Arsa Ilmi (Arsa) merupakan lulusan Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Semenjak bergabung dengan IJRS, Arsa memiliki fokus terhadap penelitian sosial dengan mengedepankan metode penelitian kuantitatif sebagai pendekatan utamanya. Saat ini Arsa bergabung sebagai peneliti pada Bidang Perlindungan Kelompok Rentan di IJRS.

Awal berkarir di IJRS, Arsa berkesempatan untuk melakukan pengembangan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia bersama IDLO dan Bappenas RI dan Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Setelah bergabung bersama Bidang Perlindungan Kelompok Rentan, Arsa juga melakukan Survei terkait Dukungan Masyarakat terhadap Pengaturan Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak bersama INFID Indonesia, serta penyusunan form pemantauan terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan. Selain itu, saat ini Arsa juga sedang menyusun kurikulum dan materi pelatihan e-learning untuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) bersama ECPAT Indonesia dan PERMA No. 3/2017 serta PERMA No. 5/2019 untuk Mahkamah Agung RI.

Selain penelitian, Arsa juga terlibat dalam advokasi pelaksanaan indeks akses terhadap keadilan terhadap Bappenas RI serta penyempurnaan modul Survei Hansos dengan memasukan indikator Indeks Akses terhadap Keadilan dan Survei Kebutuhan Hukum bersama BPS RI. Bahkan Arsa juga pernah terlibat sebagai peserta dalam World Justice Forum (WJF) 2019 dengan tema “Realizing Justice for All” di Belanda bersama perwakilan dari Bappenas RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, BPS RI, dan perwakilan anggota masyarakat sipil lainnya. Hingga saat ini Arsa masih terus mendalami isu perkawinan anak, akses terhadap keadilan dan pemantauan persidangan dengan memastikan adanya solusi berbasis dengan bukti.

Pendidikan

Sarjana Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (2016)

Penelitian

  • Survei publik terkait respons masyarakat mengenai RUU P-KS dan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan (2020)
  • Penyusunan form pemantauan untuk PERMA No. 3/2017 (2020)
  • Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung (2019)
  • Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia (2019)

Publikasi

Buku

  • Pedoman Pemantauan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dengan Hukum (2020)
  • Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 (IJRS: 2019)