Legal Empowerment Network-South East Asia (LEN SEA) Regional Convening

Pada 27-30 Oktober 2022, Bestha Inatsan Ashila selaku Deputi Direktur Bidang Internal IJRS menghadiri acara Legal Empowerment Network-South East Asia (LEN SEA) Regional Convening di Manila, Filipina. Dalam acara tersebut para peserta berdiskusi tentang berbagai hal diantaranya mengenai praktik baik kegiatan legal empowerment dari berbagai negara, situasi civic space di negara masing-masing, bagaimana pendekatan legal empowerment dapat mendorong perubahan pada kebijakan dan praktik, hambatan dan tantangan pada kegiatan legal empowerment, serta langkah apa saja yang bisa dilakukan bersama untuk mengoptimalkan kerja-kerja legal empowerment di berbagai negara. Bestha juga melakukan kunjungan ke Quezon City Protection Centre untuk melihat praktik baik mengenai penanganan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Filipina.

Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif”

Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif (ICJR, IJRS, LeIP) bersama Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM dan BAPPENAS dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif” pada Selasa dan Rabu tanggal 1-2 November 2022 secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta. Acara tersebut juga ditayangkan daring melalui Zoom Webinar dan Siaran Langsung via Youtube.

Konferensi ini juga diselenggarakan untuk meluncurkan penelitian “Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang dapat dibaca melalui website IJRS di ijrs.or.id serta hasil studi berjudul “Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia”

Peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peneliti IJRS, ICEL, dan AURIGA Nusantara telah terlibat dalam penyusunan dan peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Acara tersebut dilaksanakan pada 24 Oktober 2022 di Hotel JS Luwansa. Hadir pula para penaggap, seperti:

1. Prof Dr. Takdir Rahmadi SH. LLM. (Ketua Kamar Pembinaan MA RI)
2. Dr. Sugeng Purnomo, SH., MH. (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kemenkopolhukam)
3. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (CEO Indonesia Ocean Justice Initiatives)
4. Ir. Antonius Sardjanto Setyo Nugroho (Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian LHK)
5. Astri Kusuma Mayasari (Koordinator Bidang Sinergitas Kebijakan dan Regulasi Bappenas)
6. Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H.,LLM. (Akademisi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 ini memuat beberapa pengaturan yang amat penting. Misalnya, pedoman ini mendorong penguatan forum koordinasi penegakan hukum terpadu (vide Ps. 95 ayat (1) UU PPLH) dalam proses penanganan perkara pidana tindak pidana lingkungan hidup, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga menuntaskan pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang berhubungan dengan pidana tambahan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pedoman ini juga mengatur ketentuan mengenai Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP), yang memberikan panduan bagi para Jaksa, untuk: 1) memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (dominus litis Jaksa); 2) tidak menuntut dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2); bahkan 3) menuntut lepas (onslag van recht vervolging); para tersangka/terdakwa yang dituntut karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Ps. 66 UU PPLH).

Tidak berhenti di sana, Pedoman ini juga memberikan panduan bagi pelaksanaan berbagai jenis pidana tambahan bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya mengenai pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana (vide Ps. 119 huruf c UU PPLH) sebagai wujud dari pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Grand Training Hopehelps

Manajer Operasional IJRS, Dian Saraswati, menjadi salah satu pemateri dalam acara Grand Training Hopehelps yang dilaksanakan secara daring selama 3 hari pada tanggal 24-25 September 2022 dan juga 1 Oktober 2022.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan anggota Hopehelps dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris Hopehels selaku pengada layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Anggota Hopehelps yang turut serta dalam acara ini berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Sebelas Maret, Universitas Padjadjaran, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam kesempatan ini Dian menyampaikan materi tentang Budgeting & Financial Reporting.

Diskusi bersama Saxion University of Applied Science

Pada hari Kamis, 22 September 2022. IJRS bersama rekan-rekan CSO lainnya, yaitu ICJR, LeIP, dan CDS mengadakan diskusi terkait penelitian dari Saxion University of Applied Science.

