Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pada tanggal 24 September 2021 kemarin, LBH Apik Jakarta mengadakan diskusi ”Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Implementasi Pedoman Kejaksaan Agung No. 1 Tahun 2021”. Acara ini dipandu oleh Deputi Knowledge Management IJRS Bestha Inatsan Ashila dengan 2 orang narasumber yaitu Ibu Erni Mustika Sari S.H.,M.H Jaksa di Kejaksaan Agung RI dan Ibu Dr. Margaretha Hanita tenaga ahli P2TP2A DKI Jakarta.

Acara diskusi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder diantaranya LPSK, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Unit PPA Polres, paralegal, dan lembaga pendampingan korban.

Dalam diskusi tersebut narasumber dan peserta menyampaikan pengalamannya dan hambatan dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak dan perempua. Diskusi juga menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya mendorong adanya sosialisasi pedoman kejaksaan no. 1 Tahun 2021, adanya koordinasi yang lebih solid antara APH dengan LPSK dan lembaga layanan, mendorong agar kasus kekerasan seksual tidak diselesaikan dengan cara RJ, dan mendorong adanya sistem yang memastikan restitusi dibayarkan pelaku.

Pelatihan Fasilitasi oleh Sekolah Fasilitasi

Selama 2 pekan pada tanggal 6-17 September 2021, IJRS dengan dukungan AIPJ2 mengikuti pelatihan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Sekolah Fasilitasi secara online. Pada pelatihan ini peserta pelatihan mendapatkan materi dari fasilitator profesional Endro Catur Nugroho. Dio, Shofana, Bestha, Maria, Arsa, Nanda dan Dian menjadi peserta dari IJRS yang mengikuti kegiatan ini.

Kelas yang diambil pada pelatihan ini adalah mengenai Esensi Fasilitasi, yang memfokuskan peserta untuk mengenal dasar-dasar fasilitasi, membuat rancangan fasilitasi dan terampil dalam mempraktekkan fasilitasi pada pekerjaan dan kegiatan sehari-hari menggunakan teknik, metode dan alat-alat yang sesuai dengan kondisi kelompok yang difasilitasikan.

Sharing Session 2 : “Theory of Change”

Jum’at lalu (20/08/2021) IJRS mengadakan sharing session internal dengan materi tentang “Theory of Change” dari narasumber Mas Windu Kisworo, PhD.

Mas Windu membagikan pengalamannya tentang project design, monitoring – evaluation, dan reporting. Mas Windu juga membahas pentingnya untuk menyimpan arsip-arsip program sebagai database sebuah organisasi.

Terima kasih atas kesempatannya Mas Windu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk anggota IJRS.

Sharing Session 1 : ”Benefit-Cost Analysis of Enforcing Anti-Corruption Laws”

22 Juli 2021 baru saja IJRS mengadakan sharing session internal dengan tema : ”𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁-𝗖𝗼𝘀𝘁 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 𝗼𝗳 𝗘𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗖𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗮𝘄𝘀” dengan narasumber Choky Risda Ramadhan.

Bang Choky merupakan Dosen FH UI dan mahasiswa program doktoral University of Washington, Amerika Serikat. Bang Choky membahas tentang rencana desertasinya dan membagikan ilmu tentang 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁-𝗖𝗼𝘀𝘁 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀. Semoga kedepannya desertasi Bang Choky lancar dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Terima kasih atas sharingnya Bang Choky, semoga ilmunya selalu bertambah dan bermanfaat.

Pelatihan Media Sosial “Awas Serigala”

Media sosial kini rasanya sudah seperti bagian dari kehidupan kita. Millenial, boomers, pribadi maupun untuk lembaga. Tidak terkecuali untuk lembaga-lembaga seperti NGO dan LSM. Bagi NGO dan LSM, media sosial menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal dan untuk mengadvokasikan isu-isu di lembaganya.

AIPJ2 membuat sebuah pelatihan media sosial bertajuk “Awas Serigala”. Konsep yang diangkat dalam pelatihan ini adalah saat bermedia sosial kita harus fokus pada tujuan kita, jangan sampai kita seperti si tudung merah yang kehilangan fokus akibat diganggu oleh Serigala.

