untuk mengadakan Peluncuran (Launching) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada 1 Desember 2021 lalu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai peluncuran (Launching) dan diseminasi Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, serta memperoleh tanggapan dari para pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sementara di tanggal 2 Desember 2021, diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021 untuk Kejaksaan RI dengan menggunakan metode presentasi dan tanya jawab secara daring (online).

Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, serta pelatihan tata cara penggunaan Lampiran Pedoman dan Aplikasi Tuntutan Narkotika.

Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia

Pada tanggal 8 Desember 2021 Bestha Inatsan Ashila Deputi Knowledge Management IJRS menjadi penanggap dalam pemaparan hasil penelitian ”Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia”. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan PEKKA dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP).

Yayasan PEKKA tahun 2021 mengembangkan pemantauan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, pendidik, hakim di 42 desa di 13 kabupaten untuk menilai persepsi masyarakat, pemerintah, desa dan penegak hukum terhadap amandemen UU Perkawinan dan PERMA 5/2019 tentang Perkawinan Anak.