Pada diskusi ini, delegasi dari Saxion Univeristy menjelaskan bagaimana mekanisme dan dampak positif dari kebijakan probation services di Belanda. Tidak lupa juga, kami mendiskusikan penelitian-penelitian terkait reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

INLU 2022 Panel 3 – People-Centered Justice: Turning Ambitions into Actions in Indonesia

On Tuesday 20 September 2022, Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) 2022 Panel 3 has been held hybird at Atma Jaya Catholic University of Indonesia and online via zoom.

Ms. Linggawaty Hakim (Adviser to the Minister of Law and Human Rights, Indonesia) opened the discussion in Panel 3. In session 1 there were some panellists such as:

  1. Ms. Swati Mehta, Acting Program Director, Justice for All Program, Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies
  2. Ms. Adna Karamehic-Oates, Snr. Program Officer, Open Government Society
  3. Ms. Arsa Ilmi Budiarti, Knowledge Manager, Indonesia Judicial Research Society
  4. Ms. Pratiwi Febri – Head of Research, Organization Development, and International Advocacy, Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)
  5. Windu Kisworo, PhD, Field Program Manager, IDLO Indonesia

Panellists session 2:

  1. Ms. Slavica Zerajik, Head of Unit for Organization of Judiciary and Monitoring of the Reform in the Judicial sector, Ministry of Justice, North Macedonia
  2. Mr. Luis Carlos Guevara Hernández, Department of Planning, Colombia
  3. Mr. Dewobroto Joko Putranto, Director, Law and Regulation, Ministry of National Development Planning (Bappenas), Indonesia
  4. Dr. Martin Gramatikov, Program Director, KUCS, HiiL

The panel discussion seeks to bring together representatives from the government and civil society within Indonesia and outside to discuss:

  1. Indonesia’s progress on SDG 16.3 (equal access to justice for all) and how can it be demonstrated at a global level, say at the second SDG summit in 2023;
  2. how can international processes like the High-level Political Forum and the second SDG Summit be leveraged to accelerate action at the national level; and
  3. the ways in which international actors can support measurable progress towards achieving justice for all in Indonesia.

INLU 2022 : Opening Ceremony and Panel 1


Today we’ve successfully conducted the first panel of INLU 2022 series: The Restorative Justice Approach in Indonesia’s Criminal Justice System to Accommodate Access to Justice for All (September 19, 2022).

The Objectives from the discussion consist :
1. Understanding the framework and scope of the restorative justice approach in Indonesia.
2. Sharing experience and lesson learned from the restorative justice approach in the Netherlands and European countries.

Kick Off Meeting: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

IJRS pada tanggal 9 September 2022 melakukan kick off meeting penelitian Penerapan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kegiatan ini dilakukan dengan dukungan dari  International Organization for Migration (IOM).

Dalam kegiatan ini, IJRS mendapatkan masukan dari peserta yang hadir terkait masalah-masalah dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi acuan lebih lanjut dalam pengembangan penelitian yang dilakukan IJRS. Adapun peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akademisi dari FISIP UI, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development

Pada 8-10 Agustus 2022 lalu, perwakilan dari IJRS berkesempatan untuk menghadiri undangan Open Government Indonesia (OGI) dan Bappenas RI yang berkolaborasi bersama G20 untuk menghadiri Side Event for the 3rd Development Working Group Meeting dengan tema “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development” di Denpasar, Bali.

IJRS merupakan salah satu CSO yang selama ini turut terlibat dalam pengawasan serta implementasi pencapaian komitmen-komitmen OGI di Indonesia khususnya dalam sektor akses terhadap keadilan. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Steering Committee Open Government Partnership periode 2022-2025, IJRS juga akan terus berkomitmen untuk berkontribusi pada keterbukaan pemerintah di sektor keadilan dan bantuan hukum yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inklusif bersama dengan CSO lainnya maupun pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum

IJRS mendapatkan kesempatan menjadi salah satu narasumber dalam acara “Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum” yang diadakan Kejaksaan RI pada Kamis, 4 Agustus 2022 di Palembang.

Matheus sebagai perwakilan dari IJRS menjelaskan cara menentukan tuntutan pidana denda dan pidana pengganti denda berdasarkan pedoman denda nomor 7/2022. Matheus juga menjelaskan secara rinci tahapan demi tahapan yang harus diperhitungkan Jaksa dalam menentukan denda, termasuk apabila denda dibayarkan dengan cara mengangsur dan konversi waktu pidana pengganti denda dalam hal denda sudah dibayarkan sebagian.