IJRS menjadi salah satu NGO yang berkesempatan mengikuti pelatihan media sosial yang diadakan oleh AIPJ2. Neka dan Arsa menjadi perwakilan dari IJRS untuk mengikuti rangkaian pelatihan yang diadakan sejak April 2021 hingga Agustus 2021.

Fasilitator dalam pelatihan ini terdiri dari Mbak Cecilia Gandes (Social Media Assistant Manager, Harian Kompas), Mas Septa Inigopatria (Head of Product Development Harian Kompas), dan Mas Dio (Ex. Head of Video Kumparan). Serta, pada sesi presentasi Tugas Akhir part II kami kedatangan bintang tamu yaitu Habib Husein Ja’far Al Hadar (konten kreator channel YouTube Jeda Nulis, Cahaya Untuk Indonesia dan Pemuda Tersesat).

Selama pelatihan, IJRS sudah memproduksi dua buah konten berdasarkan hasil masukan dari para fasilitator. Konten IJRS dapat Anda lihat pada link di bawah ini :

  1. IG TV Apresiasi dan Harapan tentang Pedoman Kejaksaan No 1/2021 : https://www.instagram.com/tv/CR5ifovgSPq/?utm_medium=copy_link
  2. Infografis Potret Perkawinan Anak di Indonesia : https://www.instagram.com/p/CRlpwhDgRye/?utm_medium=copy_link

Bahkan untuk konten IG TV IJRS mendapat respon positif yang luar biasa dan mendapatkan engagement yang cukup tinggi mencapai impresi sebesar 3000an.

Rencana Aksi Nasional Open Governemnt Indonesia (RAN OGI) 2020-2022

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Aceh, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Papua, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Badan Hukum Indonesia Yayasan Bantuan (YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi CSO Bidang Keadilan (Justice Sector) dan Bidang Keterbukaan Kewarganegaraan (Civic Space) berencana mengawal pencapaian program dan rencana implementasi dalam Rencana Aksi Nasional Open Governemnt Indonesia (RAN OGI) 2020-2022 untuk sektor peradilan dan ruang sipil yang telah dipersiapkan bersama.

Atas inisiatif tersebut CSO Coalition for Justice Sector and Civic Space telah mengadakan sosialisasi RAN OGI untuk Rencana Pembangunan pada Selasa lalu, 27 Juli 2021.

Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021

Diponegoro Centre for Criminal Law bersama Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) baru saja menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021” pada 6 Agustus 2021 lalu.

Matheus Nathanael Siagian (Peneliti IJRS) berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik ini. Dalam diskusi ini, Matheus menjelaskan tentang Prinsip Proporsionalitas Penjatuhan Sanksi Pidana, Unwarranted Disparity, dan Struktur Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Narkotika beserta tahapan-tahapannya.

People-centered Justice in Indonesia

Center for International Legal Cooperation bersama the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies meluncurkan Justice for All Report dalam versi Bahasa Indonesia yang disusun oleh the Pathfinders’ Task Force on Justice pada 8 Juli 2021.

Dalam acara ini juga, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society menjadi salah satu panelis dalam diskusi terkait people-centered justice in Indonesia. Dalam diskusi ini Dio menekankan pentingnya bagaimana justice data kedepan harus bertransformasi dari yang awalnya fokus pada pendekatan institusi, kini lebih menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama. IJRS juga menceritakan pengalamannya ketika menyusun indeks akses keadilan di Indonesia serta survei kebutuhan hukum di dua provinsi di Indonesia, dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam kedua pengukuran data tersebut

Publikasi terkait, bisa diunduh di : https://530cfd94-d934-468b-a1c7-c67a84734064.filesusr.com/ugd/6c192f_537c7c17b2cd473d8b6abbe7076bc6e3.pdf

Untuk Buku Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019, dapat diunduh di : http://ijrs.or.id/survey-kebutuhan-hukum-di-indonesia-tahun-2019/

Tips Berkomunikasi Virtual dari Maverick & WhatsApp

Berkembangnya teknologi komunikasi daring/virtual telah membantu LSM komunitas melakukan berbagai kegiatan komunikasi, termasuk dalam berkoordinasi secara internal dan
menjangkau target audience eksternal. Khususnya sejak pemerintah menetapkan status pandemi pada Maret 2020, kegiatan komunikasi daring secara kilat menggantikan sebagian kegiatan komunikasi tatap muka LSM komunitas.

