Andreas Marbun telah meneliti dan menulis di bidang kebijakan peradilan pidana dan peradilan pidana, khususnya dalam masalah anti-korupsi di IJRS. Dia telah melakukan beberapa penelitian, baik studi empiris kualitatif dan kuantitatif dalam masalah pidana dan peradilan pidana Indonesia.

Penelitian dan studi yang dilakukan tidak hanya didanai secara internal, tetapi juga didanai secara eksternal dan menghasilkan beberapa publikasi besar dan penyebaran yang lebih luas, termasuk keterlibatan publik yang signifikan. Andreas Marbun sering kali bertemu dan mengarahkan langsung para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di Indonesia, ia telah berulang kali membantu pemerintah untuk membantu dan menciptakan berbagai kebijakan yang berdampak pada bidang peradilan pidana dan peradilan pidana.

Marbun adalah salah satu peneliti IJRS yang secara teratur menulis untuk surat kabar nasional, dan juga penulis makalah akademik reguler di bidang penelitian peradilan pidana dan kriminal. Baru-baru ini, ia telah berkolaborasi dengan rekan-rekan psikologi dan sosiologi, menciptakan Pedoman Hukuman untuk Kasus Korupsi baik untuk Kantor Kejaksaan dan Mahkamah Agung dengan menggunakan pendekatan penelitian Sense of Justice, yang berasal dari opini publik dan pendapat ahli.

Pendidikan

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2016)

Penelitian

  1. Mei 2017 – December 2018
    Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan serta Sertifikasi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pembentukan Modul Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi.
  2. Januari 2017 – December 2018
    Disparitas Pemidanaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
  3. Juli 2015 – Januari 2017
    Monitoring & Evaluasi Pengadilan Tipikor Indonesia, Berkolaborasi dengan Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) dan Lembaga Advokasi Masyarakat (Elsam).

Publikasi

Buku

  1. 28 September 2017 “Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI Press
  2. 3 November 2015 “Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh Melalui Ketentuan Suap”. Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan MaPPI-FHUI.

Jurnal

  1. Desember 2017 “Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does it Work Properly?”, Asian Journal of Law and Economics, Vol. 8, No. 3, December 2017 (Diterbitkan oleh the Asian Law and Economics Association).
  2. Maret 2017 “Suap Sektor Privat; Dapatkah Dijerat?”, Jurnal Integritas Vol. 3, No. 1, Maret 2017 (Diterbitkan oleh Corruption Komisi Pemberantasan Korupsi).

Media

  1. 4 Oktober 2017 “KPK Can Name Setya Novanto a Suspect, again”, (Dipublikasikan dalam Koran Jakarta Post).
  2. 27 Maret 2017 “Desperately Fighting Corporate Crimes”, (Dipublikasikan dalam Koran Jakarta Post).
  3. 14 Desember 2016 “Suap Sektor Privat; Dapatkah Dijerat?”, (Dipublikasikan dalam Koran Tempo).
  4. 29 Oktober 2016 “Thank the Media for Exposing Judiciary’s’ Flaws”, (Dipublikasikan oleh Koran Jakarta Post).
  5. 21 September 2016 “Irman Gusman case: Criminalizing the trade in Influence”, (Dipublikasikan oleh Koran Jakarta Post).
  6. 25 June 2016 “Win-Win Solution to Criminalize Drug Users”, (Dipublikasikan oleh Koran Jakarta Post).