Perubahan cepat yang tidak dibarengi matangnya kesiapan infrastruktur dan SDM ini
membawa tantangan dan kendala tersendiri, salah satunya zoom fatigue atau kelelahan zoom.

Maverick akan membahasnya dalam pertemuan virtual bertajuk “Tips Berkomunikasi Virtual dari Maverick & WhatsApp”. Neka sebagai perwakilan dari IJRS berkesempatan untuk menghadiri acara tersebut pada Juni 2021.

Tips n Trick Komunikasi Virtual Anti Zoom Fatigue :

  1. Cobalah buat skala prioritas, mana kegiatan yang penting & urgent maka itu yang harus didahulukan. Referensi : https://www.kejarmimpi.id/terapkan-4-skala-kuadran-prioritas-ini-untuk-bisa-sukses-kejarmimpi.html
  2. Tidak semua kegiatan harus dengan online meeting. Manfaatkan platform delayed feedback seperti : grup WhatsApp, Email, atau menggunakan Google Drive untuk sharing & edit dokumen bersama.
  3. Untuk kegiatan yang memerlukan feedback cepat, butuh online meeting. Sementara jika feedback yang dibutuhkan tidak harus cepat bisa memanfaatkan WhatsApp, Email, atau Google Drive.
  4. Utamakan online meeting digunakan juga untuk hal-hal yang bersifat seperti rapat awal, penerapan strategi, penentuan jobdesc, dll.
  5. Jika suatu saat ada rekan kita yang mengalami zoom fatigue (kelelahan zoom), misalnya sampai sakit kepala, tubuh sakit-sakitan, dsb. harap dinormalisasi (misal boleh izin tidak ikut rapat online). Jangan menganggap “remeh” hal tersebut. Kesehatan itu perlu apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.
  6. Berani katakan “tidak”. Jika ada online meeting atau undangan yang kita rasa tidak urgent, jangan ragu untuk katakan tidak. Tapi menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan tentunya 🙂

Demikian sekilas pembahasannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.

Memahami Trauma, Menuju Proses Peradilan yang Memulihkan

Pada tanggal 29 April 2021 kemarin Bestha Inatsan Ashila deputi knowledge management IJRS menjadi salah satu pembicara dalam Cakap Kamisan yang diselenggarakan oleh AIPJ2. Cakap Kamisan kali ini berjudul ‘’Memahami Trauma, Menuju Proses Peradilan yang Memulihkan’’ bersama dengan Dr. Kristi Poerwandari, M.Hum. Diskusi tersebut membahas mengenai dampak dan respon apa saja yang dialami korban kekerasan yang perlu dipahami oleh Aparat Penegak Hukum dan pentingnya peran dari psikolog/psikiater dalam proses peradilan.

Peran psikolog, psikiater dan konselor dalam proses peradilan baik sejak pemeriksaan hingga rehabilitasi atau konseling ternyata sudah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang, PERMA, Pedoman Kejaksaan hingga Peraturan Menteri Kesehatan.

Salah satu peran dari psikolog dan psikiater diantaranya adalah mendorong APH dalam menggali dampak psikis/trauma atau kekerasan psikis yang seringkali belum menjadi perhatian khusus, mendorong APH dalam menggali riwayat kekerasan, mendorong APH dalam mengoptimalkan minimnya pembuktian dan membantu perkara disabilitas berhadapan dengan hukum. Keberadaan sistem pendukung salah satunya keterlibatan psikolog atau psikiater sangat penting untuk memastikan akses keadilan baik bagi terdakwa, korban dan saksi maupun para pihak dalam proses peradilan.